Tak ada masalah dengan sebuah perayaan ulang tahun tentu saja.
Tapi bagaimana jika perayaan itu dilakukan oleh pejabat publik yang diduga menggunakan fasilitas publik, serta dilakukan dengan kemewahan di saat rakyatnya terpuruk secara ekonomi?
Hal ini terjadi di perayaan ulang tahun Seskab Teddy Indra Wijaya ke- 37 di sebuah hotel paling mewah di Paris, Prancis. Video perayaan ulang tahun ini kemudian diunggah oleh sekretaris pribadi presiden, Agung Surahman, di akun Instagram pribadinya pada 14 April 2026 di sela-sela kunjungan kerja.
“Happy Birthday Bapak Seskab RI @teddy_hq @sekretariat.kabinet @tedsky89,” demikian keterangan unggahan Instagram @agung_surahman.
“Segala doa terbaik untuk Pak Seskab Teddy,” sambungnya.
Selain di akun Agung Surahman, video tersebut juga diunggah ulang oleh berbagai akun media sosial lainnya. Termasuk diunggah juga oleh akun resmi Sekretariat Kabinet RI dan sempat memicu perbincangan.
Video yang menunjukkan Presiden Prabowo dan jajarannya memberikan kejutan berupa acara tiup lilin dan potong kue ulang tahun tersebut mengundang komentar warganet. Sorotan warganet salah satunya terkait lokasi perayaan ulang tahun yang berlangsung di Four Seasons Hotel George V. Ini merupakan salah satu hotel paling prestisius di dunia. Kamar yang digunakan rombongan Presiden harganya berkisar di atas 300 juta per malam.
Pembicaraan publik di media sosial makin intens ketika ulang tahun Teddy tidak hanya dirayakan dengan kejutan dari Presiden Prabowo di Paris, tetapi juga berlanjut di Indonesia, di Kantor Sekretarian Kabinet, Jakarta.
Baca Juga: Kegilaan pada Mayor Teddy di TikTok: Bentuk Pengidolaan pada Militer di Media Sosial
Dalam sejumlah video yang beredar di media sosial, perayaan ulang tahun tersebut diwarnai dengan acara tiup lilin, potong tumpeng, ucapan selamat lewat karangan bunga dari sejumlah pihak yang memenuhi area kantor, serta ucapan selamat dari para staf.
Video perayaan tersebut viral di media sosial dan mengundang perhatian publik terkait perayaan yang berlanjut dari Paris hingga Jakarta. Sementara Seskab Teddy sendiri menegaskan bahwa perayaan tersebut merupakan kejutan sederhana yang membekas di hatinya di sela jadwal padat.
Kritik warganet yang mengemuka di media sosial antara lain mempersoalkan ketidaksesuaian antara pernyataan dan kebijakan yang digembar-gemborkan Prabowo soal efisiensi dengan tindakannya memberikan kejutan ulang tahun.
Prabowo beberapa kali tercatat mengeluarkan pernyataan soal efisiensi anggaran di lingkungan pemerintahan termasuk pemotongan anggaran untuk hal-hal tidak esesnsial. Terakhir Prabowo menyampaikan pidato terkait hal ini saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) bersama para Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu, 22 Januari 2025.
Baca Juga: Bivitri Susanti: Kita Bukan Lagi Negara Demokrasi Sejak Prabowo Beri Amnesti Untuk Hasto
Dalam pidatonya Prabowo menegaskan bahwa anggaran untuk hal-hal yang bersifat seremonial atau upacara, seperti perayaan ulang tahun atau perjalanan dinas, akan dipotong.
“Perayaan sejarah, perayaan ulang tahun laksanakan secara sederhana di kantor, di ruangan, kalau perlu yang hadir hanya 15 orang sisanya di vidcon-kan. Perjalanan dinas dikurangi, saya potong setengah, dengan setengah kita bisa menghemat Rp20 triliun lebih, kalau kita hitung Rp20 triliun berapa puluh ribu gedung sekolah bisa kita perbaiki,” tegas Prabowo.
