● Stigma menjadi salah satu hambatan utama dalam layanan tuberkulosis (TB) di Indonesia.
● Stereotip negatif membuat banyak orang dengan TB terlambat didiagnosis dan tidak patuh berobat.
Browse Posts● Stigma bisa diredam lewat dukungan teman sebaya penyintas tuberkulosis, hingga peningkatan kapasitas tenaga kesehatan.
Pemerintah melakukan berbagai inovasi untuk mempercepat target eliminasi tuberkulosis (TB) tahun 2030. Mulai dari Desa Siaga TB, integrasi deteksi dini kasus aktif, terapi pencegahan tuberkulosis, pendampingan pengobatan dan edukasi, hingga kampanye TOSS TB (Temukan Tuberkulosis, Obati Sampai Sembuh).
Meski berbagai upaya telah dilakukan, Indonesia masih menyumbang 10% kasus baru TB global dan menduduki peringkat kedua negara dengan kasus tuberkulosis terbanyak di dunia pada 2024.
Salah satu hambatan utama dalam pemberian layanan TB di Indonesia adalah stigma. Ini merupakan pandangan negatif yang melibatkan tindakan diskriminatif terhadap orang yang sedang menjalani perawatan TB.
Stigma dan diskriminasi sangat berbahaya karena dapat berdampak buruk terhadap kesejahteraan sosial, kesehatan, dan finansial pasien TB.
Minim pengetahuan soal TB picu stigma
Studi Stop TB Partnership Indonesia (STPI) pada 2022 menunjukkan bahwa 15% pasien tuberkulosis mengalami stigma.
Stigma muncul karena minimnya pengetahuan masyarakat mengenai penyakit TB.
Pandangan negatif tersebut bisa berasal dari dalam diri pasien (internalized stigma) maupun lingkungan sekitar (external stigma). Keduanya pun bisa saling memengaruhi, sehingga sulit dibedakan atau diukur secara pasti.
Penelitian (2024) menyebutkan 61% pasien TB di Indonesia mengalami stigma internal akibat perasaan malu dan bersalah karena memiliki penyakit. Misalnya, takut menulari orang lain, ataupun takut dikucilkan oleh keluarga besar dan teman. Karena itu, mereka enggan mengungkapkan penyakit yang diidap kepada orang lain, selain keluarga inti.
Stigma terberat dialami pasien TB selama tahap pengobatan enam bulan yang mengharuskan pasien menjalani terapi obat secara terus-menerus tanpa boleh berhenti.
STPI menemukan bahwa pasien TB yang tinggal di daerah pedesaan dan pemukiman kumuh perkotaan mengalami stigma dua kali lipat lebih banyak, daripada pasien TB pada populasi umum.
Hal ini karena berkembangnya pandangan buruk mengenai tuberkulosis sebagai penyakit warga kelas ekonomi bawah. Padahal, TB bisa menyerang siapa saja, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan orang dengan sistem kekebalan tubuh lemah.
Read more: Pemberantasan TB di desa terhambat aturan tak jelas dan kurangnya dana
Sementara itu, stigma eksternal paling banyak berasal dari tetangga (84%). Umumnya, cap negatif ini muncul akibat ketakutan tertular tuberkulosis.
Contohnya, menghindari bersalaman dengan pasien TB karena takut tertular. Faktanya, TB tidak menular melalui sentuhan, melainkan percikan ludah pasien yang terhirup orang lain.
Stigma juga bisa berasal dari lingkungan sosial, pekerjaan, atau bahkan petugas kesehatan.
Sayangnya, sebagian besar penelitian tentang stigma TB hanya bersifat potret sesaat (cross-sectional), sehingga sulit untuk mengetahui bagaimana stigma berubah seiring waktu, setelah intervensi dilakukan.
Stigma bikin pasien TB takut berobat
Stigma TB memiliki konsekuensi sosial-ekonomi yang serius, terutama bagi perempuan.
Stigma menyebabkan orang dengan TB terlambat didiagnosis dan tidak patuh berobat. Sebab, demi menghindari cap negatif di masyarakat, orang yang punya gejala mirip TB cenderung mencari dokter praktik swasta, alih-alih puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang mencatat dan melaporkan kasus melalui Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB) nasional.
Mereka mengira identitas pribadinya masih bisa dirahasiakan sehingga bisa terbebas dari stigma ketika didiagnosis TB.
Sayangnya, klinik swasta tidak punya alat diagnosis lengkap (tes cepat molekuler dan rontgen) serta sistem pelaporan TB standar nasional. Ini membuat hasil pemeriksaan, penanganan, dan rujukannya lebih lambat.
Akibatnya, pasien TB terlambat diobati, serta meningkatkan risiko penularan setempat maupun beban biaya pasien karena harus berulang kali diperiksa.
Di sisi lain, cap negatif soal TB dapat menimbulkan gangguan kesehatan mental dan biaya tak terduga yang sangat besar sebelum dan selama pengobatan.
Riset (2024) menunjukkan bahwa sekitar 42% pasien tuberkulosis di Indonesia mengalami gejala depresi. Sementara, sebanyak 46,9% pasien TB di Indonesia harus kehilangan pendapatan dari mata pencarian akibat penyakit ini.
Bagi pasien yang sudah terdiagnosis TB, KNCV Tuberculosis Foundation mengungkap bahwa stigma menghambat upaya layanan kesehatan untuk memberikan perawatan tepat waktu, memulai dan menyelesaikan pengobatan, maupun skrining kontak erat.
Meredam stigma TB
Meski sulit dihilangkan, stigma terhadap pasien TB bisa diredam lewat sejumlah pendekatan multilevel.
Di tingkat individu, orang yang hidup dengan TB maupun keluarganya perlu mendapat konseling atau support group dari kelompok sebaya penyintas TB. Misalnya, Pejuang Tangguh (Peta TB-RO) di DKI Jakarta. Lalu, ada Perhimpunan Organisasi Pasien (POP) TB Indonesia yang tersebar di 27 daerah di Tanah Air.
Riset di Indonesia (2025) menunjukkan bahwa dukungan dari teman sebaya di komunitas bisa membantu mengurangi stigma internal (rasa malu dan depresi) dan meningkatkan kecenderungan berobat pasien TB.
Dukungan ini juga berguna untuk meningkatkan pengetahuan keluarga mengenai pentingnya pemantauan minum obat pasien, maupun investigasi kontak tuberkulosis.
Read more: Jika pandemi terjadi lagi, bagaimana mitigasi layanan kesehatan TB & HIV seharusnya?
Masyarakat juga perlu diedukasi sampai tingkat RT/RW. Tujuannya agar mengurangi stigma dan membuat lingkungan sekitar tahu bahwa TB bukan “kutukan”, penyakit turunan, penyakit warga kelas ekonomi bawah, ataupun aib yang harus disembunyikan. Penyakit ini bisa disembuhkan, asalkan diobati sampai tuntas.
Pemahaman yang benar berpotensi membuat masyarakat berhenti mengucilkan orang dengan TB dan justru memberi dukungan agar mereka sembuh.
Adapun di tingkat kelembagaan, pelatihan mengurangi stigma perlu masuk ke dalam kurikulum pendidikan petugas kesehatan. Informasinya perlu disampaikan dari perspektif penyintas agar petugas kesehatan bisa berempati dan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pasien TB.
Puskesmas juga perlu memberdayakan petugas TB dari kader kesehatan yang lebih memahami konteks lokal, memiliki hubungan erat dengan masyarakat, serta memahami tantangan di lapangan.
Comments are closed.