● Sumbu Filosofi di Yogyakarta menghadapi ancaman fisik serius seperti gempa bumi dan banjir lahar dingin.
● Kerja sama saat ini masih dominan antara pemerintah dan warga saja.
Browse Posts● Dukungan menyeluruh, edukasi, dan optimalisasi pendanaan penting untuk mitigasi jangka panjang.
Pada 18 September 2023, UNESCO menetapkan Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai warisan dunia. Sumbu Filosofi adalah rangkaian delapan penanda ruang yang membentang dari Panggung Krapyak di selatan hingga Tugu Pal Putih di utara, melintasi Kompleks Keraton, Tamansari, Masjid Gedhe, Pasar Beringharjo, dan Kompleks Kepatihan.
Status ini bukan sekadar piagam kebanggaan tapi juga bentuk komitmen pemerintah dan warga pada satu kewajiban untuk menjaga kelestarian kawasan itu, baik dari ancaman bencana maupun kerusakan lainnya yang bisa membuat status tersebut dicabut kemudian hari.
Masalahnya, kawasan ini memiliki kerentanan fisik yang cukup serius. Gempa berkekuatan 6,3 magnitudo pada 27 Mei 2006 silam contohnya, pernah meruntuhkan bangsal Trajumas di Kompleks Keraton dan menyebabkan kerusakan berat pada kompleks Tamansari.
Selain itu, Kali Code di sisi timur dan Kali Winongo di sisi barat yang mengapit Sumbu Filosofi dan berhulu langsung ke Gunung Merapi, membuat kawasan ini rentan terhadap banjir lahar dingin setiap kali curah hujan ekstrem menyapu material vulkanik.
Di tengah berbagai kerentanan tersebut, sebuah kajian akademis dari Universitas Gadjah Mada yang menggunakan kerangka Historic Urban Landscape (HUL) UNESCO menemukan bahwa pengelolaan Sumbu Filosofi masih perlu diperkuat. Aspek yang mesti dioptimalkan meliputi empat perangkat pengelolaan, yakni partisipasi masyarakat, sistem perencanaan, regulasi, dan pendanaan.
Read more: Dampak revitalisasi Kota Yogyakarta: Masihkah ‘berhati nyaman’ bagi warga sekitar?
Kolaborasi masih terbatas
Sejak 2024, sebenarnya sudah ada tiga lapis regulasi yang disusun secara berurutan oleh pemerintah DIY, yakni; Peraturan Gubernur DIY Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi, Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Geopark, Cagar Biosfer, dan Warisan Dunia Sumbu Filosofi, dan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2025. Ketiga regulasi ini mengatur lima tekanan utama kawasan: pembangunan, lingkungan, bencana, pariwisata, dan tekanan dari masyarakat sekitar.
Dalam praktiknya, sebagian kolaborasi lintas sektor sudah terlihat. Pada akhir Juni 2026, contohnya, Pemerintah Kota Yogyakarta melatih 60 relawan khusus abdi dalem Kraton yang tergabung dalam kelompok “Nrang Dahana”, untuk pencegahan kebakaran di kawasan cagar budaya.
Penyusunan rencana pengelolaan risiko bencana atau Disaster Risk Management Plan (DRMP) juga telah melahirkan sistem keselamatan kebakaran “Mas-Jaka” serta prioritas jaringan hidran di kampung penyangga kawasan heritage.
Selain itu, Program Kampung Tangguh Bencana (KTB) kini mencakup seluruh 169 kampung se-Kota Yogyakarta—termasuk kampung-kampung di sepanjang Sumbu Filosofi.
Namun, contoh-contoh di atas menyingkap pola yang sama: kolaborasi yang berjalan baru bertumpu pada dua pilar pemerintah dan komunitas. Model kolaborasi lima pilar (pentaheliks) yang idealnya melibatkan pemerintah, akademisi, komunitas, pelaku usaha, dan media, masih pincang.
Riset akademis tentang kerentanan struktural bangunan cagar budaya sejauh ini juga lebih banyak berhenti sebagai kajian kampus ketimbang diterapkan langsung sebagai kebijakan mitigasi. Sementara itu, berdasarkan penelusuran penulis, belum ditemukan skema kontribusi sektor usaha pariwisata yang terkoordinasi secara khusus untuk pendanaan mitigasi bencana kawasan ini.
Read more: Penggunaan ‘sultan ground’ oleh rakyat: perlu dialog agar lebih istimewa
Libatkan semua pihak
Persoalan ini membutuhkan dua langkah penting.
Pertama, dari sisi pendanaan, perlu penguatan instrumen keuangan lewat alokasi ulang prioritas dana keistimewaan. Sekretariat Bersama yang sudah ada bisa menggabung skema ini dengan kontribusi CSR dari sektor pariwisata dan perhotelan, serta menambahkan komponen retribusi wisata.
Pendanaan ini bisa dimanfaatkan bersama untuk membiayai riset kerentanan struktur bangunan, pelatihan kesiapsiagaan komunitas berkala, dan dana pemulihan cepat pascabencana.
Dana Abadi Kebudayaan (yang dikelola LPDP) sebenarnya sudah membuka peluang pendanaan untuk pelestarian cagar budaya, termasuk restorasi fisik seperti di Borobudur dan Prambanan. Namun, hingga saat ini pemerintah daerah belum bisa mengaksesnya langsung.
Karena itu, upaya untuk membuka akses bagi pemerintah daerah terhadap Dana Abadi Kebudayaan layak didukung, terutama untuk mempercepat pemulihan kawasan cagar budaya pascabencana.
Skema ini memerlukan kejelasan mandat pengelolaan di bawah Sekretariat Bersama, dan audit publik berkala agar tidak berhenti sebagai wacana.
Kedua, perlu membangun mekanisme kolaborasi yang lebih kuat antara perguruan tinggi dan masyarakat. Selama ini, meski keduanya sudah menjalankan berbagai inisiatif, tetapi masih berjalan masing-masing karena belum memiliki jembatan kelembagaan yang mampu menyatukan riset, kebijakan, dan aksi di lapangan.
Mahasiswa dari program studi teknik sipil, arsitektur, dan perencanaan wilayah bisa dilibatkan lewat skema magang, kuliah kerja nyata/KKN tematik, penelitian dosen, dan program pengabdian masyarakat. Kegiatan tersebut bukan sekadar memindahkan mahasiswa dari kelas ke lapangan, tetapi juga bisa diarahkan untuk membangun basis data kerentanan struktur bangunan yang belum terintegrasi.
Sejalan dengan itu, penguatan kesadaran warga untuk menjaga Sumbu Filosofi idealnya dimulai dari bangku sekolah. Misalnya dengan melengkapi program Satuan Pendidikan Aman Bencana yang sudah dirintis BPBD dengan muatan lokal tentang kedelapan atribut Sumbu Filosofi dan makna kosmologisnya, bukan sekadar keterampilan evakuasi teknis semata.
Sumbu Filosofi adalah warisan yang hidup (living heritage)—dilintasi, dihuni, dan dihidupi setiap hari, bukan monumen mati yang cukup dengan dipagari. Karena itu, mitigasi risikonya juga harus bergerak, melampaui koordinasi seremonial menuju kelembagaan yang benar-benar mengikat lima pilar sekaligus, dengan pendanaan yang berkelanjutan dan generasi muda yang melek bencana.
Read more: ‘Umah pitu ruang’: Arsitektur tahan bencana berbasis kearifan lokal Gayo
Comments are closed.