Dengarkan artikel ini:
AHY mendorong pembangunan 14.000 km rel di luar Jawa. Mungkinkah ada strategi politik yang tersembunyi di balik ambisi triliunan itu?
“Infrastructural power: the capacity of the state to actually penetrate civil society, and to implement logistically political decisions throughout the realm.” – Michael Mann, “The Autonomous Power of the State: Its Origins, Mechanisms and Results,” European Journal of Sociology, Vol. 25, No. 2 (1984)
Cupin sedang membaca berita pagi ketika satu angka membuatnya berhenti menggulir layar: nol kilometer. Itu adalah panjang total jaringan kereta api di Kalimantan — pulau terbesar kedua di dunia, penghasil batu bara dan sawit, dan kini lokasi ibu kota negara baru.
Angka itu muncul dalam liputan rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Stasiun Tanah Abang pada 22 April 2026. AHY memaparkan target pembangunan dan reaktivasi 14.000 kilometer rel kereta api di luar Jawa — mencakup Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi — dengan estimasi investasi Rp1.100 hingga Rp1.200 triliun sampai tahun 2045.
Cupin mencoba membayangkan skalanya. Sumatera memiliki sekitar 1.871 kilometer rel warisan kolonial yang belum terhubung utuh dan membutuhkan tambahan sekitar 7.800 kilometer, Kalimantan harus dibangun dari nol dengan target sekitar 2.700 kilometer, dan Sulawesi yang baru punya 109 kilometer membutuhkan lebih dari 3.200 kilometer tambahan.
Yang membuat Cupin semakin penasaran adalah konteks fiskalnya. Proyek ini membutuhkan sekitar Rp60 hingga Rp65 triliun per tahun selama dua puluh tahun — diumumkan justru di tengah kebijakan efisiensi anggaran paling ketat era Prabowo.
Cupin kemudian membandingkan satu data lagi: pada 2023, pemerintah mengalokasikan Rp86,9 triliun untuk jalan dan hanya Rp6,5 triliun untuk rel. Ketimpangan itu, yang berlangsung puluhan tahun, menjelaskan mengapa biaya logistik Indonesia masih sekitar 23 persen dari PDB — hampir tiga kali lipat Singapura.
Tapi Cupin, yang terbiasa membaca berita dengan skeptisisme sehat, langsung bertanya dua hal. Apakah ada preseden historis di mana seorang pemimpin membangun rel dalam skala monumental justru di saat negaranya sedang tertekan? Dan jika ada, apa motif sesungguhnya di balik keputusan itu?
Ketika Lincoln Bangun Rel di Tengah Perang
Ternyata ada, dan presidennya bernama Abraham Lincoln.
Pada 1 Juli 1862, tepat satu tahun setelah Perang Saudara Amerika pecah, Lincoln menandatangani Pacific Railway Act: undang-undang pembangunan rel lintas benua dari Missouri hingga Pasifik. Ini adalah proyek infrastruktur terbesar dalam sejarah Amerika saat itu, diluncurkan bukan setelah krisis selesai, melainkan di tengah-tengahnya.
Konteks politiknya membuat keputusan itu semakin mengejutkan. Lincoln memenangkan pemilu 1860 dengan hanya 39,8 persen suara nasional dan namanya tidak tercantum di satu pun kertas suara negara bagian selatan — ia adalah presiden minoritas dari partai yang baru berumur enam tahun.
Richard White dalam bukunya Railroaded: The Transcontinentals and the Making of Modern America menggambarkan bagaimana rel lintas benua bukan sekadar proyek transportasi, melainkan instrumen konsolidasi politik yang mengikat wilayah-wilayah barat yang belum terkunci ke dalam orbit Partai Republik. Lincoln memahami bahwa California, Nevada, dan Oregon — negara bagian yang baru bergabung — akan loyal kepada siapapun yang membawa pembangunan nyata ke tanah mereka.
Thaddeus Stevens, anggota Kongres dari faksi Republikan Radikal, mengatakannya secara eksplisit di ruang sidang: bangsa Romawi mengkonsolidasikan kekuasaan mereka dengan membangun jalan padat dari ibu kota ke provinsi-provinsi mereka. Stevens tidak sedang berbicara tentang efisiensi logistik — ia sedang berbicara tentang kekuasaan.
