Pariwisata Indonesia masih menyimpan banyak catatan yang harus dibenahi. Bayangkan, saat liburan yang sudah direncanakan dari jauh hari, namun ternyata tempat wisata tidak bisa dinikmati karena tidak adanya jalur yang aman, fasilitas yang ramah atau panduan yang memadai.
Bagi sebagian orang penyandang distabilitas, lansia, hingga ibu hamil, pengalaman terbatas ini adalah realitas yang seringkali ditemui. Padahal pariwisata pada hakikatnya adalah hak milik semua orang (Tourism for All), bukan hanya untuk masyarakat yang berfisik prima.
Lalu bagaimana seharusnya pariwisata itu dikelola? Apakah jargon Tourism for all di Indonesia benar benar susah direalisasikan?
Episode terbaru Suar Akademia, kami membahas Pariwisata yang Aksesibel bersama Nihan Lanisy, Dosen Pariwisata dari Universitas Terbuka.
Nihan menegaskan bahwa pariwisata aksesibel (accessible tourism) ini lebih dari sekedar membangun fasilitas fisik seperti tanjakan kursi roda. Menurutnya, ini adalah sebuah filosofi dan mindset berbasis universal design, yang memastikan seluruh rantai perjalanan, mulai dari keterjangkauan informasi di situs web, ketersediaan moda transportasi, hingga fasilitas di destinasi dapat diakses oleh siapa saja tanpa hambatan.
Perlu diakui untuk mewujudkan destinasi yang sempurna bagi semua jenis keterbatasan secara menyeluruh memang sulit dicapai. Oleh karena itu, pendekatan yang ditawarkan adalah universal design untuk pembangunan destinasi baru, serta audit aksesibilitas bagi tempat wisata yang sudah berdiri.
Hambatan terbesar dalam penerapan pariwisata yang infklusif di tanah air sebenarnya terletak pada pemahaman dan kesiapan sumber daya manusia pengelola. Apalagi selama ini, pariwisata masih didominasi oleh orientasi estetika visual yang instagrammable. Padahal, bagi wisatawan dengan keterbatasan pengelihatan (tuna netra/low vision), pengalaman berwisata didasarkan pada dimensi multisensory experience seperti keriuhan suara dan suasana.
Read more: Orang disabilitas juga berhak berwisata: Pelajaran dari Tamansari Yogyakarta
Sebagai langkah awal, pengelola tidak tak perlu langsung mengubah seluruh bangunan secara drastis, melainkan memberikan transparansi informasi mengenai fasilitas yang tersedia. Transparansi seperti pegangan khusus di toilet atau ketersediaan jalan datar, sehingga wisatawan dapat memilih destinasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Kemajuan teknologi di satu sisi memberikan kemudahan melalui audio guide atau pemandu digital, namun di sisi lain berpotensi menjadi hambatan baru. Digitalisasi layanan yang terlalu ekstrem, seperti kewajiban memindai QR code atau transaksi pembayaran non tunai, sering kali menyulitkan kelompok lansia.
Nihan juga menyarankan bagi para pengelola pariwisata agar tidak membiarkan sebagian kelompok masyarakat tertinggal akibat otomatisasi yang tidak mempertimbangkan fleksibilitas penggunaan.
Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.
Comments are closed.