Perilaku Prabowo yang tidak mencerminkan pernyataan atau kebijakan yang dibuat dilihat warganet sebagai omon-omon. Kontradiksi tidak hanya terkait antara pernyataan dengan perilaku, tetapi juga dengan kondisi aktual yang dialami masyarakat.
Hampir bersamaan dengan perayaan ulang tahun Teddy, media sosial juga ramai dengan unggahan soal sejumlah anak-anak sekolah mengalami kesulitan untuk mengikuti UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer). Ini lantaran mereka tidak sanggup membayar biaya pendaftarannya sebesar Rp200.000. Biaya ini berlaku untuk seluruh kelompok ujian (saintek, soshum, atau campuran).
Baca Juga: Tolak Basa-Basi HUT TNI: Kembali Ke Barak, Jangan Malah Langgengkan Kekerasan Pada Perempuan
Situasi ini kemudian mendorong sejumlah akun di media sosial untuk menggalang donasi bagi anak-anak yang akan ikut ujian. Donasi diperuntukkan bagi biaya pendaftaran dan/atau menginap buat peserta yang tinggal di luar kota.
Perayaan ulang tahun Teddy juga kontras dengan kondisi masyarakat yang sebagian besar mengalami PHK, sementara lapangan kerja masih sulit dicari. Padahal ketika kampanye Prabowo menjanjikan akan menciptakan 19 juta lapangan kerja baru.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru menunjukkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) Indonesia per Februari 2026 berada di kisaran 4,74-4,76 persen. Angka ini setara dengan sekitar 7,28-7,36 juta orang.
Tidak Ada Sense of Crisis dan Melanggar Etika Publik
Peneliti Seknas FITRA, organisasi yang fokus pada transparansi anggaran negara, Betta Anugrah Setiani mengungkapkan perayaan ulang tahun tersebut menyakiti hati rakyat. Pasalnya perayaan itu dilangsungkan di tengah kondisi sebagian besar masyarakat sedang tertekan secara ekonomi. Banyak orang kena PHK, pekerjaan susah didapat, sementara kebutuhan hidup terus naik seiring meningkatnya harga kebutuhan pokok.
Perilaku tersebut menurut Betta menunjukkan sikap pejabat publik yang tidak memiliki sense of crisis. Tidak ada sensitivitas terhadap publik yang tengah berada dalam kondisi ekonomi yang mengalami tekanan. Sayangnya perilaku semacam ini banyak dijumpai di kalangan pejabat dan fenomena yang sedang ramai diperbincangkan publik itu hanya salah satu kasus.
Karena itu menurutnya perayaan ulang tahun tersebut hendaknya tidak dilihat semata-mata sebagai sebuah isu personal. Sebaliknya ia harus dilihat sebagai cerminan tata kelola penggunaan anggaran publik dan etika pejabat negara.
“Dalam konteks kebijakan, efisiensi-efisiensi yang sedang digaungkan pemerintah saat ini berarti setiap aktivitas, terutama aktivitas pejabat, misalnya seperti perjalanan ke luar negeri, itu perlu memenuhi prinsip kepatutan, transparansi dan akuntabilitas. Tiga hal itu yang paling utama menurut saya,” kata Betta kepada Konde.co, Jumat 24 April 2026.
Dengan begitu, Betta menambahkan masalahnya bukan sekadar apakah perayaan itu sederhana atau tidak. Karena kalau misalnya sekarang publik melihat perayaan ini tidak fantastis, tetapi asas kepatutan, transparansi dan akuntabilitas tidak terpenuhi, apakah kemudian kita juga akan mengatakannya sebagai hal yang wajar? Tentu saja tidak wajar.
Baca Juga: Alasan Kenapa Kita Berhak Marah atas Kemesraan Transaksional Prabowo dan Trump
Jadi titik poinnya bukan hanya di soal mahal atau tidak mahal. Menurut Betta ada dua hal yang perlu disoroti, pertama, apakah perjalanan dinas tersebut sebenarnya menggunakan dana pribadi, atau ada komponen yang bersinggungan dengan APBN?
