Jakarta, Arina.id—Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) tengah mengkaji skema untuk mengatasi panjangnya daftar tunggu haji, termasuk wacana baru yang disebut war tiket haji.
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menilai hal itu memerlukan perhitungan serius agar tetap menjamin keadilan bagi jamaah.
“Caranya bagaimana dulu, sistemnya bagaimana dulu supaya adil. Bagaimana dengan mereka yang sudah terlanjur menunggu? Itu harus dipikir,” ujar Gus Yahya dalam Konferensi Pers di PBNU, Jumat (10/4/2026).
Ia menambahkan, pembahasan lebih lanjut juga perlu melibatkan DPR agar skema yang dirancang memiliki landasan yang kuat dan tidak menimbulkan persoalan baru.
“Kedua, nanti harus dibahas dulu di DPR,” kata Gus Yahya.
Ia menegaskan, setiap kebijakan publik, terutama yang menyangkut ibadah haji, harus didasarkan pada studi yang matang dan data yang jelas.
“Saya tidak bisa berbicara tanpa studi, tanpa data. Harus dilihat dulu apakah ini gagasan yang serius atau tidak,” ujarnya.
Menurut Gus Yahya, jika wacana tersebut sudah jelas dan resmi dibahas, PBNU siap membentuk tim untuk melakukan kajian dan memberikan rekomendasi.
“Kalau ini sudah benar-benar, baru nanti kita bikin tim untuk studi, masukkan rekomendasi dan lain-lain,” ucap Gus Yahya.
Gus Yahya mengungkapkan, PBNU belum dilibatkan dalam pembahasan awal terkait wacana tersebut.
“Belum. Belum ada. Kalau orang gagas melamun sendiri-sendiri kan boleh saja, tapi nanti lihat apakah diajak (mengkaji) atau tidak,” kata dia.
Sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pemerintah tengah mengkaji berbagai skema untuk mengatasi panjangnya daftar tunggu, termasuk skema baru yang disebut war tiket haji.
Gagasan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan adanya terobosan agar pelaksanaan haji lebih cepat dan efisien.
“Sekarang itu Presiden berkeinginan supaya, coba kalian pikirkan bagaimana caranya haji tidak ngantre. Nah itu yang sedang kami formulasikan,” ujar Dahnil.
Comments are closed.