Dengarkan artikel ini:
Ahok dan Purbaya mewakili arketipe pejabat yang menabrak kenyamanan birokrasi dengan cara yang sangat berbeda, namun memiliki DNA yang sama: keberanian untuk tidak populer.
Di Chicago tahun 1930-an, seorang agen federal bernama Eliot Ness menghadapi dilema eksistensial. Kepolisian kota tempat ia bekerja telah dikuasai oleh Al Capone—raja kejahatan yang menyuap hampir seluruh institusi penegak hukum. Ness punya dua pilihan: berenang searah dengan arus korupsi yang mengalir deras, atau membentuk tim kecil yang dijuluki “The Untouchables”—orang-orang yang tak tersentuh rayuan maupun ancaman—untuk melawan sistemnya sendiri dari dalam.
Hampir seabad kemudian, di Indonesia, kita menyaksikan fenomena serupa. Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa adalah wajah kontemporer dari “The Untouchables” versi Indonesia. Mereka adalah pejabat yang memilih melawan arus—bukan karena ingin menjadi pahlawan, tetapi karena paham bahwa arus birokrasi Indonesia selama ini memang mengalir ke arah yang salah.
Metafora biologis “ikan salmon” menjadi sangat tepat untuk menggambarkan mereka. Salmon adalah satu-satunya spesies ikan yang bermigrasi melawan arus sungai yang deras demi mencapai hulu untuk bereproduksi. Perjalanan ini melelahkan, berbahaya, dan sering berakhir dengan kematian.
Namun, salmon melakukannya agar generasi berikutnya bisa hidup di air yang lebih jernih. Dalam konteks politik Indonesia, pertanyaannya adalah: apakah sistem kita siap membiarkan para “salmon” ini bertelur, atau justru akan menjaring mereka sebelum sempat memberikan warisan?
Ahok dan Purbaya: Dua Salmon di Lautan Birokrasi
Ahok dan Purbaya mewakili arketipe pejabat yang menabrak kenyamanan birokrasi dengan cara yang sangat berbeda, namun memiliki DNA yang sama: keberanian untuk tidak populer.
Ahok, dalam masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, adalah personifikasi konfrontasi langsung. Ia berteriak soal pemborosan anggaran di hadapan publik, menggusur pedagang kaki lima yang melanggar aturan, dan menolak mengikuti “tata krama politik” yang lazim namun sarat kepentingan oligarki. Bagi pendukungnya, Ahok adalah simbol transparansi dan efisiensi. Bagi lawan-lawannya, ia adalah ancaman terhadap tatanan yang sudah mapan—orang yang tidak bisa “diatur” dalam permainan politik transaksional.
Purbaya Yudhi Sadewa, sebagai Menteri Keuangan di era Prabowo, mengambil pendekatan yang lebih teknis namun tak kalah mengganggu. Kebijakan fiskalnya yang ketat, audit pajak yang agresif terhadap konglomerasi, dan penolakannya untuk memberikan celah bagi praktik-praktik “business as usual” di Kementerian Keuangan membuatnya menjadi figur yang sama kontroversialnya. Jika Ahok adalah salmon yang melompat di atas air sehingga semua orang melihat, Purbaya adalah salmon yang berenang di kedalaman—lebih senyap, namun sama kuatnya melawan arus.
Keduanya menghadapi resistensi luar biasa. Melawan arus dalam birokrasi Indonesia bukan sekadar soal keberanian intelektual, tetapi juga keberanian eksistensial. Pejabat “Salmon” harus siap mengorbankan popularitas, karier, bahkan keselamatan pribadi. Mereka berhadapan dengan oligarki yang mapan, birokrasi yang telah nyaman dengan korupsi, dan tekanan politik dari berbagai pihak yang merasa kepentingannya terganggu. Tidak ada insentif institusional untuk menjadi “salmon”—hanya pilihan moral yang berbasis pada keyakinan bahwa sistem harus diperbaiki, apapun risikonya.