Kemudian yang kedua, apakah fasilitas negara, seperti tiket, pengamanan, protokoler, dll, turut digunakan? Jika ada irisannya dengan anggaran publik, maka publik berhak mempertanyakan urgensi dan relevansinya di tengah tekanan fiskal dan narasi-narasi efisiensi. Karena dalam kondisi tersebut etika pengunaan anggaran seharusnya justru diperketat, bukan seperti seolah-olah dilonggarkan.
Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apa indikator dari keberhasilan perjalanan presiden ke luar negeri? Menurut Betta hal ini bisa dilihat seperti dua sisi mata uang, ada sisi cost atau biaya dan ada sisi benefit atau manfaat.
“Selama ini ukuran keberhasilan kunjungan ke luar negeri sering kali berhenti pada output atau keluaran yang sebenarnya administratif. Misalnya, seperti yang kita sering lihat lewat konferensi pers atau pemberitaan-pemberitaan adalah sudah ada MoU atau Nota Kesepahaman, kemudian ada pertemuan bilateral, dan sebagainya,” papar Betta.
Padahal, ia menambahkan, yang lebih penting untuk diketahui publik adalah outcome atau hasil dan dampaknya. Misalnya, nilai realisasi dari investasi itu atau kerja sama yang benar-benar terjadi bukan komitmen di atas kertas saja dan tentunya punya dampak pada perdagangan.
Seperti adanya peningkatannya ekspor atau membuka akses pasar bagi para pemilik usaha yang skalanya menengah ke bawah. Terjadinya transfer teknologi, peningkatan kapasitas SDM, dan manfaat geopolitik yang lebih luasnya lagi. Dengan begitu perjalanan ke luar negeri ini membuat posisi daya tawar Indonesia di level internasional jadi baik.
“Sehingga bisa dikatakan dari sisi biaya perlu ada pendekatan value for money. Jadi perlu ada perbandingan total biaya perjalanan yang dikeluarkan dengan manfaat ekonomi dan strategi yang dihasilkan,” papar Betta.
Baca Juga: ‘Dirty Vote II o3’ Bongkar Lingkaran Setan Otot, Otak, dan Ongkos di Rezim Prabowo-Gibran
Meski Betta mengaku bahwasanya Seknas FITRA tidak banyak fokus pada aspek cost-benefit perjalanan ke luar negeri, tetapi mengacu pada pemberitaan media bisa dilihat hingga saat ini belum ada praktik yang konsisten dalam mempublikasikan evaluasi dengan berbasis cost-benefit tersebut.
“Ini yang membuat publik kemudian sulit untuk menilai apakah sebuah perjalanan dinas ini benar-benar efisien atau tidak?” ujarnya.
Mengingat kejadian semacam ini bukan hanya terjadi sekali tetapi cenderung berulang, Betta memandang perlu ada evaluasi terkait etika pejabat. Apalagi dari respons yang muncul bisa dilihat bahwa rakyat sudah lelah karena dipaksa untuk terus mencintai negara ini sementara pejabatnya terus menyakiti hati rakyat.
“Jadi etika pejabat publik sepertinya perlu dievaluasi oleh lembaga-lembaga sekaliber APIP,” tegasnya.
APIP atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah merupakan instansi pemerintah (seperti Inspektorat Jenderal, Inspektorat Daerah, atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ BPKP) yang bertugas menyelenggarakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan pemerintah pusat maupun daerah.
Senada, Masduki, dosen Program Studi lmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia (UII) melihat ada sejumlah alasan yang membuat perayaan ultah Seskab Teddy menjadi problematis. Pertama, ada pelanggaran terhadap etika publik atau public ethic.
Menurutnya tidak seharusnya pejabat negara merayakan ulang tahun dengan cara yang mewah dengan menginap di hotel yang harga kamarnya mencapai ratusan juta per malam di Paris dan diekspos. Sementara kondisi sebagian besar masyarakat kesulitan mendapatkan pekerjaan. Selain itu budaya masyarakat juga memandang kesederhanaan sebagai hal yang penting untuk diajarkan.
Kemudian yang kedua, ada indikasi inkonsistensi antara kebijakan atau imbauan Prabowo untuk melakukan penghematan anggaran dengan mobilitas Prabowo ke luar negeri yang frekuensinya tinggi. Khususnya ke Eropa dan Amerika, yang biasanya memakan banyak anggaran, bahkan hingga miliaran.
