Jakarta, NU Online
Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) PBNU bersama Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PBNU meluncurkan buku pedoman pencegahan kekerasan di lingkungan pesantren. Buku tersebut terdiri atas Modul Pelatihan Perlindungan Anak dari Kekerasan di Pesantren serta Prosedur Standar Operasional (SOP) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Pesantren.
Sekretaris RMI PBNU H Ulun Nuha mengatakan kehadiran buku dan SOP tersebut diharapkan dapat membantu menekan kekerasan di lingkungan pesantren. Namun, menurutnya, konsep pesantren aman tidak berarti menjamin tidak akan pernah terjadi kekerasan.
“Dengan adanya buku dan SOP ini, harapannya salah satunya bisa menurunkan angka kekerasan di lingkungan pesantren. Tapi yang disebut pesantren aman itu bukan 100 persen dijamin tidak ada kekerasan, tapi bagaimana respons cepat mencegah dan menanganinya,” ujarnya kepada NU Online di Jakarta, Senin (24/8/2026).
Menurut Ulun, pesantren aman ditandai dengan komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk menolak segala bentuk kekerasan. Komitmen tersebut tidak cukup berhenti pada sikap, tetapi harus diwujudkan melalui aturan, pola pengasuhan, infrastruktur, dan satuan tugas khusus.
“Ketika semua stakeholder pesantren menolak semua bentuk kekerasan, maka tidak boleh ada afirmasi, tidak boleh ada normalisasi, tidak boleh ada persetujuan dalam kekerasan dalam bentuk apa pun,” tegasnya.
Ia mengatakan pesantren juga perlu memiliki mekanisme yang jelas ketika terjadi kekerasan, mulai dari pelaporan, pendampingan korban, hingga advokasi hukum bagi pihak yang terlibat.
“Harus didukung dengan infrastruktur serta satgas khusus untuk mewujudkan pesantren aman. Itu ikhtiar maksimal bahwa kalau terjadi kasus, nauzubillah, kita sudah punya alurnya bagaimana, penanganannya, siapa yang menangani, baik dari sisi pendampingan korban maupun pendampingan hukum untuk pelaku dan korban,” terangnya.
Disusun melalui Uji Coba dan Diskusi
Ulun mengatakan modul tersebut telah diterapkan dalam sejumlah proyek percontohan. Penyusunannya juga melalui berbagai forum diskusi kelompok terarah (focus group discussion/FGD) dan diskusi mendalam bersama berbagai pemangku kepentingan.
“Perjalanan buku ini sebenarnya juga cukup panjang melalui beberapa FGD, melalui beberapa diskusi-diskusi mendalam dengan semua stakeholder. Tentu ini bukan tujuan akhir, ini adalah titik tolak kita. Kuncinya bukan di buku ini, kuncinya adalah di implementasi,” ucapnya.
Ia menjelaskan modul pelatihan dapat menjadi rujukan bagi pesantren untuk memberikan pelatihan kepada musyrif-musyrifah, santri, dan calon satuan tugas (satgas). Sementara itu, SOP menjadi acuan dalam menyusun program pencegahan sekaligus menangani kasus kekerasan.
“Mudah-mudahan dengan semangat launching buku ini, kita semuanya juga terinspirasi dan tambah semangat lagi untuk menyosialisasikan dan mengimplementasikan modul dan SOP ini,” pungkas Ulun.
Comments are closed.