● Program sanitasi dan akses air bersih untuk atasi stunting tenggelam oleh riuh MBG sepanjang setahun rezim Prabowo.
● Selain gizi tak tercukupi, sanitasi buruk juga memicu stunting, tapi sering diabaikan.
● Pengentasan stunting tidak akan optimal tanpa perbaikan kualitas kesehatan lingkungan.
Perbaikan kualitas sanitasi dan akses air bersih merupakan satu dari beberapa program yang dijanjikan oleh pemerintahan Prabowo Subianto untuk mengatasi stunting.
Kondisi gagal tumbuh pada anak yang ditandai dengan tinggi badan lebih rendah dari standar usianya ini masih menjadi masalah serius yang menghantui 4,48 juta balita di Indonesia pada 2025.
Sayangnya, selama setahun rezim berjalan, perkembangan program sanitasi dan akses air bersih seakan tak terdengar—tenggelam oleh riuh megaproyek Makan Bergizi Gratis (MBG).
Read more: Bisakah program makan bergizi gratis atasi ‘stunting’ di Indonesia?
Fokus pemerintah justru menunjukkan bagaimana stunting selama ini sering dipahami sebagai persoalan gizi dan ketahanan pangan semata. Padahal, permasalahannya jauh lebih kompleks.
Gizi memang menjadi faktor penting bagi pertumbuhan anak. Kualitas dan keragaman pangan bisa mengurangi risiko anak stunting. Namun, penelitian terbaru kami (belum dipublikasikan) menunjukkan bahwa sanitasi dan kebiasaan cuci tangan juga sangat memengaruhi risiko anak mengalami malnutrisi hingga berujung stunting. Bahkan, pengaruhnya lebih besar ketimbang keragaman pangan.
Percuma gizi tercukupi jika sanitasi buruk
Kami menggunakan data 79.653 anak usia di bawah lima tahun (balita) dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023. Ada lima variabel kesehatan lingkungan yang dianalisis, yaitu sanitasi, kebiasaan cuci tangan, air minum, pengelolaan sampah, dan penggunaan limbah cair.
Sebagai pembanding, kami turut menganalisis keberagaman makanan balita dan faktor sosial ekonomi lainnya.
Hasilnya, kesehatan lingkungan (terutama sanitasi dan kebiasaan cuci tangan) merupakan faktor penyebab malnutrisi balita yang paling berpengaruh di Indonesia, dibandingkan keberagaman pangan ataupun kondisi sosial ekonomi.
Sebab, infeksi berulang akibat lingkungan yang tidak sehat dapat melemahkan manfaat dari pola makan dan sumber daya rumah tangga.

Semakin baik kondisi kesehatan lingkungan di rumah tangga, semakin rendah kemungkinan terjadinya malnutrisi. Sebaliknya, balita yang tumbuh di lingkungan dengan sanitasi buruk lebih rentan mengalami diare berulang, infeksi kronis, cacingan, dan gangguan penyerapan gizi sehingga memperbesar risiko stunting.
Contoh nyata kasus ini dialami oleh kakak-adik balita asal Seluma, Bengkulu. Kasus serupa bahkan memicu kematian seorang balita di Sukabumi, Jawa Barat pada Agustus lalu.
Read more: Cacingan picu kematian balita di Sukabumi: Birokrasi rumit, anak miskin terabaikan
Bagaimana sanitasi buruk picu ‘stunting’?
Fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep environmental enteropathy (EE) atau environmental enteric dysfunction (EED) yang menjadi biang keladi stunting menurut para ahli global.
EED adalah kondisi kronis pada usus kecil akibat paparan patogen (kuman) berulang dari lingkungan tercemar. Kondisi ini menyebabkan usus anak meradang dan tidak mampu menyaring makanan.
Selain itu, vili (jaringan kecil di usus halus penyerap nutrisi) memendek dan rusak. Akibatnya, kemampuan tubuh dalam menyerap gizi berkurang drastis sehingga memicu malnutrisi dan memperbesar risiko stunting.
Read more: Anak keluarga mapan bisa terkena ‘stunting’, mengapa demikian?
Dengan kata lain, meski asupan gizi cukup, kerusakan usus akibat lingkungan tidak sehat membuat nutrisi tidak terserap optimal.
Anak-anak yang bermain di tanah terkontaminasi tinja, meminum air yang tidak layak, atau hidup di lingkungan dengan sanitasi buruk berisiko tinggi mengalami kerusakan usus sejak dini.
Sayangnya, kondisi seperti ini masih banyak ditemukan di Indonesia, akibat distribusi air bersih dan sanitasi layak yang belum merata.
Akses sanitasi dan air bersih belum merata
Survei Sosial Ekonomi Nasional (2024) mengungkapkan hanya 83,6% masyarakat Indonesia yang memiliki akses sanitasi layak.
Bahkan di sejumlah daerah terpencil seperti Kalimantan Timur, Maluku Utara, serta enam provinsi di Tanah Papua, tak sampai 50% rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak.

