Instruksi Presiden Prabowo: Rehabilitasi Sumatera Harus Transparan, Akuntabel, dan Tepat Sasaran

26 Maret 2026 21.30 WIB • 1 menit

Pemerintah berkomitmen untuk terus mempercepat penanganan pascabencana di wilayah Sumatera melalui penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers bersama Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) yang digelar di Situation Room Bina Graha pada Rabu, 25 Maret 2026 pukul 10.00 WIB.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa pemerintah daerah diminta aktif memastikan seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang telah disepakati bersama pemerintah pusat sebagai dasar pelaksanaan pembangunan kembali pascabencana.

“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam mempercepat proses pemulihan di lapangan dan mengatasi berbagai hambatan yang ada,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian penuh terhadap percepatan penanganan pascabencana di Sumatera. Pemerintah memastikan seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat terdampak.

“Pemerintah berkomitmen untuk terus hadir dan bekerja bersama seluruh pemangku kepentingan hingga proses pemulihan pascabencana selesai, serta memastikan pembangunan kembali dilakukan dengan lebih baik, lebih aman, dan lebih tangguh terhadap bencana di masa mendatang,” jelas Qodari.

Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News