Dengarkan artikel ini:
Pramono mengubah 109 tiang monorel yang mangkrak 20 tahun di Rasuna Said menjadi simbol politik. Pembongkaran dimulai Januari 2026, lalu pada 10 Mei 2026 ia menggelar CFD perdana sebelum kawasan rampung. “Saya sengaja mengundang ketika belum selesai,” akunya — mengubah proses pembangunan menjadi tontonan yang menegaskan warisannya sebagai gubernur yang membersihkan luka lama kota.
Pada tahun 480 sebelum Masehi, pasukan Persia membakar Athena hingga rata dengan tanah. Kuil-kuil yang belum selesai dibangun di Bukit Akropolis dihancurkan, batu-batunya berserakan. Ketika bangsa Yunani kembali ke kota mereka yang gosong, ada sebuah perdebatan besar: apakah reruntuhan itu harus segera dibersihkan, atau dibiarkan sebagai saksi bisu?
Perikles, negarawan Athena yang paling brilian, memilih jalan ketiga — ia membiarkan fondasi kuil yang terbakar itu terlihat oleh publik, lalu di atasnya mendirikan Parthenon yang lebih megah dari sebelumnya. Ia tidak hanya membangun kuil. Ia membangun narasi: bahwa dari luka yang paling dalam, sebuah peradaban bisa bangkit lebih besar dari semula.
Dua ribu lima ratus tahun kemudian, di Jakarta, seorang gubernur berdiri di atas lahan bekas 109 tiang monorel yang selama lebih dari dua dekade menjadi simbol kemacetan ambisi dan kegagalan birokrasi. Dan ia berkata — dengan sangat jelas, sangat sadar — “Saya sengaja mengundang ketika belum selesai. Sebab kalau sudah selesai, diundang, kelihatannya bagus semua.”
Pramono Anung baru saja mengucapkan salah satu kalimat paling jujur dalam sejarah komunikasi politik Indonesia.
Tiga Gubernur, Tiga DNA, Satu Formula Tersembunyi
Untuk memahami Pramono, kita perlu terlebih dahulu memahami para pendahulunya — karena ketiganya, tanpa pernah sepakat secara eksplisit, sesungguhnya bermain dalam permainan yang sama: membangun citra dari kursi gubernur Jakarta sebagai batu loncatan menuju panggung nasional.
Joko Widodo memiliki formula yang ia sebut sendiri sebagai “blusukan” — tapi secara analitik lebih tepat disebut progress visibility. Ia tidak menunggu jembatan selesai untuk difoto di sana. Ia difoto di tengah proyek yang masih berlumpur, dikelilingi pekerja berhelm, dengan kemeja kotak-kotak tanpa dasi. Pesannya bukan soal hasil — pesannya adalah proses. Dan proses itu terasa nyata, manusiawi, tidak dibuat-buat. Dari sana, Jokowi meluncur ke kursi presiden.
Anies Baswedan memilih strategi berbeda: legacy monumentalism. Jakarta International Stadium, Formula E, revitalisasi Kali Ciliwung — semua proyek besar, semua membangun narasi tentang pemimpin yang berpikir setinggi langit.
Tapi strategi ini mengandung jebakan: proyek monumental yang bermasalah secara prosedur tidak hanya menghapus satu narasi, tapi merobohkan seluruh arsitektur citra. JIS yang diklaim belum memenuhi standar FIFA, Formula E yang dipersoalkan anggarannya — Anies gagal di Pilpres 2024 bukan semata karena koalisi politik, tapi karena front stage-nya terkontradiksi dengan back stage yang bocor ke publik.
Pramono mengambil jalan ketiga yang lebih cerdik: wound healing. Ia tidak membangun sesuatu yang baru dari nol. Ia membersihkan luka lama — dan luka lama selalu lebih visual, lebih emosional, lebih mudah dikomunikasikan daripada fondasi baru yang belum terlihat. Seratus sembilan tiang monorel yang mangkrak selama dua dekade adalah luka yang semua warga Jakarta bisa rasakan setiap hari di kemacetan Kuningan. Ketika luka itu dibersihkan, siapa yang membersihkannya mendapat seluruh kredit — meski luka itu bukan ia yang menciptakan, dan proses penyembuhannya menghabiskan dana hingga Rp250 miliar yang belum tentu semua orang tahu detailnya.
Di sinilah poin menariknya: Pramono tidak sekadar meniru Jokowi — ia menyempurnakan formula itu dengan elemen yang Jokowi sendiri tidak miliki: pengakuan terbuka bahwa ia sedang melakukan manajemen citra. Dan paradoksnya, kejujuran itu sendiri yang membuat citranya terasa lebih autentik.
