Bagi Ike Nimah Tatimu, koordinator Kader TB di Jakarta Utara, angka-angka tuberkulosis (TB) selalu punya wajah. “Kalau enggak ada kader, bagaimana pasien di bawah? Enggak akan teratasi,” ujarnya pada Sabtu, 28 Maret 2026.
Di gang-gang sempit di Warakas, Ike adalah salah seorang yang memastikan angka itu tidak berhenti sebagai data, melainkan benar-benar ditemukan, didampingi, dan diobati.
Pemerintah merespons dengan menargetkan penemuan 1 juta kasus per tahun melalui skrining aktif. Hingga Maret 2025, sekitar 889.000 kasus telah ditemukan, atau sekitar 81 persen dari target tahunan.
Namun capaian ini belum sepenuhnya menutup persoalan mendasar: akses layanan yang belum merata, serta pencegahan yang masih tertinggal, terlihat dari cakupan terapi pencegahan TB (TPT) yang baru menjangkau sekitar 8 persen kontak serumah.
Laporan terbaru Global TB Report 2025 dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) kembali menyoroti Indonesia sebagai salah satu episentrum tuberkulosis dunia.
Pada 2025, diperkirakan terdapat sekitar 1,09 juta kasus baru dengan lebih dari 125.000 kematian setiap tahun, menjadikan TB sebagai penyakit menular paling mematikan di Indonesia dan menempatkan Indonesia di peringkat kedua tertinggi di dunia, setelah India.
WHO juga mencatat tren yang mengkhawatirkan: kasus TB di Indonesia tidak hanya tinggi, tetapi konsisten meningkat dalam beberapa tahun terakhir, bahkan menjadi salah satu kontributor terbesar kenaikan kasus global sejak 2020.
Dwi Aris Subakti, peneliti sekaligus Manajer Monitoring, Evaluation and Learning di Penabulu Foundation, mitra Global Fund yang bekerja langsung dengan kader TB di lapangan, mengingatkan angka penemuan kasus yang meningkat belum tentu mencerminkan layanan yang benar-benar menjangkau semua orang.
Menurutnya, perbaikan data sering hanya menampilkan bagian permukaan dari persoalan yang jauh lebih dalam. “Angka memang terlihat membaik, tapi itu tidak otomatis berarti semua orang sudah terlayani,” ujarnya kepada Prohealth. Ia menambahkan, masih banyak kasus yang luput dari deteksi, atau sudah ditemukan namun tidak menyelesaikan pengobatan hingga tuntas.
Bagi Aris, tuberkulosis tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial tempat ia berkembang. Penyakit ini cenderung menyebar cepat di wilayah dengan kepadatan tinggi dan kondisi hidup yang rentan. Ia menyederhanakan kondisi itu dengan istilah “kupat kumis”—kumuh, padat, dan miskin, ruang-ruang TB tidak hanya mudah menular, tetapi juga paling sulit dijangkau oleh sistem layanan kesehatan formal.
Strategi eliminasi TB sebenarnya tidak rumit: temukan kasus, obati sampai sembuh, dan cegah penularan. Namun dalam praktiknya, menemukan kasus. terutama di komunitas, adalah bagian paling sulit. Di sinilah kader seperti Ike bekerja.
Selama ini, respons TB di Indonesia masih banyak bertumpu pada fasilitas kesehatan. Orang datang ke puskesmas, diperiksa, lalu dicatat. Pendekatan ini dikenal sebagai passive case finding, menunggu pasien datang. Masalahnya, banyak orang dengan TB tidak pernah sampai ke titik itu.
Sebagian tidak tahu gejalanya. Sebagian menunda karena stigma. Sebagian lagi tidak merasa perlu, atau tidak mampu mengakses layanan. Akibatnya, meski layanan tersedia, ia tidak selalu terjangkau.
Herman dan Istri saat dikunjungi kader TB Warakas. Foto: Prohealth.id/Dian Amalia
Suherman (58), buruh pabrik pengolahan limbah di Warakas yang juga merupakan pasien Ike, menyatakan awalnya mengira hanya masuk angin.
