Jakarta, NU Online
Sekretaris Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), HM Faishal Aminuddin, menekankan pentingnya penyusunan kebijakan pendidikan tinggi yang komprehensif dan berbasis persoalan nyata. Hal ini menyusul mencuatnya wacana penataan hingga penutupan program studi (prodi) yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan industri masa depan.
“Artinya, mulailah dengan inventarisasi masalah yang aktual, lalu merancang solusi yang lebih integratif, menakar kapasitas anggaran, merumuskan regulasi baru atau memperbarui yang sudah ada, bahkan mencabut yang menjadi penghambat, kemudian menjalankannya secara konsisten,” kata Faishal kepada NU Online, Kamis (30/4/2026).
Meski wacana tersebut telah diluruskan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, isu itu terlanjur memicu perhatian publik dan beragam respons di masyarakat. Faishal menilai kebijakan tersebut perlu dikaji secara komprehensif agar tidak menjadi langkah simplistik yang justru melemahkan fondasi pendidikan tinggi nasional.
Ketua Forum Rektor PTNU, Prof Fatkul Anam, menegaskan bahwa relevansi prodi tidak dapat diukur semata dari kebutuhan industri jangka pendek. Berbagai indikator global menunjukkan bahwa masa depan ekonomi justru bertumpu pada integrasi lintas disiplin, termasuk ilmu sosial dan pendidikan.
“Standar internasional seperti OECD dan UNESCO menekankan pentingnya transferable skills seperti berpikir kritis, komunikasi, dan etika yang banyak dikembangkan dalam rumpun sosial-humaniora. Ini tidak bisa dianggap tidak relevan,” tegasnya.
Ia menambahkan, jika alasan penutupan prodi dikaitkan dengan kebutuhan industri, maka perlu melihat data Global Innovation Index (GII) 2024-2025 yang menunjukkan belanja riset dan pengembangan (R&D) Indonesia masih sekitar 0,28 persen dari PDB, jauh tertinggal dari negara maju yang telah melampaui 2 persen. Ironisnya, kontribusi sektor industri terhadap R&D masih relatif kecil.
Menurutnya, persoalan utama bukan pada banyaknya prodi yang dianggap “tidak relevan”, melainkan rendahnya serapan inovasi oleh dunia industri.
“Jika industri belum menjadi motor inovasi, maka menutup prodi justru berisiko salah sasaran. Yang dibutuhkan adalah penguatan kolaborasi kampus–industri, bukan sekadar rasionalisasi administratif,” ujar Prof. Anam yang baru purna tugas sebagai Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo (UNU Sidoarjo).
Senada, Rektor UNU Pasuruan, Abu Amar Bustomi, menyebut lebih dari 80 persen pendanaan riset di Indonesia masih ditanggung pemerintah. Sementara di negara maju seperti Korea Selatan, mayoritas pendanaan R&D (70-80 persen) berasal dari sektor swasta. Selain itu, porsi ekspor teknologi tinggi (high-tech exports) Indonesia hanya sekitar 9 persen dari total ekspor manufaktur (Bank Dunia).
Hal ini menunjukkan industri nasional masih berada pada tahap perakitan (assembly) yang tidak banyak membutuhkan periset, melainkan operator teknis.
“Oleh karena itu, menutup prodi karena dianggap ‘tidak diserap’ adalah kebijakan yang salah sasaran, karena industri domestik memang belum memiliki kapasitas penyerapan inovasi,” tegasnya.
Dengan lebih dari 4.000 perguruan tinggi dan sekitar 1,5 juta lulusan setiap tahun, tantangan pendidikan tinggi Indonesia dinilai lebih terletak pada ketimpangan kualitas, bukan pada jenis program studi. LPTNU PBNU pun mendorong pendekatan transformasi, bukan eliminasi, melalui pengembangan kurikulum adaptif, penguatan riset lintas disiplin, serta kemitraan dengan industri.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan gejala deindustrialisasi prematur, dengan kontribusi industri pengolahan terhadap PDB turun dari 29 persen pada 2001 menjadi sekitar 18,6 persen pada 2023. Dalam konteks ini, penguatan ilmu dasar dan sosial-humaniora dinilai menjadi kunci transformasi jangka panjang.
“Inovasi teknologi tidak akan muncul tanpa fondasi STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) yang kuat. Menutup ilmu dasar berarti memotong hulu rantai inovasi, sehingga berisiko membuat Indonesia hanya menjadi pasar dan konsumen teknologi asing di masa depan,” ujarnya.
Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang, Prof Helmy Purwanto, menegaskan pentingnya menjaga keberadaan ilmu dasar dan sosial-humaniora. “Penutupan prodi harus selektif agar tidak melemahkan fondasi keilmuan nasional,” ujarnya.
Sementara itu, Rektor UNU Kalimantan Selatan, Abrani Sulaiman, menekankan pentingnya membangun jembatan antara kampus dan industri melalui berbagai skema, seperti insentif R&D, matching fund riset, pusat inovasi daerah, hilirisasi riset, hingga program magang berkualitas.
Dari sisi mutu kelembagaan, data BAN-PT menunjukkan hanya sekitar 3-4 persen perguruan tinggi di Indonesia yang berakreditasi institusi “Unggul”. Mayoritas kampus masih berakreditasi “Baik”, dengan rasio dosen berkualifikasi doktor (S3) yang masih di bawah 20 persen secara nasional.
Karena itu, solusi yang dinilai lebih tepat adalah merger perguruan tinggi yang tidak sehat secara finansial dan mutu, serta penguatan evaluasi internal, bukan penutupan paksa rumpun keilmuan tertentu.
Rektor UNU Sulawesi Tenggara, Prof Nasrudin Suyuti, mengakui evaluasi tetap diperlukan, namun pendekatannya harus berbasis transformasi. “Bukan langsung eliminasi, tetapi pembenahan kualitas, termasuk kurikulum, metode pembelajaran, dan tata kelola kampus,” ujarnya.
Hal serupa disampaikan Rektor ITSNU Pekalongan, Ali Imron, yang mengingatkan bahwa transformasi industri dan digital tidak bisa disederhanakan sebagai kebutuhan teknis semata.
Ia mencontohkan bahwa pengembangan teknologi tetap membutuhkan pendekatan multidisipliner, seperti psikologi dalam desain pengalaman pengguna (user experience/UX), komunikasi dalam pemasaran digital, hingga filsafat dalam kebijakan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
Comments are closed.