Debord, Goffman, dan Seni Mengelola Tontonan
Kalimat Pramono tentang CFD Rasuna Said yang sengaja digelar sebelum kawasan selesai bukan sekadar candaan gubernur yang rendah hati. Ia adalah konfirmasi empiris atas tiga kerangka teori besar yang selama ini hanya hidup di ruang akademik.
Guy Debord, filsuf situasionis Prancis, menulis dalam La Société du Spectacle (1967) bahwa di era kapitalisme modern, semua kehidupan sosial telah berubah menjadi akumulasi tontonan (spectacles). Yang nyata tidak lagi dinilai dari substansinya, melainkan dari representasinya. Pemimpin politik tidak dinilai dari kebijakannya saja — ia dinilai dari bagaimana ia terlihat menjalankan kebijakan itu.
Debord berargumen, “The spectacle is not a collection of images, but a social relation among people mediated by images.” CFD Rasuna Said bukan tentang warga yang bersepeda. Ia adalah citra Jakarta yang sedang berubah, dikonsumsi massal melalui media sosial dan siaran berita — dan Pramono, dengan sengaja, menempatkan dirinya di jantung citra itu sebelum produksi selesai.
Erving Goffman dalam The Presentation of Self in Everyday Life (1959) menawarkan lensa lain yang sama tajamnya. Goffman berargumen bahwa kehidupan sosial adalah pertunjukan: semua orang memiliki front stage — apa yang kita perlihatkan ke publik — dan back stage — apa yang sesungguhnya terjadi di belakang layar.
Politisi yang berhasil adalah mereka yang mampu menjaga konsistensi antara keduanya. Jokowi berhasil karena front stage-nya — blusukan, gado-gado, konser metal — terasa konsisten dengan latar belakang pengusaha mebelnya yang genuine. Anies bermasalah karena front stage intelektual-humanisnya terkontradiksi dengan back stage JIS yang penuh kontroversi prosedural.
Lalu di mana Pramono? Ia memiliki keunggulan struktural yang tidak dimiliki keduanya: sembilan tahun sebagai Sekretaris Kabinet Jokowi memberinya akses ke back stage kekuasaan paling elite di Indonesia. Ia tahu persis bagaimana tontonan didesain dari dalam Istana. Ketika ia kemudian membangun front stage-nya sendiri sebagai gubernur Jakarta, ia tidak melakukannya dengan intuisi — ia melakukannya dengan peta.
Pierre Bourdieu melengkapi analisis ini dengan konsep kapital simbolik: reputasi dan otoritas moral yang diakumulasi melalui tindakan-tindakan yang diakui secara kolektif. Setiap proyek yang berhasil mendapat liputan positif adalah investasi dalam kapital simbolik yang suatu saat bisa dicairkan menjadi kapital politik. Pramono, dengan memadukan proyek simbolis besar seperti CFD Rasuna Said dan kebijakan inklusif seperti Transjakarta gratis untuk 15 golongan, sedang membangun portofolio kapital simbolik yang lebih lengkap dari Jokowi maupun Anies di fase yang sama dalam karier gubernur mereka.
2029: Laboratorium yang Sedang Berjalan
Pertanyaan bukan lagi apakah Pramono memiliki formula. Pertanyaan sebenarnya adalah: seberapa jauh formula itu akan membawanya?
Pada 2029, Pramono berusia 66 tahun — bukan usia yang terlalu tua untuk maju sebagai calon presiden, mengingat preseden yang ada. Ia adalah politisi senior PDIP, mantan Sekjen partai, dan kini gubernur Jakarta yang elektabilitasnya terus bergerak naik. Polanya identik dengan Jokowi: gubernur Jakarta yang membangun citra kuat melalui proyek-proyek yang terasa langsung oleh warga, lalu diorbitkan oleh mesin partai menuju kontestasi nasional.
PDIP, setelah kekalahan Ganjar di 2024, membutuhkan wajah baru yang tetap memiliki akar pada DNA populisme Jokowi — tapi dengan versi yang lebih terstruktur dan lebih sulit diserang. Pramono memenuhi hampir semua kriteria itu. Yang belum teruji adalah satu hal yang paling kritis dalam politik nasional Indonesia: apakah wound healing yang berhasil di Jakarta bisa diterjemahkan menjadi narasi yang cukup besar untuk seluruh Indonesia?
Perikles membangun Parthenon di atas reruntuhan Athena dan menjadi negarawan terbesar yang dikenang sejarah. Tapi ia hanya pernah memerintah satu kota. Jokowi mengulang formula yang serupa — dan berhasil memperluas jangkauannya ke seluruh nusantara. Apakah Pramono adalah iterasi berikutnya dari formula itu?
Jakarta, seperti biasa, sedang menjalankan eksperimennya. Dan kita semua — sadar atau tidak — adalah audiensnya. (S13)
Comments are closed.