Namun Ike menangkap perubahan kondisi fisiknya yang kian menurun. “Bapak harus periksa dahak sekarang juga,” kata Ike kala itu. Hasil pemeriksaan menunjukkan Suherman positif TB.
Hari itu juga, Ike langsung mengarahkan Suherman ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Ia juga mengingatkan kondisi diabetes yang diderita pasien dapat memperparah infeksi TB, sehingga perlu dikendalikan terlebih dahulu.
Pengalaman Ike di lapangan juga memperlihatkan betapa kuatnya pengaruh miskonsepsi di masyarakat. Ia pernah menyaksikan langsung seorang warga meninggal karena TB, sementara warga sekitar masih percaya jenazah harus ditutup dengan telur ceplok agar penyakitnya tidak menyebar.
“Dulu, ada yang meninggal di depan rumah karena TBC,” tutur dia mengenang. “Orang kampung masih percaya kalau jenazahnya harus ditutup telur, biar kumannya enggak beterbangan.” Dari situ, ia sadar: banyak orang belum paham penyakit ini. Banyak juga masyarakat menganggap TB akibat guna-guna atau santet.
Stigma pun juga menjadi penghalang serius. Tidak sedikit pasien yang menolak diagnosis atau enggan mengakui penyakitnya karena takut dikucilkan. Dalam situasi seperti itu, kader harus bekerja dengan sangat hati-hati menjaga privasi pasien.
“Kalau ada tetangga tanya, ‘itu sakit apa sih?’ kami jawabnya cuma, ‘enggak, ini cuma ngecek kesehatan aja,’” tutur Ike. “Soalnya kami kan bawa boks alat, susah disembunyikan. Tapi tujuannya supaya pasien enggak dijauhi.”
Mereka tidak hanya memantau kesehatan, tapi menjaga kepercayaan pasien. Informasi tentang penyakit sering disamarkan agar tidak memicu stigma di lingkungan sekitar.
“Kadang malah ada pasien yang enggak mau didatangi ke rumah,” ujar Ike. “Katanya, ‘Jangan ke rumah saya ya Bu, nanti tetangga kepo, dikira ada penyakit aneh.’ Jadi kami ketemuan di rumah sakit aja.”
Ike dan Sandra saat menginvestigasi kontak di rumah salah seorang pasien TB di Warakas. Foto: Prohealth.id/Dian Amalia
Studi Stop TB Partnership Indonesia (STPI) pada 2022 mencatat sekitar 15 persen pasien TB pernah mengalami stigma selama proses pengobatan.
Stigma ini tidak hanya datang dari lingkungan sekitar, tapi juga tumbuh dari dalam diri pasien. Dalam banyak kasus, keduanya saling berkaitan dan sulit dipisahkan—pandangan negatif dari luar bisa memperkuat rasa malu dari dalam, begitu juga sebaliknya.
Penelitian terbaru pada 2024 menunjukkan sekitar 61 persen pasien TB di Indonesia mengalami stigma internal. Perasaan bersalah, takut menularkan penyakit, hingga kekhawatiran akan dijauhi oleh keluarga atau lingkungan membuat banyak pasien memilih menyembunyikan kondisinya. Tidak sedikit yang hanya terbuka kepada anggota keluarga terdekat, bahkan menutup diri dari lingkar sosial yang lebih luas.
Tekanan ini sering mencapai titik terberat saat pasien menjalani pengobatan. Dalam terapi TB yang berlangsung minimal enam bulan tanpa jeda, pasien tidak hanya berhadapan dengan efek samping obat, tapi juga beban sosial yang terus menyertai.
Stigma TB bisa berasal dari diri sendiri maupun lingkungan/Foto: Stop TB Partnership Indonesia
STPI juga menemukan pasien yang tinggal di pedesaan maupun kawasan padat dan kumuh di perkotaan cenderung menghadapi stigma yang lebih tinggi, bahkan hingga dua kali lipat dibandingkan populasi umum.