Michael Mann dalam artikelnya The Autonomous Power of the State di European Journal of Sociology menyebut fenomena ini sebagai infrastructural power: kapasitas negara untuk benar-benar menembus masyarakat sipil dan mengimplementasikan keputusan politik hingga ke seluruh wilayah kekuasaannya. Rel Lincoln adalah bentuk paling literal dari konsep itu — baja yang menembus padang rumput, gunung, dan gurun untuk menyatakan bahwa negara hadir di sana.
Yang paling menarik adalah teori policy windows dari John W. Kingdon dalam bukunya Agendas, Alternatives, and Public Policies: jendela kebijakan tidak menunggu kondisi sempurna, ia terbuka sebentar lalu menutup. Lincoln tahu bahwa jika ia menunggu perang selesai, negara-negara bagian selatan akan kembali ke Kongres dan debat soal rute rel akan macet lagi seperti satu dekade sebelumnya.
Cupin mulai melihat polanya. Tapi dua pertanyaan baru segera muncul di kepalanya. Apakah struktur yang sama — partai lemah, wilayah kosong, krisis fiskal, dan rel sebagai solusi — juga berlaku untuk AHY hari ini? Dan jika ya, apa yang sesungguhnya sedang dibangun AHY: infrastruktur untuk Indonesia, atau jalan politik untuk dirinya sendiri?
14.000 Kilometer Menuju 2029?
Kemiripan strukturalnya ternyata sangat spesifik. Lincoln memimpin partai berumur enam tahun tanpa satu kursi pun di selatan; AHY memimpin Demokrat yang anjlok dari 148 ke 44 kursi dengan 53,4 persen suaranya terkonsentrasi di Jawa — dan nyaris tak terlihat di luar Jawa.
Lincoln membangun rel ke wilayah barat yang belum terkunci oleh partai manapun. AHY mendorong rel ke Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi — wilayah yang dalam peta elektoral Indonesia adalah swing territories, tidak dikuasai secara permanen oleh PDIP, Gerindra, maupun Golkar.
Dan Slater dalam artikelnya Can Leviathan be Democratic? di jurnal Studies in Comparative International Development menjelaskan bagaimana pemilu yang kompetitif dapat mendorong perluasan teritorial institusi negara, termasuk melalui pembangunan partai massa ke wilayah-wilayah periferi. Apa yang dilakukan AHY — menggunakan jabatan Menko untuk membangun kehadiran di wilayah yang bukan basis Demokrat — adalah ilustrasi nyata dari mekanisme itu.
Susan Stokes bersama koleganya di Yale dalam buku Brokers, Voters, and Clientelism menunjukkan bahwa pemilih di negara berkembang merespons lebih kuat terhadap barang nyata seperti jalan, jembatan, dan infrastruktur dibandingkan janji programatik. Jika AHY berhasil meletakkan batu pertama rel di Kalimantan — pulau yang belum pernah memiliki kereta sepanjang sejarah kemerdekaan — dampak simbolisnya akan melampaui kalkulasi fiskal manapun.
Paul Pierson dalam artikelnya When Effect Becomes Cause di jurnal World Politics menyebut fenomena ini sebagai policy feedback: kebijakan yang sudah terbangun akan menciptakan konstituen baru yang berkepentingan mempertahankannya. Rel yang sudah terpasang di Kalimantan akan melahirkan pemilih, pekerja, dan komunitas bisnis yang secara rasional akan mendukung siapapun yang mengasosiasikan dirinya dengan pembangunan itu.
Tapi analogi yang jujur juga harus mengenali batasnya. Lincoln adalah kepala negara dengan mandat konstitusional penuh — ia menandatangani undang-undang dengan tangannya sendiri. AHY adalah Menteri Koordinator yang berpengaruh besar namun setiap keberhasilan proyeknya secara protokoler akan selalu lebih kuat dikaitkan dengan Presiden Prabowo.
Mungkin pertanyaan terpentingnya bukan soal motif, karena pemimpin paling efektif dalam sejarah hampir selalu adalah mereka yang berhasil menyatukan kepentingan personal dengan kepentingan nasional — Lincoln menyelamatkan Uni sekaligus mengunci wilayah barat untuk partainya, Roosevelt membangun New Deal sekaligus mesin elektoral Demokrat.
Pertanyaan yang lebih bermakna adalah apakah 14.000 kilometer itu akan benar-benar terwujud menjadi baja di atas tanah, karena rel yang sudah berdiri di Kalimantan tidak akan peduli siapa yang membangunnya atau untuk alasan apa — ia hanya akan berdiri, dan orang-orang yang naik di atasnya untuk pertama kalinya akan merasakan bahwa akhirnya seseorang membangun sesuatu untuk mereka. (A43)
Comments are closed.