Jakarta, Arina.id—Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sejumlah organisasi Islam menyesalkan belum tercapainya kesepakatan dalam perundingan antara Amerika-Israel dengan Iran yang berlangsung di Pakistan beberapa waktu lalu.
MUI dan Ormas Islam mewujudkan perundingan damai segera dilakukan guna menghentikan agresi militer dan perang demi tercapainya perdamaian dunia.
Desakan tersebut menjadi bagian dari 10 poin taujihat yang disampaikan Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan dan bergantian dengan sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam.
Bahwa perundingan damai merupakan jalan terbaik untuk menghentikan agresi militer dan perang, ucap Amirsyah dalam acara Halal Bihalal MUI 1447 H di Hotel Sultan Jakarta, Rabu (15/4/2026) malam.
MUI dan Ormas Islam mengutuk keras tindakan agresi militer yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel terhadap negara Iran, Libanon, dan atas Palestina selama puluhan tahun serta negara-negara lainnya.
Agresi militer tersebut telah menimbulkan korban yang sangat banyak dari rakyat sipil, termasuk anak-anak dan wanita, serta fasilitas-fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, kampus, masjid, dan fasilitas air bersih.
“Kami mendorong agar para aktor penjahat perang tersebut diadili oleh Pengadilan ICJ dan ICC, dan mengharapkan agar keputusan-putusannya dapat dieksekusi oleh seluruh negara anggota ICJ dan ICC,” pintanya.
Menurut MUI dan Ormas Islam, bangsa Palestina memiliki hak konstitusional dan sejarah yang sangat kuat untuk merdeka dan berdaulat berdasarkan keputusan dan amanat Konferensi Asia Afrika Tahun 1955 di Bandung yang menuntut kemerdekaan seluruh bangsa-bangsa yang dijajah.
“Saat ini hanya tinggal Palaestina yang belum merdeka. Oleh karena itu, kami mendorong dan mendesak semua negara agar terus berjuang bersama untuk mendukung kemerdekaan dan berdirinya negara Palestina,” tuntutnya.
Reformasi di Tubuh PBB
Bagi MUI dan Ormas Islam untuk mewujudkan tatanan dunia yang demokratis dan berkeadilan, menjadi agenda mendesak melakukan reformasi fundamental dalam tubuh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hak veto di Dewan Keamanan PBB yang merupakan warisan Perang Dunia II hendaknya dihapuskan karena sangat diskriminatif, penuh ketidakadilan, dan wujud arogansi negara tertentu.
“Semua negara-negara anggota PBB mempunyai kedudukan yang sederajat dengan hak yang sama dalam setiap pengambilan keputusan di PBB,” tegasnya.
MUI dan Ormas menilai saat ini masih adanya tekanan, dan ancaman negara adidaya yang terus melancarkan perang dan ingin menguasai sumber daya energi terhadap negara-negara lain.
“Untuk itu kami mengungkapkan kepada negara-negara Muslim di kawasan teluk agar bersatu padu dan memperkuat kerja sama di bidang perlindungan dan keamanan kawasan negaranegara sehingga tetap berdaulat di tengah ancaman, gejolak dan guncangan geopolitik global,” ajaknya.
Organisasi internasional dinilai memiliki peran strategis seperti PBB, BRICS, Gerakan Non Blok, OKI, Liga Arab, Uni Eropa, Uni Afrika, dan ASEAN serta organisasi internasional lainnya agar terus meningkatkan komitmen persatuan dan kebersamaan memperjuangkan kedaulatan negara masing-masing atas dasar keadilan dan perdamaian serta persatuan padu untuk mencegah tindakan unilateral dan sewenang-wenang seperti agresi militer dan pendudukan terhadap negara lain.
MUI dan Ormas berharap kepada pemerintah Republik Indonesia agar terus menjalankan politik bebas aktif dan gerakan non blok dalam upaya penegakan keadilan dan mewujudkan perdamaian dunia termasuk menghapuskan penjajahan dimanapun di dunia ini dan secara khusus penghapusan penjajahan Zionis Israel di Palestina.
“Dan mendorong pemerintah agar terus melakukan upaya menuntut keadilan atas gugurnya 3 orang sebagai syuhada, anggota TNI pasukan perdamaian Indonesia yang bergabung dalam pasukan UNIFIL di Lebanon untuk memperkuat perlindungan dan dukungan bagi pasukan perdamaian dimanapun mereka bertugas menunaikan mandat PBB,” tegasnya
Lantaran perang yang tak berkesudahan di Timteng sehingga dunia dihadapkan dengan ketidakpastian dan kerusakan karena tindakan kesewenang-wenangan dan kezaliman oleh suatu atau beberapa negara terhadap negara lain yang merdeka dan berdaulat.
MUI dan Ormas Islam menuntut penghentian segala kezaliman dan kesewenang-wenangan tersebut dan mendorong pengambilan peran lebih optimal dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menegakkan Piagam PBB, mewujudkan perdamaian, dan menjaga tatanan dunia agar tetap dalam kedamaian, ketertiban, dan berkeadilan.
Mengingat setiap umat manusia memiliki tanggung jawab (mas’uliyah insaniyah) dalam menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman sebagai salah satu wujud nyata pengamalan ajaran agama.
Oleh karena itu menjadi kewajiban setiap umat manusia untuk menolak, menghentikan peperangan karena bentuk nyata kezaliman dan kesewenang-wenangan. Wujud nyata ukhuwah insaniyah (persaudaraan kemanusiaan) adalah umat bersatu (wahdatul ummah) guna menegakkan keadilan untuk semua bangsa dan negara serta agar saling tolong menolong (ta’awun) dan melindungi manusia (takaful) dari kezaliman, penjajahan dan agresi militer.
Peran Indonesia Dinilai Penting
Senada dengan itu, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan pentingnya peran Indonesia dalam dunia internasional, khususnya dalam menyelesaikan berbagai persoalan global melalui pendekatan dialog.
“Jadi tadi juga Ketua Umum MUI menyerukan mari kita menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang dihadapi antarbangsa dengan mengedepankan dialog, jangan dengan cara-cara yang lain apalagi dengan kekerasan apalagi melalui peperangan,” katanya.
Nasaruddin berterima kasih atas dukungan MUI terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam forum-forum internasional untuk menjalin dialog antara berbagai bangsa untuk menyelesaikan persoalan internasional yang dihadapi.
“Kita sangat mendukung 10 taujihat yang tadi telah disampaikan oleh ormas-ormas Islam yang tergabung di dalam MUI, mulai masalah-masalah nasional, regional sampai internasional dan intinya adalah betapa pentingnya semua pihak itu untuk mengedepankan aspek-aspek kemanusiaan dalam menyelesaikan setiap persoalan yang menimpa bangsa,” jelasnya.
Komite Hijaz Kedua
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengapresiasi MUI dan Ormas Islam yang telah mengeluarkan 10 taujihat untuk perdamaian dunia. Ia menganggap upaya ini sebagai komite hijaz kedua yang dilakukan Ormas Islam.
“Hari ini di tengah perang Timur Tengah berkecamuk, kita galau, resah. Ancaman peperangan di negara Arab, kawasan teluk Persia, bahkan kawasan negara Islam. 10 poin taujihat yang dikumandangkan adalah bagian semangat komite hijaz kedua,” kata Muzani.
“Saya berharap 10 taujihat yang baru dibaca tidak berhenti di forum yang terhormat ini. Tapi akan menjadi inspirasi dari penggerak perdamaian dunia,” imbuh Muzani.
Comments are closed.