Peristiwa dibatalkannya Konferensi Republik pada 28 Juni 2026 di auditorium Kampus UI Salemba menyisakan satu pertanyaan mendasar yang layak direnungkan bersama: mengapa negara begitu takut terhadap gagasan yang lahir dari anak bangsanya sendiri? Acara yang telah dipersiapkan secara administratif dan prosedural itu akhirnya tetap berlangsung secara hibrida. Ruangan memang ditutup, tetapi diskusi tetap hidup. Pintu bisa dikunci, namun pikiran tidak pernah bisa dipenjara.
Peristiwa ini sesungguhnya bukan sekadar soal batal atau berlangsungnya sebuah forum. Ia menyentuh persoalan yang jauh lebih mendasar, yakni hubungan antara negara dan masyarakat sipil (civil society). Dalam negara demokrasi, keduanya bukanlah musuh yang saling mencurigai, melainkan mitra yang saling mengoreksi demi terwujudnya kehidupan berbangsa yang lebih sehat.
Filsuf Inggris, John Stuart Mill, dalam karyanya On Liberty (1859), mengingatkan bahwa membungkam sebuah pendapat berarti merampas kesempatan manusia untuk menemukan kebenaran. Bahkan jika pendapat itu keliru, menurut Mill, perdebatan tetap diperlukan agar kebenaran tidak berubah menjadi dogma yang diterima tanpa nalar. Sebuah bangsa yang sehat justru memberi ruang bagi pertarungan gagasan, bukan menutupnya.
Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Hannah Arendt. Baginya, ruang publik adalah tempat manusia menunjukkan kebebasan politiknya melalui dialog dan tindakan bersama. Ketika ruang publik dipersempit, demokrasi kehilangan jantungnya. Negara mungkin masih berdiri secara formal, tetapi kehidupan demokratisnya perlahan melemah.
Di Indonesia, almarhum Nurcholish Madjid berulang kali menegaskan bahwa masyarakat madani (civil society) merupakan pilar utama demokrasi. Negara tidak boleh mendominasi seluruh ruang kehidupan publik. Sebaliknya, masyarakat harus diberi kesempatan untuk berpikir, berdialog, mengkritik, dan menawarkan alternatif demi kemajuan bangsa.
Hal senada juga disampaikan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Menurut beliau, ukuran demokrasi bukanlah seberapa sering pemerintah dipuji, melainkan seberapa aman warga negara menyampaikan kritik. Dalam banyak kesempatan Gus Dur memperlihatkan bahwa kritik bukan ancaman, tetapi vitamin bagi pemerintahan agar tidak terjebak dalam kesalahan yang terus berulang.
Di dalam negara hukum yang demokratis, ruang kebebasan sipil bukanlah hadiah dari penguasa, melainkan hak konstitusional warga negara. Negara memang memiliki kewajiban menjaga ketertiban umum dan keamanan, tetapi kewenangan itu tidak boleh berubah menjadi alasan untuk mempersempit ruang dialog publik secara sewenang-wenang. Justru melalui forum-forum diskusi, seminar, kajian ilmiah, dan perdebatan terbuka, berbagai gagasan diuji secara rasional sebelum menjadi bagian dari kebijakan publik.
Menutup ruang dialog sama artinya menghilangkan salah satu mekanisme koreksi yang sangat dibutuhkan oleh negara agar tidak terjebak dalam sikap merasa selalu benar. Bangsa yang matang bukanlah bangsa yang bebas dari kritik, melainkan bangsa yang mampu mengelola kritik menjadi energi perbaikan.
Karena itu, pertanyaan “mengapa negara takut pada gagasan?” sesungguhnya perlu dijawab dengan keberanian untuk membedakan antara kritik dan permusuhan. Kritik adalah ekspresi kecintaan kepada negeri. Orang yang mengkritik belum tentu membenci negaranya. Justru sering kali mereka sedang berusaha mencegah negara berjalan ke arah yang keliru.
Ironisnya, di era digital seperti sekarang, pembatasan ruang fisik semakin kehilangan efektivitasnya. Ketika satu aula ditutup, diskusi berpindah ke ruang virtual. Ketika satu forum dibubarkan, puluhan forum lain bermunculan melalui berbagai platform digital. Teknologi telah mengubah cara manusia bertukar pikiran. Yang dibatasi hanyalah lokasi, bukan percakapan.
Sejarah dunia membuktikan bahwa gagasan hampir selalu lebih kuat daripada larangan. Banyak pemikiran besar justru berkembang setelah mengalami penolakan. Semakin keras sebuah ide ditekan, semakin besar rasa ingin tahu publik terhadap ide tersebut. Karena itu, pendekatan represif hampir tidak pernah berhasil membunuh gagasan. Ia hanya mengubah cara gagasan itu menyebar.
Dalam teori politik modern, legitimasi negara bukan hanya berasal dari kewenangan hukum, tetapi juga dari kepercayaan masyarakat. Kepercayaan itu dibangun melalui keterbukaan, transparansi, dan kesediaan mendengar. Negara yang percaya diri tidak alergi terhadap kritik. Sebaliknya, hanya kekuasaan yang rapuh yang cenderung melihat setiap perbedaan pendapat sebagai ancaman.
Universitas, lembaga riset, organisasi masyarakat, dan forum-forum intelektual semestinya menjadi laboratorium gagasan. Di tempat-tempat itulah kebijakan publik diuji melalui argumentasi, bukan melalui rasa takut. Bangsa yang ingin maju membutuhkan lebih banyak diskusi, bukan lebih banyak pembatasan.
Tentu saja kebebasan bukan berarti tanpa batas. Kebebasan tetap harus berjalan bersama tanggung jawab, penghormatan terhadap hukum, serta etika dalam menyampaikan pendapat. Namun, negara juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pembatasan benar-benar dilakukan secara proporsional, bukan sekadar karena adanya kekhawatiran terhadap suara yang berbeda.
Pada akhirnya, sejarah selalu berpihak kepada gagasan yang mampu bertahan dalam dialog terbuka. Pintu dapat dikunci. Gedung dapat ditutup. Mikrofon dapat dimatikan. Akan tetapi, pikiran manusia tidak mengenal gembok. Gagasan akan selalu menemukan jalannya, karena hakikat manusia adalah berpikir, bertanya, dan mencari kebenaran.
Karena itu, pertanyaan “mengapa negara takut pada gagasan warganya sendiri?” sesungguhnya layak dijawab dengan pertanyaan balik: bukankah negara yang kuat justru dibangun oleh warga negara yang berani berpikir? Demokrasi tidak diukur dari banyaknya pujian kepada penguasa, melainkan dari luasnya ruang yang diberikan kepada rakyat untuk berbeda pendapat. Sebab negara yang percaya kepada rakyatnya tidak akan takut pada diskusi. Yang perlu ditakuti bukanlah kebebasan berpikir, melainkan hilangnya keberanian untuk berpikir. Wallāhu a‘lam biṣ-ṣawāb.
Comments are closed.