● Tren ekonomi terbaru menuntut tenaga kerja dengan keterampilan teknis spesifik seperti lulusan SMK.
● Minimnya kerja sama industri, keterbatasan infrastruktur, hingga bias gender menghambat penyerapan kerja lulusan SMK.
Browse Posts● Pemerintah perlu lebih terlibat dalam restrukturisasi pendanaan, penguatan dukungan bagi SMK swasta dan SMK di kota-kota kecil, serta penguatan kemitraan dengan industri.
Kemajuan teknologi dan meningkatnya kesadaran tentang keberlanjutan membuat tren ekonomi global bergeser. Pergeseran tersebut melahirkan konsep-konsep baru seperti ekonomi hijau, ekonomi biru, dan ekonomi digital yang menuntut tenaga kerja terampil teknis spesifik.
Read more: Apa yang bisa dilakukan institusi pendidikan untuk menyambut era ‘green jobs’?
Ekonomi hijau berfokus pada pengurangan emisi, promosi energi bersih, dan pekerjaan hijau. Ekonomi biru menekankan pemanfaatan sumber daya maritim dengan prinsip keberlanjutan.
Sementara ekonomi digital mencakup penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (ICT), digitalisasi sektor ekonomi, keamanan siber, dan konektivitas digital. Ketiga konsep ekonomi baru tersebut bisa menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang menyerap jutaan tenaga kerja nasional.
Untuk menyambutnya, pemerintah Indonesia menetapkan ketiganya sebagai prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2025–2045.. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kemudian digadang-gadang menjadi instrumen utama pemerintah untuk mencetak tenaga kerja tersebut.
Namun, penelitian saya tahun 2023–2024 bersama tim UGM dan BRIN menunjukkan adanya “ketidaksesuaian” (mismatch) antara pesatnya evolusi sektor ekonomi baru dengan sistem pendidikan vokasi di Indonesia.
Read more: Gelar saja tidak cukup: Apa saja tantangan karier yang dihadapi kaum muda?
Studi pada 13 SMK negeri dan swasta di berbagai provinsi ini mengeksplorasi bagaimana SMK merespons sektor-sektor ekonomi baru.
Hasilnya, terdapat kesenjangan signifikan antar SMK yang dipengaruhi oleh status negeri atau swasta, lokasi geografis, dan konteks regional (Jawa atau luar Jawa).
Ekonomi hijau: Periode transisi yang kompleks
Dalam upaya memperkuat ekonomi hijau, kapasitas kelembagaan SMK negeri yang kami teliti menunjukkan potensi positif.
Riset kami menemukan setiap sekolah memiliki lebih dari 1.000 siswa dan fasilitas layak. Namun, mereka masih berkutat pada efisiensi pengelolaan inventaris peralatan.
Kualitas guru secara umum baik, tapi terdapat kekurangan tenaga pengajar bidang energi terbarukan. Contohnya, satu sekolah Kalimantan Selatan hanya memiliki empat guru dari kebutuhan ideal tujuh. Selain itu, keterbatasan fasilitas praktikum membuat pembelajaran lebih bersifat teoretis.
Read more: Lulusan SMK sumbang angka pengangguran tertinggi, SMKN Jateng bisa jadi teladan perangi kemiskinan
Jika diperinci pada aspek teaching factory (TEFA)—model pembelajaran vokasi berbasis produksi dan standar industri, sektor pertanian relatif lebih maju dibanding energi terbarukan yang masih menghadapi keterbatasan produk dan pasar.
Bidang agribisnis juga relatif lebih kuat dari sisi jumlah guru keahlian dan fasilitas praktikum. Dari sisi lulusan, peluang kerja di sektor ini masih terbatas dan terkonsentrasi di Jawa, sehingga memperketat persaingan dan mendorong sebagian lulusan memilih jalur kewirausahaan.
Kesimpulannya, kolaborasi dengan industri teknis masih tergolong minim dan timpang antarwilayah mengingat industri energi terbarukan yang tergolong baru. Kalaupun lowongan magang tersedia, preferensi industri terhadap kandidat laki-laki lebih kuat dibandingkan perempuan.
