Film Capernaum (2018) asal Lebanon, disutradarai Nadine Labaki, memberi gambaran tentang hak-hak anak yang terabaikan oleh orang tuanya. Film ini getir jika tak mau disebut sarkas. Isinya mengkritik orang tua yang membiarkan anak-anak hidup dalam lubang kesulitan. Zain, anak laki-laki berusia tiga belas tahun mesti memikul beban psikologis, fisik, dan ekonomi dari hari ke hari.
Sekilas, penonton akan melihat ada pesan tentang kesiapan ekonomi sebelum melahirkan anak. Menghidupi anak dalam jurang kemiskinan sama saja sengaja menjebak anak dalam pusaran neraka. Namun, jika diperhatikan lebih detail, utamanya dalam ucapan Zain ketika menelpon di balik penjara, ia tidak menitikberatkan pada kemiskinan yang dijalani, tetapi sikap orang tua yang tidak bertanggung jawab.
“Aku ingin orang dewasa mendengarkanku. Pesan ini untuk orang dewasa yang tidak mampu membesarkan anak-anaknya. Apa yang akan aku ingat dari kekerasan, penghinaan, pemukulan, rantai, pipa, atau sabuk?
Kata termanis yang mereka berikan padaku adalah, ‘dasar sialan, bangsat, bajingan, sampah!’ Hidup adalah masalah besar. Tidak lebih berharga daripada sepatuku. Aku tinggal di neraka ini. Aku terbakar seperti daging dikremasi.
Hidup seperti seekor anjing. Aku pikir kami akan menjadi orang baik dan dihargai oleh semua orang. Tapi Tuhan tidak ingin itu terjadi pada kami. Dia lebih suka menyimpan kebahagiaan untuk orang lain.”
Hidup dalam kemiskinan memang sulit, tetapi jauh lebih sulit dan mengerikan ketika hidup tanpa rasa kasih sayang, dukungan, dan dihargai dalam keluarga. Mungkin, demikian yang ingin disampaikan oleh Zain. Kemiskinan tidak otomatis membuat seseorang tidak bahagia, tapi orang tua yang tidak tahu cara pengasuhan otomatis membuat anak menderita .
Buku Nenek Hebat dari Saga (2004) karya Yoshichi Shimada menceritakan kisah sang penulis ketika dibesarkan oleh nenek, Osano. Nenek Osano hidup dalam kemiskinan tapi memberikan kebahagiaan dan rasa nyaman pada cucunya. Sang nenek menganggap kemiskinan mereka bukanlah kemiskinan yang menyedihkan, melainkan “kemiskinan yang ceria” atau kemiskinan gaya baru. Ia menanamkan nilai-nilai kemandirian dan rasa syukur kepada Akihiro (nama kecil Yoshichi). Kisah serupa juga bisa ditemui dalam novel Anak-anak Kereta Api (1906) karangan E. Nesbit dan Keluarga Cemara karya Arswendo Atmowiloto.
Beberapa sumber di atas sejenak mengingatkan penonton atau pembaca untuk tidak lekas-lekas melarang orang miskin memiliki anak dengan alasan kemiskinan membuat anak hidup menderita. Di sosial media, orang-orang mudah melempar gagasan tersebut: jangan punya anak sebelum kaya. Saran ini sekilas terdengar bijak, tapi di sisi lain ada ketidakadilan yang terselip.
Keinginan untuk berkeluarga dan memiliki anak adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan berbagai instrumen internasional. Membatasi orang miskin untuk memiliki anak berarti mengabaikan hak dasar seseorang. Anak bagi banyak keluarga bukan sekadar statistik, melainkan bisa menjadi sumber kebahagiaan, motivasi, dan harapan. Kehadiran anak sering kali menjadi dorongan bagi orang tua untuk berjuang lebih keras keluar dari keterbatasan dan menemukan makna hidup.
Novel klasik berjudul The Golden Road (1913) karya L.M. Montgomery, diterbitkan di Indonesia menjadi Hari-hari Bahagia (GM, 2019) memuat sebuah kutipan menarik. Salah satu paragraf memberi gambaran arti seorang anak bagi orangtua: ‘Ibu Peter bertubuh gemuk, pendek, matanya hitam, dan dia rapi sekali, tetapi wajahnya kelihatan agak capek dan sedih, padahal lebih cocok kalau wajahnya berseri-seri merah dan gembira. Hidup ini memang perjuangan berat baginya, dan kupikir yang membuat hati dan semangatnya tetap hidup hanyalah anak lelaki kecilnya yang berambut ikal itu.’
Kemiskinan pada dasarnya lebih banyak bersifat struktural akibat sistem sosial dan ekonomi yang timpang. Selo Soemardjan, seorang sosiolog Indonesia, menekankan bahwa kemiskinan bukanlah pilihan individu, melainkan hasil dari keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Melarang orang miskin berkeluarga sama saja dengan menyalahkan korban dari ketidakadilan sistemik.
Agaknya, alih-alih melarang orang miskin untuk memiliki anak, lebih baik melarang negara untuk bertindak diskriminatif pada rakyatnya, utamanya masyarakat miskin. Ini akan menjauhkan dari sikap diskriminatif terhadap orang lain. Mungkin, hal yang lebih bijak adalah memberikan pemahaman cara menjadi orang tua bukan melarang untuk menjadi orangtua. Menjadi orang tua bukan hanya persoalan ekonomi, yang paling penting adalah kesiapan mental, pengetahuan, dan keterampilan dalam mengasuh anak.
Hal yang paling dibutuhkan anak adalah rasa percaya dan aman dari orang tua pada fase awal kehidupannya. Jika orang tua tidak memahami kebutuhan psikologis anak, maka tumbuh kembang anak bisa terganggu meskipun kondisi ekonomi keluarga relatif baik. Dengan kata lain, yang lebih relevan untuk disoroti bukanlah miskin atau kaya, melainkan apakah calon orang tua sudah memahami tanggung jawab pengasuhan.
Solusi yang lebih adil agaknya melakukan edukasi parenting bagi masyarakat luas. Pemerintah berperan aktif dengan meluncurkan program edukasi, pola asuh yang sehat, serta pemahaman tentang kondisi psikologis anak. Edukasi semacam ini tidak hanya membantu keluarga miskin, tetapi juga keluarga kaya yang belum tentu memahami bagaimana menjadi orang tua yang baik. Selain edukasi, kebijakan sosial yang lebih adil juga diperlukan. Pemerintah mesti memperbaiki akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja agar keluarga miskin tidak terus terjebak dalam lingkaran kemiskinan.
Ketika keadilan ekonomi berhasil diwujudkan, orang tua akan lebih mampu memenuhi kebutuhan anak, sementara edukasi parenting memastikan bahwa kebutuhan psikologis anak juga terpenuhi. Kombinasi antara kebijakan sosial dan edukasi parenting akan jauh lebih efektif dibandingkan larangan yang diskriminatif.
Comments are closed.