Baca Juga: Rapor Merah Satu Tahun Prabowo-Gibran dari Perspektif Gender: Wajah Negara Menjauhi Perempuan
“Jadi ini ada inkonsistensi antara apa yang disampaikan atau kebijakan dengan apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Jadi ada split policy di sini. Di samping yang tadi ada pelanggaran etika publik atau split morality, jelas Masduki kepada Konde.co, Sabtu 25 April 2026.
Dan yang ketiga, Masduki menduga kalau perayaan itu menjadi bagian dari kegiatan kunjungan kerja itu sendiri. Maka ada penyalahgunaan anggaran negara untuk hal-hal di luar protokol dan di luar kegiatan diplomasi internasional.
“Inikan tiba-tiba ada perayaan termasuk perayaan yang di Kantor Sekretariat Kabinet. Jadi berapapun nilai rupiahnya itukan sebenarnya ada indikasi penyalahgunaan anggaran negara,” papar Masduki.
Dari poin-poin tersebut, Masduki menilai ada persoalan dengan keteladanan pejabat yang bisa menggerus kepercayaan publik.
“Perilaku Prabowo dan Teddy menegaskan terjadinya defisit keteladanan pejabat yang mendegradasi kepercayaan publik,” tegasnya.
Komunikasi dan Perilaku Politik yang Buruk
Pernyataan-pernyataan Prabowo yang tidak sejalan dengan tindakan yang dilakukan menurut Masduki bukan semata-mata soal komunikasi politik. Ia melihatnya sebagai perilaku politik yang buruk atau bad habit of political behaviour.
Perilaku ini, Masduki menambahkan merupakan bawaan sejak lama karena Prabowo berasal dari dunia militer dan dari keluarga kaya yang relatif berjarak dengan masyarakat biasa atau publik secara keseluruhan.
Kondisi ini kemudian berlanjut ketika dia menjadi presiden. Sosoknya banyak dibangun lewat drama-drama kampanye sebagai figur yang gemoy di satu sisi. Sedangkan di sisi lain muncul juga kampanye bahwa dia merupakan jenderal yang tegas.
“Jadi selalu ada kontradiksi yang ingin dibangun secara sengaja. Dan rupanya ini terbawa ketika dia menjadi presiden. Jadi selalu ada fenomena dramaturgi dalam ekspresi politik Prabowo. Antara yang dia katakan dengan perilaku personal yang diekspos ke publik,” jelas Masduki.
Ini misalnya bisa dilihat lewat pernyataannya terkait program-program, slogan-slogan, puja-puji sekaligus juga kritik terhadap gerakan sosial. Pernyataan ini kadang bisa memenuhi hal-hal yang menjadi ekspektasi publik sebagai setidaknya sebuah janji meski kadang juga menyakitkan.
Baca Juga: Setahun Rezim Prabowo, Mengulang Kegagalan Food Estate Selama 3 Dekade
Sementara perilaku-perilaku personal yang diekspos ke publik juga kontradiktif dan memicu kontroversi. Seperti aktivitasnya berenang dan juga kegiatan lain di kediamannya di Hambalang dengan para pengawalnya yang rata-rata laki-laki, tandasnya.
Sementara dari sisi komunikasi politik Masduki menilai yang dilakukan Prabowo sangat buruk dibandingkan Jokowi. Komunikasi politik yang dijalankan Jokowi melibatkan milenial dan menggunakan tim juru bicara, misalnya.
Sedang Prabowo, Masduki menjelaskan, sepanjang sekitar satu setengah tahun kepemimpinannya tidak tampak ada tim juru bicara yang solid. Sehingga Prabowo hadir secara langsung di publik sebagai komunikator diselingi kadang-kadang oleh Letkol Teddy.
“ini sebetulnya berbahaya karena yang ditangkap oleh publik adalah komunikasi-komunikasi personal, bukan institusional. Kemudian juga komunikasi-komunikasi yang bersifat instan serta informal bukan formal. Ini tidak lazim dalam pakem komunikasi kenegaraan,” urai Masduki.
