Jakarta, NU Online
Ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil menyimpan risiko besar yang kerap luput dari perhatian publik. Di tengah konflik geopolitik global yang memicu lonjakan harga energi, beban ekonomi yang ditanggung negara dan masyarakat semakin membengkak, sementara keuntungan terkonsentrasi pada segelintir pelaku industri.
Ketua Pokja Politik Greenpeace Indonesia, Khalisah Khalid, menjelaskan bahwa lebih dari 70 persen kebutuhan listrik nasional masih bergantung pada batu bara dan gas. Di sisi lain, Indonesia juga menjadi importir energi dengan sekitar satu juta barel minyak per hari didatangkan dari luar negeri.
“Kondisi ini membuat perekonomian domestik sangat rentan terhadap gejolak global yang berada di luar kendali pemerintah Indonesia,” ujarnya dalam webinar The Great Energy Pivot: Membangun Pilar Kedaulatan dengan Transisi Energi, Rabu (22/4/2026).
Menurutnya, ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang berdampak pada penutupan Selat Hormuz menjadi contoh nyata. Jalur tersebut mengalirkan sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia.
Dampaknya, harga minyak Brent melonjak hingga 109 dolar AS per barel, jauh di atas asumsi APBN sebesar 70 dolar AS per barel. Akibatnya, beban subsidi energi diproyeksikan meningkat hingga menembus Rp100 triliun.
“Ketergantungan pada energi fosil membuat Indonesia terus tersandera oleh krisis global yang tidak bisa kita kendalikan. Setiap konflik internasional langsung berubah menjadi tekanan fiskal di dalam negeri,” tuturnya.
Khalisah juga menyoroti adanya biaya tersembunyi dari penggunaan energi fosil yang tidak tercermin dalam harga pasar. Biaya tersebut mencakup dampak kesehatan akibat polusi, kerusakan lingkungan, serta kerugian ekonomi jangka panjang yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah per tahun.
“Beban ini pada akhirnya ditanggung oleh negara melalui APBN dan masyarakat luas melalui pajak, serta berpotensi mendorong kenaikan pajak,” katanya.
Ia menjabarkan bahwa biaya kesehatan akibat polusi batu bara mencapai Rp351 triliun per tahun dan menyebabkan sekitar 6.500 kematian dini. Sementara itu, total subsidi dan kompensasi energi pada 2025 diperkirakan mencapai Rp394-498 triliun, yang seharusnya dapat dialokasikan untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.
“Di sisi lain, perusahaan energi fosil justru meraup keuntungan besar saat krisis. Lonjakan harga komoditas global meningkatkan margin keuntungan dan dividen, menciptakan ketimpangan antara beban publik dan profit korporasi,” jelasnya.
Khalisah mengingatkan adanya risiko jangka panjang dari kebijakan energi saat ini, termasuk potensi Indonesia menjadi importir gas pada 2030 serta ancaman aset terdampar akibat pembangunan infrastruktur fosil baru.
“Transisi energi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk melindungi ekonomi dan keselamatan rakyat. Energi terbarukan menjadi jalan keluar dari jebakan biaya tersembunyi energi fosil,” pungkasnya.
Comments are closed.