● Warga NU memiliki pilihan politik yang beragam, bukan satu blok suara.
● Kekuatan NU terletak pada jaringan sosial dan organisasinya yang luas.
Browse Posts● Menguasai PBNU tidak otomatis berarti menguasai pilihan politik warga NU.
Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Jawa Timur telah menghasilkan kepemimpinan baru. Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk periode 2026–2031, mendampingi Miftachul Akhyar yang kembali menjadi Rais Aam.
Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam pembukaan dan penutupan Muktamar menunjukkan betapa pentingnya NU bagi elite politik.
Sepanjang sejarah perpolitikan Indonesia, NU dengan basis sosial yang sangat besar kerap diperlakukan sebagai kekuatan elektoral yang dapat menentukan arah politik Indonesia.
Namun, benarkah seseorang menguasai kepemimpinan NU, maka ia otomatis menguasai suara pemilih NU?
Jawabannya: tidak.
NU bukan satu blok suara
NU sering dipandang sebagai kekuatan elektoral karena basis sosialnya yang sangat besar. Cara pandang ini melahirkan istilah seperti “suara NU”, seolah-olah identitas sebagai warga NU dapat langsung diterjemahkan menjadi pilihan politik tertentu.
Padahal, riset terbaru menunjukkan hubungan tersebut jauh lebih rumit.
Dalam survei terhadap 5.500 responden nasional dan sekitar 20.900 responden di Jawa Timur dan Jawa Tengah menemukan bahwa sekitar 54,6% responden merasa dekat dengan NU.
Namun, hanya sebagian yang menyatakan diri sebagai anggota NU, sementara hampir dua pertiga tidak memiliki keanggotaan formal.
Yang lebih penting, kedekatan kultural dengan NU tidak menghasilkan pola pilihan politik yang sekuat keterikatan pada organisasi. Dengan kata lain, identitas NU tidak bekerja secara otomatis dalam politik elektoral.
Pilihan politik warga NU juga tersebar. Survei tersebut menunjukkan bahwa warga yang mengidentifikasi diri sebagai nahdliyin memilih berbagai partai, sementara dalam Pilpres 2024 dukungan warga NU juga tidak terkonsentrasi pada satu pasangan.
Bahkan, pencalonan tokoh dari partai yang dekat dengan kultur NU seperti Muhaimin Iskandar tidak otomatis membuat seluruh warga NU berpindah ke satu pilihan.
Artinya sederhana: menjadi warga NU tidak datang dengan satu surat suara yang sudah ditentukan.
Kalau bukan suara, lalu apa kekuatan NU?
Dalam hal ini, istilah “suara NU” perlu digunakan secara hati-hati. Kita perlu membedakan kekuatan elektoral dan kekuatan organisasi.
Kalau NU bukan mesin politik yang dapat mengarahkan seluruh warganya memilih kandidat tertentu, mengapa politisi tetap berlomba mendekatinya?
Ini karena pengaruh NU tidak hanya terletak pada jumlah suara yang dapat dikumpulkan dalam pemilu. NU memiliki jaringan pesantren, lembaga pendidikan, masjid, majelis taklim, badan otonom, serta struktur organisasi yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat.
Jaringan tersebut bekerja setiap hari, bukan hanya ketika pemilu berlangsung.
Survei di atas juga menunjukkan bahwa keterikatan organisasional memiliki hubungan yang lebih konsisten dengan pilihan politik dibanding sekadar merasa dekat secara kultural dengan NU.
Dengan kata lain, jaringan organisasi dapat menjadi saluran penting bagi pengaruh politik NU, meskipun pengaruh itu tidak berarti seluruh warga NU memilih secara seragam.
Inilah yang dapat disebut sebagai conditional electoral power, yakni ketika pengaruh elektoral NU bergantung pada bagaimana jaringan organisasi, tokoh agama, dan elite politik saling terhubung.
Keberagaman pilihan politik NU tidak muncul begitu saja
Keberagaman tersebut tidak muncul begitu saja. Ia berkaitan dengan perubahan struktur identitas NU, organisasi, dan saluran politik yang tersedia.
Pada Pemilu 1955, NU masih memiliki partai sendiri dan memperoleh sekitar 18,4% suara nasional. Saat itu, identitas ke-NU-an memiliki saluran politik yang relatif jelas.
Namun, restrukturisasi kepartaian pada masa Orde Baru kemudian memutus hubungan langsung antara NU dan satu kendaraan politik eksklusif.
Sejak itu, identitas NU dapat hidup berdampingan dengan berbagai pilihan politik. Warga NU tidak harus memilih satu partai untuk tetap merasa sebagai bagian dari komunitas NU.
Selain fusi partai Islam menjadi PPP, Golkar mengakomodasi beberapa sayap baru, seperti Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam (GUPPI) yang anggotanya adalah banyak warga NU. Konfigurasi ini juga berkembang pasca-Reformasi di mana partai-partai juga merangkul ‘suara NU’.
Dalam istilah politik, identitas keagamaan dan identitas partisan tidak lagi berhimpit. Cleavage keagaamaan tetap ada, tetapi tidak memiliki satu saluran politik yang eksklusif.
Perubahan ini penting bukan karena secara sederhana “memecah suara NU”. Yang berubah adalah struktur kelembagaan tempat identitas NU disalurkan.
Perubahan inilah yang membantu menjelaskan mengapa hari ini identitas keagamaan dan pilihan partai tidak selalu berjalan beriringan.
Memenangkan Muktamar bukan memenangkan pemilu
Karena itu, hasil Muktamar perlu dibaca secara hati-hati.
Jika kepemimpinan baru PBNU memang memiliki hubungan yang lebih dekat dengan pemerintah, hal itu penting untuk memahami arah hubungan organisasi NU dan pemerintah. Namun, kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa pemerintah telah “menguasai suara NU”.
Ada perbedaan mendasar antara siapa yang memimpin PBNU dan siapa yang dipilih warga NU di bilik suara.
Menguasai organisasi tidak sama dengan menguasai seluruh pemilihnya. Data Pemilu 2024 telah membuktikannya.
Exit poll Litbang Kompas menemukan bahwa 55,8% responden yang mengidentifikasi diri sebagai warga NU memilih Prabowo-Gibran. Namun, 21,8% di antaranya memilih Anies-Muhaimin, 12,8% memilih Ganjar-Mahfud, dan 9,5% merahasiakan pilihan.
Artinya, bahkan ketika seorang kandidat memperoleh mayoritas dukungan pemilih NU, hampir separuh responden NU tidak memilihnya.
Dengan kata lain, kedekatan dengan NU dapat menjadi modal elektoral, tetapi bukan jaminan atas suara seluruh Nahdliyin. Justru di sinilah letak kekuatan politik NU. Organisasi ini terlalu besar untuk diabaikan oleh politisi, tetapi terlalu beragam untuk diperlakukan sebagai satu blok suara. Hal ini yang membuat ‘suara NU’ jauh lebih sulit dihitung, dan sekaligus membuat NU tetap penting bagi politik Indonesia.
Comments are closed.