Seperti yang dikatakan Harvey Dent dalam The Dark Knight: “You either die a hero, or you live long enough to see yourself become the villain.” Pejabat Salmon sering kali terlihat seperti villain bagi mereka yang selama ini nyaman dengan arus. Mereka bersedia menjadi subjek kebencian agar sistem bisa tetap tegak.
Filosofi Disensus dan Virtù Politik
Untuk memahami signifikansi “Pejabat Salmon” secara lebih mendalam, kita perlu membongkar landasan filosofis dari fenomena ini. Ada tiga kerangka teoretis yang sangat relevan.
Pertama, Philosophy of Dissensus dari Jacques Rancière. Filsuf politik Prancis ini berpendapat bahwa politik yang sejati bukan soal konsensus atau kesepakatan, melainkan dissensus—ketidaksepakatan produktif yang mengganggu tatanan mapan. Dalam pandangan Rancière, ada perbedaan mendasar antara “politics” (politik sejati) dan “police” (tatanan yang mengatur distribusi peran dan posisi dalam masyarakat).
“Pejabat Salmon” seperti Ahok dan Purbaya tidak datang untuk “harmonisasi” yang semu. Mereka datang untuk mengganggu police order yang mapan—aturan-aturan informal yang telah menjadi “lazim tapi salah” dalam birokrasi Indonesia. Secara filosofis, keberadaan mereka adalah bukti bahwa sistem sedang bekerja melalui konflik untuk mencapai kualitas yang lebih baik.
Disensus adalah motor kemajuan, bukan ancaman bagi demokrasi. Ketika Ahok meneriakkan data anggaran yang tidak masuk akal di hadapan publik, atau ketika Purbaya menolak memberikan konsesi fiskal kepada kelompok kepentingan tertentu, mereka sedang melakukan dissensus—menciptakan ruang bagi suara yang selama ini tidak terdengar dalam distribusi kekuasaan yang sudah baku.
Kedua, konsep Machiavellian Virtù. Dalam The Prince, Niccolò Machiavelli bicara soal virtù—yang bukan sekadar “virtue” dalam pengertian moral, tetapi kekuatan, keberanian, dan kemampuan seorang pemimpin untuk beradaptasi dan melakukan apa yang diperlukan demi negara, meskipun itu tidak populer. Ahok dan Purbaya mewujudkan virtù ini: mereka siap menjadi “si jahat” di mata status quo demi bonum commune (kebaikan umum) yang lebih besar.
Machiavelli paham bahwa pemimpin yang efektif seringkali harus mengambil keputusan yang tidak menyenangkan. Ia menulis: “A prince must not mind incurring the charge of cruelty for the purpose of keeping his subjects united and faithful.” Dalam konteks modern, ini bukan tentang kekejaman literal, tetapi tentang kesediaan untuk tidak disukai demi kepentingan jangka panjang.
Ketika Purbaya memilih kebijakan fiskal yang ketat di tengah tekanan untuk stimulus ekonomi populis, atau ketika Ahok menggusur permukiman ilegal di bantaran sungai meski menuai protes, mereka sedang mempraktikkan virtù Machiavellian—menempatkan kepentingan negara di atas popularitas pribadi.
Ketiga, Teori Antifragilitas dari Nassim Nicholas Taleb. Taleb membedakan tiga jenis sistem: yang fragile (rapuh dan rusak oleh guncangan), yang robust (tahan terhadap guncangan), dan yang antifragile (justru menjadi lebih kuat karena guncangan). Sistem birokrasi Indonesia seringkali bersifat fragile—rapuh karena telah lama tidak mengalami guncangan yang berarti, sehingga korupsi dan inefisiensi mengakar dalam.
Kehadiran “Pejabat Salmon” memberikan guncangan (stressor) yang diperlukan. Secara filosofis, mereka adalah agen Antifragilitas: dengan memaksa sistem untuk melawan arus, mereka sebenarnya sedang menguatkan otot-otot birokrasi agar tidak lembek dan korup. Seperti otot yang harus dilatih dengan beban berat untuk tumbuh, institusi publik membutuhkan tekanan dari dalam untuk bisa berkembang menjadi lebih baik.