Read more: Kenaikan partisipasi perempuan di bidang STEM lambat: terhambat sejak hulu hingga hilir
Ekonomi biru jadi pabrik ekspor tenaga migran ke luar negeri
Kami menemukan kapasitas kelembagaan yang bervariasi pada SMK berbasis ekonomi biru, khususnya di bidang pengolahan ikan dan sumber daya maritim. Dua SMK negeri melayani lebih dari 1.000 siswa, sementara SMK swasta hanya sekitar 300 siswa, terutama karena perbedaan pembiayaan.
Karena didukung bantuan operasional sekolah (BOS) dan dana pemerintah, SMK negeri jadi kelebihan siswa. Sementara sekolah swasta, terutama di komunitas berpenghasilan rendah, menghadapi keterbatasan sumber daya sehingga mengandalkan jaringan alumni.
Namun, baik sekolah negeri maupun swasta menilai alokasi BOS sebesar Rp1,7 juta per siswa per tahun masih belum memadai untuk mendukung program vokasi yang cukup memakan biaya.
Mirip dengan ekonomi hijau, tantangan utama dalam pengembangan pendidikan vokasi untuk ekonomi biru adalah rendahnya integrasi dengan industri.
Di Pangandaran, Jawa Barat, program pengolahan ikan dan teknik kapal penangkapan ikan terkendala minimnya industri besar di kota tersebut. Sebaliknya, Cirebon memiliki industri perikanan yang lebih maju sehingga mendukung kemitraan yang lebih kuat.
Dalam model teaching factory, pengolahan ikan lebih unggul karena memungkinkan produksi nyata, sementara program teknik dan nautika kapal penangkap ikan terbatas pada simulasi.
Dari sisi lulusan, terdapat perbedaan peluang kerja. Sebagian memilih bekerja, melanjutkan studi, atau berwirausaha, termasuk menjadi pekerja migran.
“Saya ingin bekerja di Jepang setelah lulus, yang sekali kontrak berdurasi tiga tahun. Jika saya tidak diterima, saya berencana untuk memulai bisnis pengolahan ikan saya sendiri. Banyak alumni kami telah (bekerja) di Jepang,” tutur Ita, siswa bidang keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan dalam sesi wawancara dengan peneliti.
Ekonomi digital terbentur infrastruktur
Program SMK berbasis ekonomi digital mengalami lonjakan minat, tapi belum diimbangi fasilitas memadai.
Di wilayah tingkat 2 dan 3 (kota dan kecamatan) pinggiran, satu laptop digunakan oleh tiga hingga empat siswa. Kondisi yang jomplang jika melihat kondisi SMKN di Jakarta yang setiap siswa dibekali unit Axioo dan SMK di Kudus yang bekecukupan dengan sokongan Yayasan Djarum.
Namun, penerapan teaching factory di sektor ekonomi digital menghadapi kendala karena sebagian besar program tidak menghasilkan produk nyata.
Kelayakan kerja lulusan juga bervariasi. Meski peluang kerja tersedia, tingginya persaingan akibat banyaknya lulusan di bidang ini menuntut peningkatan kualitas agar tetap kompetitif di industri digital.
Tantangan utama SMK di sektor ekonomi hijau, biru, dan digital adalah minimnya mitra industri besar di sekitar sekolah untuk menyediakan peluang magang dan bekerja. Masalah ini berada di luar kendali sekolah, sehingga memerlukan keterlibatan pemerintah dan lintas sektor.
Pemerintah perlu mengintegrasikan prioritas ekonomi hijau, biru, dan digital ke dalam perencanaan dan implementasi pembangunan. Penelitian kami dapat menjadi rujukan untuk restrukturisasi pendanaan, penguatan dukungan bagi SMK swasta dan SMK di kota-kota kecil, serta meningkatkan kemitraan SMK dengan industri.
Read more: Bagaimana kampus bisa memfasilitasi mahasiswa menginisiasi kewirausahaan hijau?
Comments are closed.