Jakarta, NU Online
Ambisi Indonesia untuk mempercepat transisi menuju energi bersih masih menghadapi berbagai hambatan. Hingga kini, sistem energi nasional tetap didominasi energi fosil, menunjukkan bahwa upaya peralihan belum berjalan optimal.
Transisi energi terus didorong sebagai bagian dari komitmen menghadapi krisis iklim global. Namun, realitas di lapangan memperlihatkan ketergantungan yang tinggi terhadap energi fosil masih menjadi tantangan utama.
Peneliti Lingkungan Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) Jasmine Exa Kamilia menegaskan bahwa perubahan menuju energi bersih bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak di tengah tekanan krisis iklim dan volatilitas harga energi global.
“Sistem energi Indonesia masih didominasi 84,9 persen energi fosil, dengan batubara menyumbang sekitar 60 sampai 65 persen pembangkitan listrik nasional. Energi terbarukan masih di bawah 15 persen dari total bauran energi,” ujar Jasmine dalam Diskusi Jurnalis bertajuk Mendorong Komitmen Indonesia untuk Transisi Cepat dari Energi Fosil di Jakarta, Rabu (15/4/2026).
Ia juga menyoroti posisi Indonesia sebagai negara net importir minyak yang semakin meningkatkan kerentanan terhadap fluktuasi harga energi global.
Menurutnya, tantangan transisi energi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural. Ketergantungan tinggi pada batubara, minyak, dan gas masih menjadi hambatan utama. Di sisi lain, permintaan energi terus meningkat seiring pertumbuhan industri dan proses elektrifikasi.
“Kesenjangan pendanaan dan infrastruktur yang belum siap memperparah situasi, ditambah ketidakpastian kebijakan yang meningkatkan risiko investasi,” katanya.
Jasmine menilai persoalan utama terletak pada desain sistem energi yang belum mengalami perubahan mendasar.
“Masalahnya bukan pada kemampuan transisi, tetapi pada desain sistemnya. Transisi energi di Indonesia masih terlalu fokus pada teknologi, bukan perubahan sistem secara menyeluruh,” tegasnya.
Ketergantungan terhadap energi fosil juga diperkuat oleh maraknya pembangkit listrik captive yang menyumbang sekitar 25 persen dari total kapasitas listrik nasional. Lebih dari 75 persen pembangkit tersebut masih berbasis batubara.
“Bahkan, kapasitas captive diproyeksikan meningkat hingga 11 GW pada 2030, terutama didorong oleh industri nikel dan sektor padat energi,” kata Jasmine.
Kondisi tersebut berdampak pada tingginya emisi dari sektor energi yang mencapai sekitar 55 persen dari total emisi nasional. Sektor industri menjadi kontributor utama karena tidak hanya mengonsumsi energi dalam jumlah besar, tetapi juga menghasilkan emisi dari proses produksinya.
“Ini menjadi beban ganda bagi sektor industri,” ucapnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pendekatan transisi yang hanya mengandalkan penggantian bahan bakar (fuel switching) berisiko tidak efektif.
“Tanpa regulasi yang kuat, transisi berpotensi hanya memindahkan sumber emisi, bukan benar-benar menguranginya,” tegas Jasmine.
Sementara itu, Koordinator Pokja Perencanaan dan Pemantauan Aksi Mitigasi Berbasis Non Lahan Kementerian Lingkungan Hidup Dela Satya Guniastuti menyampaikan bahwa sektor energi masih menjadi penyumbang emisi terbesar.
Ia menjelaskan bahwa target nasional adalah meningkatkan bauran energi terbarukan hingga 27 sampai 33 persen pada 2035 serta mencapai puncak emisi pada 2038.
“Aksi mitigasi dalam SNDC (Second Nationally Determined Contribution) masih bertumpu pada energi terbarukan, efisiensi listrik, dan penggunaan kendaraan listrik,” ujar Dela.
Comments are closed.