Bisa dilihat misalnya dalam kasus ulang tahun, lalu dalam kasus keinginan memenjarakan aktivis, atau dalam kasus tuduhan makar ke Saiful Mujani. Komunikasi yang muncul lebih banyak berasal dari Prabowo atau buzzer dan juga sekelompok elite di lingkaran Prabowo.
Padahal komunikasi politik yang baik pertama-tama harus berbasis pada data. Pada analisis dan berbasis pada penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam komunikasi atau hak-hak digital. Yang kedua harus berbasis institusional, bukan personal, selalu atas nama pemerintah. Karena itu komunikasi politik harus dilakukan secara terorganisasi, harus ada juru bicara dan narasi yang sama.
Baca Juga: Dua Tahun Genosida di Palestina: Pidato Prabowo Absurd, Hanya Tawarkan Perdamaian Dan Kutuk Bencana
“Jadi intinya komunikasi politiknya buruk secara manajemen dan cenderung personal bukan institusional. Ini menggambarkan berbagai kontradiksi yang berasal dari perilaku personal politik dari Prabowo itu sendiri. Hingga semuanya kemudian menjadi keruh,” bebernya.
Situasi ini menurut Masduki bisa makin mendegradasi bukan hanya popularitas tetapi trust (kepercayaan) publik terhadap kepemimpinan Prabowo. Masduki menegaskan salah satu langkah yang bisa segera dilakukan adalah memecat Letkol Teddy sebagai Seskab. Atau minimal menggeser posisi Letkol Teddy supaya tidak banyak muncul di publik.
Selanjutnya memberi kesempatan kepada Menteri Komdigi atau kementerian yang terkait yang relevan untuk berbicara kepada publik secara langsung, terbuka dengan catatan tidak melibatkan buzzer atau tentara digital yang cenderung hanya menyerang membabi buta terhadap kritik publik.
Homofobia dan Efeminofobia dalam Istilah ‘Buna” dan Gagal Fokus Kritik
Selain soal perayaan ulang tahun, narasi yang juga kerap muncul terkait Seskab Teddy adalah julukan yang dilekatkan warganet terhadap Teddy. Panggilan “Buna Teddy” atau “Bunted” banyak muncul dan dilontarkan warganet di media sosial.
Dari kacamata warganet kebanyakan julukan ini muncul terkait posisi presiden yang tidak ada pasangan. Sementara Teddy dengan posisinya sebagai Seskab membuatnya sering hadir di publik bersama presiden. Situasi ini jadi rumit karena masyarakat di Indonesia secara umum punya sentimen pada bentuk-bentuk seksualitas atau homoseksualitas. Hingga kemudian ini membuat warganet dengan mudah melabeli istilah “buna”.
Meskipun julukan ini terdengar “lucu” atau seperti “candaan”, Febi Rizki Ramadhan, Peneliti Postdoctoral Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) mengatakan narasi ini bukan candaan semata. Ini lantaran menurutnya candaan apapun harus selalu dilihat konteksnya secara lebih luas, baik itu aspek sosial politiknya maupun aspek gender-seksualitasnya.
Febi mengakui ada banyak orang yang sebenarnya memakai istilah buna untuk sekadar candaan, misalnya. Tetapi menurut Febi, ketika kita melihat panggilan Buna Teddy atau Bunted sebagai candaan, maka ia juga perlu didudukkan di konteks yang lebih luas. Termasuk melihat juga term apa lagi yang muncul dan term apa lagi yang digunakan oleh orang lain.
“Karena kalau saya lihat hari ini beberapa orang memang pakai term Buna Teddy. Tapi di saat yang sama juga banyak orang memakai istilah Teddy homo atau Teddy boti laknat. Dan penggunaan buna Teddy sering kali juga dipakai oleh orang-orang yang juga memakai istilah homofobik yang lain,” papar Febi kepada Konde.co, Sabtu 24 April 2026.
Baca Juga: Aliansi Perempuan Indonesia Tuntut Prabowo Berhentikan Kapolri dan Stop Kekerasan Aparat
“Ini bisa menjelaskan dengan cukup gamblang bahwa istilah ini bukan cuma candaan. Tapi ia berangkat dan berakar dari sentimen homofobik. Atau paling tidak sentimen pada ekspresi gender yang feminin yang dilakukan oleh laki-laki cis atau istilahnya efeminofobia,” tambah Febi.
