Jakarta, NU Online
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai pemerintah lamban melakukan pemulihan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor di sejumlah wilayah Sumatra. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memicu krisis baru, baik di bidang kesehatan maupun sosial, bagi warga terdampak.
Bencana banjir bandang dan longsor tersebut terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Hingga kini, proses rehabilitasi dan rekonstruksi dinilai belum berjalan optimal.
Ketua Dewan Daerah Walhi Aceh Muhammad Nur mengatakan bahwa lambannya pemulihan tidak terlepas dari kerumitan regulasi serta ketidakpastian anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Lambannya respons pemerintah itu dikarenakan kebanyakan aturan, kemudian tidak tersedianya anggaran yang pasti, tetapi hanya anggaran basah-basi, sedangkan pemerintah daerah tak berani menggunakannya. Atau, bisa jadi pemerintah pusat pun belum clear dalam penunjukan mekanisme rehab rekon ini, sehingga tidak ada sikap tugas pemerintah terkait dengan penggunaan anggaran dan mekanisme belanja,” ujarnya kepada NU Online, Jumat (23/1/2026).
Selain persoalan regulasi dan anggaran, Walhi Aceh juga menyoroti distribusi bantuan yang dinilai belum merata di wilayah terdampak. Banyak warga masih mengalami kekurangan makanan dan air bersih.
Menurut Nur, kondisi tersebut terjadi karena pemerintah daerah dan provinsi tidak memiliki data yang valid dan konkret mengenai warga terdampak, serta minimnya kolaborasi antarpemerintah daerah.
“Pemerintah daerah bersama provinsi tidak siap dengan data yang konkret, data yang sudah valid. Harusnya pemerintah provinsi selaku penanggung jawab dari bantuan kemanusiaan ini bersama kabupaten dan kota. Sebenarnya kendala utama mencari data seluruh desa itu ada di kades, camat, bupati, kolaborasi ini tidak terjadi. Itu saja yang menyebabkan data tidak valid, sehingga posko itu tidak bergerak secara optimal,” paparnya.
Ia menambahkan, persoalan distribusi bantuan juga diperparah oleh buruknya koordinasi dalam penggunaan sarana transportasi, termasuk jalur udara. Padahal, menurutnya, helikopter dapat dimaksimalkan untuk menjangkau wilayah-wilayah yang terisolasi.
“Helikopter itu harusnya berfungsi dengan baik sehingga tidak ada alasan distribusi bantuan itu terlambat, terhambat, dan tidak sampai sasaran, karena dari udara itu bisa dilihat mana wilayah-wilayah yang parah yang tidak bisa diakses,” jelasnya.
Nur menilai, jika pemulihan terus berjalan lamban, maka akan muncul persoalan serius di tengah warga pengungsi, terutama terkait kesehatan publik.
“Lambannya ini jadi masalah lain seperti kesehatan publik dan termasuk pelayanan kesehatan, pendidikan, dan menjaga makanan yang bersih, yang higienis. Saya kira ini dampaknya adalah memunculkan penyakit baru karena udara atau flu, demam, diare. Karena masih banyak warga yang tinggal di pengungsian itu akan mengalami kekurangan gizi,” katanya.
Ia juga mengingatkan adanya dampak psikologis dan sosial yang dapat muncul jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut.
“Masalah lainnya yaitu psikologi warga, mentalnya akan terganggu karena banyak rumah-rumah mereka yang hilang, rusak karena banjir dan lumpur. Tidak bisa mendapatkan air bersih, tidak stabil dalam menjaga udara karena ruang terbuka,” ujarnya.
Karena itu, Nur mendesak pemerintah pusat hingga pemerintah kabupaten dan kota segera mengambil langkah konkret agar pemulihan pascabencana tidak semakin berlarut.
“Segera bersihkan lahan dengan alat berat segera didatangkan untuk membuang tanah-tanah lumpur di lahan-lahan dan rumah warga,” katanya.
Ia menambahkan, rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur publik, permukiman warga, serta lahan pertanian harus segera dilakukan agar masyarakat dapat kembali beraktivitas dan tidak terus bergantung pada bantuan.
“Segera rehab kembali lahan persawahan dan pertanian lainnya sehingga bisa dioptimalkan kembali lahan-lahan yang produktif untuk warga mencari rezeki. Jika tidak, maka beban ke negara itu akan bertambah, makin lama rehab rekon ini, beban bantuan yang harus diberikan semakin panjang,” tegasnya.
Comments are closed.