Misalnya, penyakit ini sering dilabeli sebagai “penyakit orang miskin”, padahal secara medis, TB dapat menyerang siapa saja, terutama kelompok dengan daya tahan tubuh rendah, seperti anak-anak, lansia, dan individu dengan kondisi kesehatan tertentu.
Untuk menutup celah ini, strategi nasional TB mengandalkan pendekatan lain: active case finding. Alih-alih menunggu pasien datang, sistem harus mendatangi mereka, ke rumah, ke lingkungan terdekat, ke komunitas.
Kader menjadi ujung tombak pelacakan kasus: mendatangi rumah, memantau pengobatan, hingga memastikan pasien tidak putus obat. Tanpa mereka, banyak kasus TB tidak pernah tercatat.
Kader, jembatan yang rapuh
Dalam praktiknya, kader seperti Ike menjalankan berbagai peran sekaligus. Ia mengunjungi pasien, mengantar sampel dahak ke puskesmas, serta berkoordinasi dengan tenaga kesehatan. Ia juga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari resistensi pasien hingga risiko tertular penyakit.
Namun semua itu dilakukan tanpa dukungan yang memadai. “Jalan aja sendiri. Enggak ada uang operasional. Tapi pasien tetap harus didatangi,” ujarnya.
Bagi Ike, pasien bukan sekadar angka dalam laporan. Mereka adalah bagian dari komunitas yang sama, tetangga, kenalan, bahkan keluarga jauh. “Pasien itu bukan cuma butuh obat, tapi juga butuh diajak ngobrol, butuh didukung,” katanya.
Sandra, Kader TB di Warakas meminta sampel dahak dari warga yang batuk di sekitar rumah pasien TB, Kamis (9/10). Foto: Prohealth.id/Dian Amalia
Pertanyaannya menjadi sederhaan, sampai kapan sistem ini bisa bergantung pada pengorbanan personal semacam ini?
Tanpa insentif yang layak, perlindungan kesehatan, dan pengakuan sebagai pekerja, keberlanjutan peran kader menjadi rentan. Ike sendiri mulai merasakan dampaknya. Banyak rekan sesama kader yang memilih berhenti dan beralih ke pekerjaan lain yang lebih stabil secara ekonomi.
Di sisi lain, proses regenerasi berjalan lambat. Dalam beberapa periode, bahkan tidak ada dukungan program sama sekali. “Kadang ada kosong dua sampai tiga bulan enggak ada program. Tapi kami tetap kerja, walau enggak ada dana operasional sama sekali,” ujarnya.
Insentif yang tersedia pun jauh dari memadai. Dalam beberapa skema, kader hanya menerima kompensasi berbasis hasil, seperti membawa pasien untuk pemeriksaan. “Satu botol dahak itu cuma dihargai 10 ribu. Padahal saya harus bolak-balik dari rumah pasien ke puskesmas,” kata Ike.
Padahal, risiko yang mereka hadapi tidak kecil. Kontak langsung dengan pasien membuat mereka rentan terpapar, sementara di rumah mereka tetap harus kembali menjalankan peran sebagai orang tua dan anggota keluarga.
Bagi Ike, persoalan ini bukan semata soal uang, tetapi juga soal pengakuan. “Yang penting sebenarnya pemerintah bisa melihat perjuangan kader TB ini. Kami enggak menuntut banyak,” ujarnya.
Dalam sistem yang ada saat ini, posisi kader berada di wilayah abu-abu: bukan tenaga kesehatan formal, tapi juga tidak sepenuhnya relawan biasa.
Sebagian besar dari mereka adalah perempuan, banyak di antaranya ibu rumah tangga, yang bekerja dalam skema berbasis kerelawanan. Tanpa output tertentu, tidak ada kompensasi yang diterima.
Aris menilai, kondisi ini menunjukkan penanggulangan TB masih sangat bergantung pada kerja-kerja yang tidak sepenuhnya diakui sebagai bagian dari sistem formal.
