● Survei SPK menunjukkan pekerja kampus menghadapi kekerasan, eksploitasi, dan ketidakamanan.
● Kerja paksa, tekanan psikologis, dan minimnya layanan kesehatan mental memicu stres tinggi dan ‘burnout’.
Browse Posts● Transparansi dan akuntabilitas penting untuk menurunkan kekerasan, stres kerja, dan memperbaiki kondisi kerja di kampus.
Kondisi lingkungan kerja di sektor pendidikan tinggi Indonesia menyimpan berbagai ancaman tersembunyi. Kampus belum sepenuhnya menjadi ruang aman bagi para pekerja kampus dan/atau mahasiswa yang ada di dalamnya.
Sebagai serikat yang memperjuangkan hak dan kesejahteraan pekerja di perguruan tinggi, Serikat Pekerja Kampus (SPK) melakukan survei tentang keamanan kerja dan kesejahteraan psikologis pekerja kampus pada 2025 kemarin.
Survei elektronik selama enam bulan yang diikuti oleh 421 responden dari seluruh Indonesia ini menemukan bahwa ancaman kekerasan, baik itu fisik, seksual, maupun psikis, masih banyak menimpa dosen-dosen di Indonesia. Kekerasan juga turut mengancam dalam bentuk regulasi atau kebijakan yang tidak memihak pekerja kampus.
Read more: Berniat jadi guru atau dosen? Ini 2 masalah hubungan kerja guru dan dosen yang perlu diketahui
Budaya feodal dan kerja paksa
Survei SPK menemukan bahwa bentuk kekerasan fisik yang paling dominan bukanlah penganiayaan konvensional, melainkan “kerja paksa” untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku. Jumlahnya sebanyak 46 laporan.
Bentuk kerja paksa ini dapat berupa dosen junior yang diminta mengerjakan tugas-tugas atasan langsung/dosen senior. Bisa juga melalui pemberian pekerjaan ekstra tanpa waktu libur bahkan tanpa kompensasi yang adil.
Eksploitasi atau kerja paksa umum terjadi karena kentalnya budaya feodal atau sungkan di Indonesia. Para pekerja harus menerima perintah senior ataupun atasan mereka untuk bekerja di luar jam kerja, bahkan memberikan perlakuan khusus.
Kasus-kasus seperti perundungan mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) menjadi contoh dari budaya dan senioritas ini.
Jika berani menolak, mereka harus siap menerima hukuman berupa pengucilan, pengurangan jam mengajar, penumpukan pekerjaan, pengurangan upah, bahkan hingga diberi surat peringatan.
Ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu pemicu munculnya kekerasan fisik di kampus.
Eksploitasi yang dianggap wajar
Secara umum, pekerja kampus mengalami tingkat stres pekerjaan yang cukup tinggi (skor rata-rata mencapai 3,39 dari skala 5). Beban kerja yang berat, waktu yang singkat, dan tugas yang menumpuk menjadi sumber tekanan utama yang dilaporkan.
Tak heran, tingkat kelelahan mental atau burnout di kalangan pekerja kampus secara signifikan berada di atas ambang batas wajar (p < .001). Burnout secara signifikan lebih tinggi dialami oleh pekerja di PTN dibandingkan dengan PTS.
Tingkat burnout tertinggi ditemukan pada kelompok pekerja dengan masa kerja tiga hingga enam tahun. Ini secara signifikan lebih tinggi dibandingkan kelompok senior dengan masa kerja 24 tahun atau lebih.
Burnout memang menjadi ancaman serius bagi dosen. Penelitian pada dosen Universitas Malikussaleh tahun 2025 menunjukkan bahwa dosen yang aktif bekerja di Universitas Malikussaleh adalah individu yang kelelahan akibat banyaknya aktivitas sebagai dosen: mengajar, membimbing, meneliti, mengabdi kepada masyarakat, dan lain-lain.
Situasi tersebut diperparah dengan minimnya fasilitas kesehatan mental. Sebanyak 79,6% responden melaporkan bahwa perguruan tinggi mereka tidak menyediakan fasilitas sama sekali (40,4%), tidak mengetahui keberadaannya (32,1%), atau menyediakan namun tidak memadai (17,1%).
Hanya 10,5% responden yang merasa institusinya menyediakan fasilitas kesehatan mental yang lengkap dan dapat diakses kapan pun.
Tidak heran mayoritas pekerja kampus memiliki tingkat burnout yang lebih tinggi di antara kalangan pekerja pada umumnya.
Terpaksa bungkam
Sementara itu, kekerasan seksual menunjukkan fenomena “gunung es”. Pelecehan verbal dan nonfisik seperti “ujaran yang mendiskriminasi tampilan fisik” (109 laporan) dan “ucapan bernuansa seksual” (91 laporan) sangat marak terjadi.
Sebaliknya, tidak ada laporan seputar kekerasan seksual fisik yang paling berat—seperti perkosaan, penyiksaan seksual, dan perbudakan seksual—akibat kuatnya budaya bungkam.
Ketakutan untuk melapor ini terjadi karena masih ada anggapan bahwa kekerasan seksual adalah aib yang memalukan bagi korban dan/atau keluarga korban. Terlebih jika ada intimidasi atau ancaman dari pelaku yang memiliki posisi lebih tinggi atau lebih berkuasa.
Kejadian kekerasan tersebut juga dapat terjadi secara sistematis, menunjukkan adanya kerentanan serius di lingkungan akademis. Kinerja Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS), misalnya, menghadapi tantangan internal yang kompleks —beberapa bahkan terpaksa mengundurkan diri.
Read more: Satgas PPKS UI terpaksa mundur: sulitnya menjamin kampus bebas kekerasan seksual
Transparansi jadi solusi
Dengan upah yang belum layak, pekerja kampus masih harus berjibaku dengan berbagai jenis kekerasan, baik itu kekerasan fisik, kekerasan psikis, maupun kekerasan seksual. Sementara, upaya pencegahan dan penanganan kekerasan masih belum efektif.
Adanya satuan tugas memang dapat meningkatkan kesadaran dan pelaporan kasus perundungan, sekaligus menurunkan tingkat kekerasan eksplisit. Namun, belum terbukti dapat mengatasi kekerasan seksual.
Salah satu solusi yang bisa dipakai adalah transparansi. Survei ini membuktikan, transparansi dapat menurunkan level stres kerja, burnout, serta meningkatkan efektivitas program pencegahan kekerasan dan kepatuhan terhadap standar kesehatan dan keselamatan kerja (K3).
Artinya, untuk memperbaiki kondisi kerja di perguruan tinggi, kampus bisa memulainya dengan memperbaiki transparansi terlebih dahulu. Misalnya dengan memberikan transparansi soal keuangan, beban kerja, tata kelola dan lain-lain, sehingga tercipta iklim kerja yang tidak menyuburkan kekerasan.
Read more: Dosen vs Negara: Bersakit-sakit dahulu, sejahteranya kapan?
Comments are closed.