Ketiga kerangka filosofis ini menunjukkan bahwa “Pejabat Salmon” bukan sekadar anomali atau individu eksentrik—mereka adalah bagian integral dari evolusi institusional yang sehat. Tanpa mereka, sistem akan stagnan dalam konsensus palsu yang sebenarnya adalah kapitulasi terhadap status quo.
Dari Volcker hingga Salmon Indonesia
Fenomena “Pejabat Salmon” bukan unik Indonesia. Sejarah mencatat beberapa figur serupa yang menjadi ikon perlawanan terhadap arus di negara mereka masing-masing.
Paul Volcker, Ketua Federal Reserve Amerika Serikat di era 1980-an, adalah contoh paling ikonik. Saat inflasi AS menggila mencapai dua digit, Volcker mengambil keputusan yang sangat “melawan arus”: menaikkan suku bunga acuan secara drastis hingga mencapai 20%. Kebijakan ini dibenci oleh hampir semua politisi dan rakyat karena menyebabkan resesi jangka pendek, meningkatkan pengangguran, dan membuat kredit menjadi sangat mahal. Namun Volcker tidak peduli pada popularitas. Ia hanya peduli pada tugasnya “membersihkan” ekonomi dari inflasi kronis.
Hasilnya? Ia berhasil membunuh inflasi dan meletakkan fondasi kemakmuran Amerika Serikat selama dua dekade berikutnya. Seperti Ahok yang berteriak soal anggaran atau Purbaya yang menolak konsesi fiskal, Volcker adalah salmon yang rela dibenci untuk memastikan generasi berikutnya hidup lebih baik. Dalam biografinya, Volcker menulis: “It’s in the nature of our job to be unpopular. We have to take away the punchbowl just when the party is getting good.”
Pelajaran dari Volcker—dan juga dari Eliot Ness yang kita singgung di awal—adalah bahwa kemajuan besar seringkali tidak lahir dari pelukan, tapi dari tabrakan. Selama ini kita menganggap pejabat yang baik adalah yang bisa “merangkul semua pihak” dan menciptakan konsensus. Namun, realitas menunjukkan sebaliknya: sistem yang sakit membutuhkan obat pahit, bukan permen yang manis.
Kita butuh “Pejabat Salmon” bukan karena mereka sempurna—Ahok pun pernah melakukan kesalahan, Purbaya bisa saja keliru dalam beberapa keputusan. Kita butuh mereka karena hanya mereka yang mampu membuktikan bahwa arus birokrasi kita selama ini memang mengalir ke arah yang salah. Mereka adalah indikator bahwa masih ada harapan untuk reformasi dari dalam, bahwa sistem belum sepenuhnya mati.
Salmon biologis yang berhasil mencapai hulu akhirnya akan mati setelah bertelur, namun ia memastikan generasi berikutnya hidup di air yang lebih jernih. Ini adalah takdir tragis namun mulia dari setiap “Pejabat Salmon”: mereka tahu perlawanan akan melelahkan, popularitas akan hilang, dan karier mungkin berakhir prematur. Namun mereka menemukan makna hidup justru di dalam perlawanan tersebut—seperti Sisyphus yang bahagia dalam interpretasi Albert Camus, yang menemukan kebebasan dalam tindakan perlawanan itu sendiri, bukan dalam hasilnya.
Pertanyaan terakhir yang harus kita renungkan sebagai warga negara adalah: apakah sistem kita siap membiarkan para “Salmon” ini bertelur dan mewariskan warisan integritas, atau kita justru akan menjaring mereka sebelum sempat memberikan warisan? Jawabannya akan menentukan apakah Indonesia akan terus berenang di air keruh yang sama, atau akhirnya mencapai hulu yang lebih jernih. (S13)
Comments are closed.