Febi juga menyayangkan ejekan-ejekan pada Teddy soal buna atau soal homo juga soal boti laknat santer beredar belakangan dan sering kali justru muncul dari ruang-ruang gerakan sendiri. Meskipun untuk mengetahui dampaknya butuh riset lebih lanjut. Tetapi menurut Febi implikasi yang paling riel adalah teman-teman LGBTIQ yang ada di lingkar-lingkar gerakan sosial akan kembali diingatkan bahwa rekan-rekan dalam gerakan belum semuanya bisa menuntaskan homophobia dalam diri mereka sendiri.
“Jadinya term panggilan-panggilan homofobik pada saat ini menegaskan lagi pada teman-teman LGBTIQ bahwa dalam ruang-ruang gerakan sosial dan politik masih banyak rekan bergerak kita yang sebenarnya masih homofobik,” tutur Febi.
Baca Juga: Pidato Prabowo-Puan: Menguji ‘Klaim Keberhasilan’ dari Perspektif Perempuan dan Keadilan Sosial
Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa fokus yang berlebihan pada ekspresi gender Teddy atau bagaimana Teddy membawa dirinya di ruang publik bisa mengaburkan fokus kita pada hal-hal yang sebenarnya lebih penting dan lebih harus dibicarakan. Ini terkait dengan jabatan dan posisi Teddy yang juga berpengaruh terhadap pernyataan, sikap maupun tindakan dan kebijakan yang dikeluarkan.
Febi menambahkan ini bisa dilihat misalnya ketika beberapa waktu lalu muncul video viral tentang Menteri UMKM yang mengadakan pasar murah. Ketika wartawan menanyakan asal dananya, dan dijawab Teddy dengan, “pokoknya ada” yang terjadi kemudian ruang diskusi jadi tertutup. Ini lantaran orang justru fokus pada jawaban Teddy dan ekspresinya.
“Ini sebenarnya penting, pertanyaan tentang anggaran untuk kegiatan pasar murah itu sebenarnya dari mana, dan kita butuh transparansinya. Tapi waktu itu jadinya ada banyak netizen juga yang cuma mengomentari atau nyinyir ke Teddy, walaupun ada banyak juga yang mau tetap melanjutkan pembahasan soal itu” paparnya.
“Jadi fokusnya justru tentang bagaimana Teddy membawa diri secara publik, alih-alih tentang problem yang sebenarnya riel ada,” tambahnya.
Baca Juga: Prabowo Jangan Salah Fokus: Papua Lebih Butuh Akses Pendidikan, Bukan Makan Bergizi Gratis
Karena itu penting untuk tetap fokus pada isu publik yang perlu dikawal terkait dengan posisi Teddy sebagai pejabat. Selain itu Febi melihat hal penting yang harus dilakukan secara kolektif adalah memahami bahwa identitas seseorang tidak ada hubungannya dengan tindakan-tindakan lain yang dia lakukan.
“Jadi, ketika kita ngomongin Teddy. Kalaupun misalnya dia punya ekspresi yang feminin, feminitasnya nggak punya relasi dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukannya sebagai aktor politik,” tegasnya.
Sementara itu Masduki juga melihat ada public concern terkait perayaan ulang tahun Seskab Teddy yang spesial. Hal ini menimbulkan berbagai spekulasi, rumor yang tidak produktif terkait hubungan khusus Prabowo dengan Letkol Teddy yang sudah menjadi rahasia umum kedekatan mereka melebihi dari hubungan-hubungan profesional. Situasi ini menjadi tidak produktif di ruang publik.
Terkait hal ini Masduki berpandangan langkah yang harus dilakukan adalah memberikan klarifikasi penuh kepada publik mengenai anggaran perayaan ulang tahun Seskab Teddy berasal dari mana. Klarifikasi juga perlu diberikan terkait seperti apa sebetulnya pola relasi selama ini antara sekretaris kabinet dengan presiden.
sumber foto: Instagram @agung_surahman
(Editor: Luviana Ariyanti)
Comments are closed.