Jakarta, NU Online
Ketua Umum Asosiasi Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia, Ika Rostianti, mengaku tengah menyiapkan aksi massa untuk memperingati setahun belum adanya kepastian regulasi mengenai Over Dimension Over Loading (ODOL) sejak demo besar pengemudi logistik di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, pada 2 Juli 2025.
Ika menegaskan pihaknya telah melakukan konsolidasi masif di berbagai wilayah, mulai dari Medan, Riau, Palembang, Jakarta, Jawa Timur, hingga Sulawesi. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk menuntut payung hukum yang jelas dan adil bagi para sopir truk terkait revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) mengenai kebijakan Zero ODOL.
“Para sopir bukan menolak perubahan. Kami memahami pentingnya penataan ODOL demi keselamatan dan ketertiban transportasi nasional. Namun sampai hari ini, banyak pengemudi masih merasa berjalan tanpa kepastian. Regulasi yang dijanjikan belum juga benar-benar terlihat bentuk dan arahnya, sementara para sopir setiap hari tetap harus bekerja di tengah tekanan ekonomi yang semakin berat,” katanya, Rabu (13/5/2026).
Seiring belum adanya kepastian konkret atas berbagai persoalan tersebut, Ika mengungkapkan aspirasi untuk kembali menggelar aksi penyampaian pendapat pada Juli 2026 mulai menguat di kalangan komunitas sopir di berbagai daerah.
“Kami pada dasarnya tidak ingin turun ke jalan jika ruang komunikasi benar-benar dibuka dan ada progres nyata. Namun suara di akar rumput saat ini memang mulai menginginkan adanya aksi bersama sebagai bentuk pengingat bahwa persoalan sopir logistik belum selesai,” ujarnya.
Ika menilai pemerintah perlu mempercepat proses penyusunan regulasi agar para pengemudi tidak terus berada dalam posisi serba sulit. Menurutnya, keterlambatan kepastian kebijakan membuat banyak sopir dihantui kekhawatiran mengenai masa depan pekerjaan mereka, terutama menjelang rencana penerapan Zero ODOL pada Januari 2027.
Di sisi lain, muncul pula perasaan kecemburuan sosial di kalangan sopir logistik yang menilai perhatian pemerintah terhadap sektor mereka belum sebesar perhatian yang diberikan kepada pengemudi ojek online.
“Kami melihat teman-teman ojol cukup sering mendapatkan ruang dialog dan perhatian ketika menyampaikan aspirasi. Kami tentu ikut senang jika pekerja transportasi diperhatikan pemerintah. Namun di saat yang sama, para sopir logistik juga berharap bisa diperlakukan setara karena kami pun memiliki kontribusi besar bagi roda perekonomian nasional,” kata Ika.
Karut-Marut Barcode dan Kuota Solar
Selain persoalan regulasi ODOL, RBPI juga menyoroti kondisi pengemudi logistik yang kian terjepit akibat karut-marut distribusi BBM bersubsidi. Menurut Ika, persoalan pemblokiran sepihak dan dugaan kebocoran kuota solar subsidi menjadi momok baru di lapangan.
“Nasib pengemudi sekarang sedang sekarat. Banyak yang tidak bisa jalan karena barcode rusak atau jatah solarnya tiba-tiba sudah terpakai oleh pihak lain. Kami curiga ada permainan karena barcode ini mudah diduplikasi dan diperjualbelikan,” jelasnya.
Ika menambahkan, meski menyadari dampak krisis global, pemerintah tidak boleh lepas tangan terhadap nasib rakyat kecil. Selain menuntut regulasi ODOL kepada kementerian terkait, RBPI juga berencana mendatangi kantor Pertamina dan Patra Niaga untuk menuntut perbaikan sistem barcode solar yang dinilai merugikan pengemudi.
“Kami butuh solusi konkret, bukan sekadar janji di atas kertas yang menguap begitu saja,” pungkasnya.
Comments are closed.