Selain itu, data terbaru WHO dan UNICEF (2024) menunjukkan masih ada 1,2% penduduk Indonesia yang buang air besar sembarangan. Sebanyak 20% penduduk juga tidak memiliki fasilitas cuci tangan lengkap dengan sabun dan air mengalir.
Sementara, hanya 12% rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses air minum aman. Riset kami menemukan sebagian besar rumah tangga tidak punya pengelolaan limbah cair dan padat yang memadai.
Secara keseluruhan, kami menemukan bahwa Tanah Papua memiliki kondisi kesehatan lingkungan paling buruk di Indonesia. Provinsi dengan kondisi kesehatan lingkungan terburuk di kawasan ini, yaitu Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah.
Tantangan besar di daerah terpencil
Selama beberapa tahun terakhir, program semacam Penyediaan Air Minum & Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) maupun Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) telah membantu memperluas layanan air minum dan sanitasi di desa-desa.
Namun, tantangan besar tetap ada, terutama di daerah terpencil, area pegunungan, ataupun rawa gambut.
Contohnya, kondisi geografis dengan ketinggian lebih dari 1.200 meter di Sipahutar, Sumatera Utara, mempersulit distribusi air bersih di kawasan tersebut. Sebab, butuh pompa yang sangat tinggi untuk bisa menyalurkan air ke rumah-rumah warga.
Di kawasan rawa gambut semacam Muara Sugihan, Sumatra Selatan, warga mengeluhkan tidak dapat langsung menggunakan air tanah yang asin dan berwarna tanpa pengolahan lanjutan.
Read more: Mengapa krisis air dan sanitasi selalu terjadi di Nusa Tenggara Timur, juga di Pulau Jawa
Tanpa perbaikan akses air bersih, sanitasi, dan perilaku higienis, potensi keberhasilan intervensi gizi (baik MBG ataupun pendidikan gizi berbasis komunitas seperti PN Prima) akan terus dibatasi oleh EED yang tidak terlihat.
Data terbaru menunjukkan bahwa prevalensi stunting nasional (2024) sekitar 19,8%. Angka tersebut memang sudah di bawah target global 20%, tetapi masih jauh dari target nasional 14,2% di 2029.
Karena itu, strategi penanggulangan stunting di Indonesia perlu diperluas, tidak hanya mencakup integrasi gizi, tetapi juga kesehatan lingkungan.
Sayangnya, kami belum menemukan data mengenai perkembangan program sanitasi dan akses air bersih dalam mengatasi stunting sepanjang setahun pemerintahan Prabowo.
Pentingnya pemerataan sanitasi dan air bersih
Pemerintah Indonesia perlu serius mengedepankan realisasi program sanitasi dan akses air bersih sebagai program prioritas nasional.
Penanganan stunting perlu dipahami tidak lagi semata-mata dari “apa yang dimakan” anak, tetapi juga “di mana dan bagaimana mereka tumbuh”.
Karena itu, fasilitas sanitasi dan akses air bersih perlu dibangun secara merata, dengan fokus utama daerah terpencil.
Edukasi perilaku higienis—mulai dari cuci tangan pakai sabun hingga pengelolaan sampah rumah tangga—juga perlu menjadi bagian integral dari penerapan program. Kerja sama masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal ini, termasuk memastikan lingkungan bermain anak bebas dari kontaminasi tinja.
Erisca Feroza, mahasiswa program studi Magister Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada, turut berkontribusi dalam penelitian ini.





Comments are closed.