KABARBURSA.COM — Pemerintah mulai menyiapkan langkah kebijakan ekonomi untuk 2026 dengan fokus memperkuat penerimaan negara dan menjaga stabilitas pembiayaan. Arah kebijakan ini disusun setelah capaian pertumbuhan ekonomi pada akhir 2025 dinilai memberi modal positif bagi kinerja ekonomi di awal tahun ini.
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyebut, hasil pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2025 yang mencapai 5,39 persen menjadi landasan penting bagi pemerintah untuk mendorong akselerasi ekonomi pada 2026. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan ketahanan ekonomi Indonesia di tengah tekanan global yang masih berlangsung.
“Pertumbuhan 5,39 persen itu adalah yang tertinggi sejak 2022 ketika terjadi rebound dari Covid. Ini sebuah achievement yang patut kita syukuri,” ujar Juda dalam sesi panel CNBC Economic Outlook 2026 di Jakarta, Selasa, 10 Februari 2026.
Ia menambahkan, posisi Indonesia juga tergolong baik jika dibandingkan dengan negara-negara anggota G20 lainnya. Capaian tersebut memberi ruang bagi pemerintah untuk melanjutkan berbagai program pemulihan dan ekspansi ekonomi pada tahun berjalan.
Dalam forum yang sama, Juda hadir bersama Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, serta Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu. Pertemuan itu membahas prospek ekonomi 2026 serta arah kebijakan fiskal dan moneter ke depan.
Menurut Juda, pertumbuhan ekonomi yang kuat pada akhir 2025 memiliki dampak nyata terhadap sektor riil. Hal itu terlihat dari peningkatan penciptaan lapangan kerja dan membaiknya keyakinan konsumen.
Data Survei Angkatan Kerja Nasional per November 2025 mencatat adanya penambahan tenaga kerja sekitar 1,4 juta orang hanya dalam satu kuartal terakhir tahun lalu. Angka ini dinilai jauh di atas pola normal tahunan. “Normalnya penambahan setahun sekitar 3 juta. Ini dalam satu kuartal sudah mencapai 1,37 juta. Artinya, pertumbuhan ekonomi di kuartal IV benar-benar mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih baik,” jelas Juda.
Melihat perkembangan tersebut, pemerintah ingin menjaga agar tren positif tidak terhenti. Capaian 2025 dianggap sebagai titik awal untuk mempercepat aktivitas ekonomi pada 2026. “Momentumnya sudah bagus, 5,39. Di kuartal I ini kita harapkan lebih baik lagi dibandingkan kuartal IV tahun lalu,” kata Juda.
Fokus Perkuat Penerimaan Negara
Memasuki 2026, Kementerian Keuangan menyiapkan sejumlah strategi utama untuk menopang keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Juda memaparkan bahwa pemerintah akan mengarahkan kebijakan fiskal pada penguatan penerimaan negara serta peningkatan kualitas belanja.
Langkah pertama adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui optimalisasi sistem digital perpajakan. Implementasi Coretax yang sedang berjalan diharapkan mampu memperluas basis pajak dan mempermudah proses administrasi.
Selain itu, pemerintah akan memperketat pengawasan guna menekan kebocoran penerimaan. Upaya ini mencakup sektor pajak, Bea Cukai, hingga Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pemerintah juga memberi perhatian khusus pada praktik pelaporan transaksi ekspor dan impor yang tidak sesuai nilai sebenarnya.
Juda menekankan bahwa pemberantasan praktik under-invoicing menjadi salah satu agenda penting pada 2026. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan tanpa membebani pelaku usaha yang patuh.
Menjaga Iklim Investasi dan Stabilitas
Di luar penerimaan negara, pemerintah juga ingin memastikan sektor investasi tetap tumbuh. Kebijakan fiskal pada 2026 diarahkan agar mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif serta mendorong ekspansi dunia usaha.
Untuk mendukung hal itu, koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter akan diperkuat. Juda menilai sinergi dengan Bank Indonesia menjadi faktor kunci dalam menjaga likuiditas perbankan serta menekan biaya modal bagi sektor usaha.
“Sinergi fiskal-moneter menjadi kunci agar pembiayaan tetap terjaga dan dunia usaha mendapat biaya modal yang kompetitif untuk mendorong investasi,” katanya.
Pemerintah berharap kombinasi antara perbaikan penerimaan, efisiensi belanja, dan stabilitas kebijakan moneter mampu menjadi fondasi yang kuat bagi ekonomi 2026. Tantangan global memang masih membayangi, namun momentum domestik yang sudah terbangun di akhir 2025 diharapkan dapat menjadi penopang utama.
Dengan langkah tersebut, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi awal 2026 dapat melanjutkan tren positif, sekaligus menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat. (Nur Nadiyah)
Comments are closed.