Sementara itu, dukungan anggaran juga mengalami dinamika. Rencana penguatan program TB sempat mendapat perhatian besar, namun realisasinya tidak selalu sejalan dengan ekspektasi. Dampaknya tidak hanya terasa pada layanan pengobatan, tapi juga pada penguatan komunitas dan peran kader di lapangan.
Negara seperti India sudah lama mengubah modelnya: kader diambil dari lulusan sekolah kesehatan dan digaji, agar punya kompetensi medis sekaligus keberlanjutan.
Jejaring TBC pada integrasi layanan primer. Penabulu Foundation
Padahal, tanpa investasi yang memadai pada aktor-aktor komunitas, strategi active case finding sulit berjalan optimal.
“Kalau negara tidak berinvestasi pada kader, target eliminasi TBC tidak akan tercapai,” ucap Aris tegas.
Indonesia di peta global
Di bawah koordinasi kawasan Western Pacific Regional Office milik World Health Organization, wilayah Pasifik Barat mencatat sekitar 2,9 juta kasus TB. Indonesia berada di dalamnya, bersama Filipina dan China, sebagai penyumbang utama kasus global.
“Beban TB di kawasan ini memang masih sangat besar, dan Indonesia termasuk kontributor utamanya,” ujar Tjandra Yoga Aditama, Dewan Penasihat Stop TB Partnership Indonesia (STPI) melalui keterangan tertulis pada Selasa, 24 Maret 2026. Ia menambahkan, kondisi ini menunjukkan bahwa pengendalian TB di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, baik dari sisi penemuan kasus maupun keberhasilan pengobatan.
Di atas kertas, strategi pengendalian TB sebenarnya tidak berubah: menemukan kasus sedini mungkin, memastikan pasien menjalani pengobatan hingga tuntas, dan mencegah penularan. Pemerintah pun terus mendorong skrining aktif dan perluasan layanan diagnostik.
Namun, realitas di lapangan jauh lebih kompleks. “Masalahnya bukan hanya soal ada atau tidaknya layanan, tapi apakah layanan itu benar-benar bisa dijangkau oleh masyarakat,” kata Tjandra. “Di beberapa daerah, akses masih menjadi hambatan, baik karena keterbatasan fasilitas, tenaga kesehatan, maupun faktor sosial.”
Di banyak tempat, warga masih harus menempuh jarak, menghadapi stigma, atau bahkan tidak menyadari bahwa gejala yang mereka alami adalah TB. Akibatnya, celah antara jumlah kasus yang diperkirakan dan yang benar-benar ditemukan masih cukup besar.
WHO menyoroti bahwa upaya mendekatkan layanan ke masyarakat menjadi kunci. Tanpa itu, deteksi dini akan terus tertinggal, dan penularan sulit diputus.
Selain akses, persoalan lain yang tak kalah krusial adalah stigma. Banyak pasien menunda pemeriksaan bukan karena tidak ada layanan, tetapi karena takut diketahui atau dikucilkan.
“Stigma ini nyata, dan sangat mempengaruhi keberhasilan pengendalian TB,” ujar Tjandra. “Kalau orang takut diperiksa atau takut diketahui sakit, maka kasus akan terus tersembunyi.”
Padahal, jika ditangani dengan serius, pengendalian TB justru membawa manfaat besar, tidak hanya bagi kesehatan masyarakat, tetapi juga ekonomi. WHO memperkirakan setiap satu dolar AS yang diinvestasikan dalam program TB dapat menghasilkan manfaat hingga puluhan kali lipat.
“Ini bukan hanya isu kesehatan, tapi juga investasi sosial dan ekonomi,” kata Tjandra. “Karena TB berdampak langsung pada produktivitas dan kualitas hidup masyarakat.”
Di tengah target eliminasi TB pada 2030, posisi Indonesia menjadi semakin menentukan. Dengan beban kasus yang besar, keberhasilan atau kegagalan Indonesia akan sangat mempengaruhi capaian global.
“Artinya, Indonesia punya peran strategis,” ujar Tjandra. “Kalau kita bisa menurunkan kasus secara signifikan, dampaknya juga akan terasa di tingkat global.”
Comments are closed.