Bincangperempuan.com– “Menstruasi yang bermartabat berakar pada hak atas martabat, hak atas kebebasan, hak atas kesetaraan, dan hak atas non-diskriminasi. Artinya, tidak peduli apakah seseorang berada di kamp pengungsian, kamp pengungsi perang, atau wilayah terdampak bencana iklim, kebutuhan orang yang sedang menstruasi harus diprioritaskan,” kata Radha Paudel, perawat dan aktivis asal Nepal sekaligus pendiri Global South Coalition for Dignified Menstruation.
Radha menilai diskriminasi menstruasi masih menjadi persoalan global yang memperkuat patriarki dan relasi kuasa yang tidak setara. Menurutnya, isu menstruasi selama ini kerap dipandang sebatas distribusi pembalut atau persoalan akses produk menstruasi, padahal persoalannya jauh lebih mendasar.
“Sebagian besar kebijakan, bahkan di tingkat desa, gagal memperhitungkan perempuan yang sedang menstruasi dalam segala keberagamannya, termasuk penyandang disabilitas dan komunitas LGBTQI,” ujarnya.
Ia juga menolak penggunaan istilah “pembalut sanitasi” atau sanitary pad karena dianggap memperkuat stigma bahwa darah menstruasi adalah sesuatu yang kotor.
“Saya tidak menyebutnya pembalut sanitasi karena darah menstruasi adalah darah yang bersih dan alami. Karena itu saya mengajak semua orang menyebutnya pembalut menstruasi atau produk menstruasi,” tegas Radha.
Pernyataan itu disampaikan dalam sesi SHE & Rights untuk memperingati Hari Aksi Internasional untuk Kesehatan dan Kebersihan Menstruasi Perempuan yang diselenggarakan oleh Women’s Global Network for Reproductive Rights (WGNRR) bersama sejumlah organisasi internasional lainnya.
Baca juga: Siapa yang Mengalami Menstruasi? Mengapa Istilah Menstruator Dibutuhkan?
Krisis Ganda: Inflasi dan Perubahan Iklim
Koordinator kampanye SHE & Rights, Shobha Shukla, mengatakan dunia saat ini menghadapi “krisis ganda” berupa inflasi global, perubahan iklim, gangguan rantai pasok, dan kemiskinan sistemik yang berdampak langsung pada perempuan dan kelompok rentan.
“Bagi 500 juta orang di seluruh dunia yang mengalami kemiskinan menstruasi setiap bulan, krisis ini membuat kebersihan menstruasi bergeser dari hak dasar kesehatan menjadi beban ekonomi yang mustahil dipenuhi,” kata Shobha.
Ia menambahkan banyak keluarga kini dipaksa memilih antara membeli makanan atau produk menstruasi.
Kondisi tersebut juga dirasakan di Filipina. Joie Cortina dari WGNRR menceritakan pengalaman saat mendampingi korban kebakaran di kawasan permukiman padat di Manila.
“Salah satu kebutuhan yang disebutkan para perempuan pengungsi adalah pakaian dalam. Bayangkan jika seseorang sedang menstruasi lalu kehilangan semua barangnya akibat kebakaran. Hal-hal sederhana seperti itu sangat berkaitan dengan martabat,” kata Joie.
Menurutnya, perempuan dari kelompok miskin tidak hanya kesulitan membeli makanan dan obat-obatan, tetapi juga kehilangan kemampuan untuk memperjuangkan hak atas tubuh dan kesehatan mereka sendiri ketika krisis terjadi.
Indonesia: Produk Menstruasi Masih Dianggap Tidak Penting
Aktivis kesehatan dan keadilan gender asal Indonesia, Rita Widiadana, mengatakan situasi serupa juga terjadi di Indonesia, terutama di wilayah rawan bencana dan komunitas berpenghasilan rendah.
“Krisis iklim dan inflasi berdampak besar pada perempuan dan anak perempuan, terutama saat menstruasi. Dalam situasi bencana, mereka kehilangan ruang aman, akses air bersih, dan martabat,” ujarnya.
Rita menyoroti bahwa bantuan kemanusiaan sering kali mengutamakan makanan, air, dan obat-obatan, sementara produk menstruasi dianggap bukan kebutuhan mendesak.
“Padahal produk menstruasi bukan barang yang tidak penting. Itu kebutuhan dasar untuk menjaga kebersihan dan martabat perempuan,” tegasnya.
Ia mencontohkan berbagai bencana di Indonesia, mulai dari banjir hingga gempa bumi, yang memperlihatkan bagaimana perempuan dan anak perempuan mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan menstruasi di pengungsian.
Produk Menstruasi Bukan Barang Mewah
Pandangan serupa disampaikan Angel Babirye, Presiden African Youth and Adolescent Network East and Southern Africa (AfriYAN ESA) sekaligus CEO Us for Girls Foundation Uganda.
Menurut Angel, kenaikan harga produk menstruasi akibat inflasi membuat banyak keluarga harus memilih antara membeli makanan atau pembalut.
“Pembalut yang seharusnya digunakan selama 6–8 jam dipakai seharian karena mahal. Ini meningkatkan risiko infeksi saluran reproduksi,” katanya.
Dalam kondisi ekstrem, kata Angel, sebagian perempuan dan anak perempuan bahkan menggunakan alternatif yang tidak aman seperti kaus kaki atau bahan kotor lainnya karena tidak mampu membeli produk menstruasi.
Ia menambahkan banyak anak perempuan akhirnya terpaksa bolos sekolah karena tidak memiliki akses terhadap produk menstruasi yang layak.
“Kita harus memahami bahwa menstruasi tidak berhenti karena perang atau krisis kemanusiaan. Karena itu kesehatan menstruasi harus masuk ke dalam rencana kesiapsiagaan bencana,” ujarnya.
Menstruasi Bermartabat sebagai Hak Asasi
Radha Paudel menegaskan bahwa diskriminasi menstruasi bukan sekadar persoalan individu, melainkan bagian dari sistem sosial yang melanggengkan stigma, kekerasan, dan pengucilan.
“Karena diskriminasi menstruasi, perempuan yang sedang menstruasi sering dianggap inferior dan tidak berdaya, sementara yang tidak menstruasi dianggap superior dan berkuasa,” katanya.
Menurut Radha, pendidikan tentang menstruasi yang bermartabat harus dimasukkan ke dalam sistem pendidikan, layanan kesehatan, dan komunikasi publik sejak dini.
“Seluruh umat manusia lahir dari darah dan rahim. Menstruasi adalah sesuatu yang menegaskan kehidupan, bukan sumber rasa malu atau kenajisan,” tegasnya.
Baca juga: Ramai Pembalut Repack di Pasaran, Apakah Aman?
Pergeseran dari PCOS ke PMOS
Para aktivis juga menyambut perubahan istilah PCOS (Polycystic Ovary Syndrome) menjadi PMOS (Polyendocrine Metabolic Ovary Syndrome) yang diumumkan International PCOS Network bersama The Lancet pada Mei 2026.
Shobha Shukla menjelaskan istilah baru tersebut menegaskan bahwa kondisi itu bukan sekadar persoalan kista ovarium, melainkan gangguan hormonal dan metabolik kompleks yang memengaruhi kesehatan perempuan secara menyeluruh.
Joie Cortina menyebut perubahan nama tersebut sebagai langkah penting karena pengalaman hidup perempuan selama ini sering diabaikan dalam ilmu kesehatan.
“Ini menunjukkan bahwa pengalaman perempuan akhirnya mulai didengarkan dan dijadikan dasar dalam intervensi kesehatan,” katanya.
Comments are closed.