Ketahanan air perkotaan membutuhkan lebih dari sekadar informasi mengenai ketersediaan sumber air. Penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menunjukkan kondisi sosial masyarakat dan karakteristik wilayah perlu diperhitungkan untuk mengetahui seberapa besar potensi sumber air yang benar-benar dapat dimanfaatkan.
Melalui studi pemanenan air hujan di kota Semarang, periset Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Yosef Prihanto, mengembangkan model sosio-spasial yang mengintegrasikan potensi fisik air hujan dengan kondisi sosial masyarakat. Pendekatan ini dapat menjadi salah satu evidence dalam mendukung perencanaan dan penentuan prioritas kebijakan ketahanan air perkotaan.
Secara fisik, penelitian memperkirakan potensi air hujan yang dapat dipanen dari atap permukiman kota Semarang mencapai sekitar 89,01 miliar liter per tahun pada 2020. Potensi tersebut diproyeksikan meningkat menjadi 96,78 miliar liter pada 2025 dan 105,62 miliar liter pada 2030.
Namun, ketika faktor sosial masyarakat diperhitungkan, potensi realistis pemanfaatannya menjadi sekitar 24 miliar liter saja, atau hanya sekitar 27 persen dari potensi fisik.
“Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa potensi sumber daya air tidak dapat diterjemahkan secara langsung menjadi potensi pemanfaatan. Ada faktor sosial dan spasial yang memengaruhi keberhasilan suatu intervensi,” kata Yosef, Rabu, 19 Agustus 2026.
Karena itu, sambungnya, data hasil riset dapat digunakan sebagai salah satu dasar bagi pemerintah untuk menentukan wilayah prioritas, bentuk intervensi, serta strategi pelibatan masyarakat dalam penguatan ketahanan air.
Ia menjelaskan, kota Semarang menjadi studi kasus penting karena memiliki karakter wilayah yang beragam, mulai dari kawasan pesisir hingga wilayah perbukitan. Kondisi tersebut menghasilkan tantangan pengelolaan air yang berbeda antarkawasan.
Penelitian ini menunjukkan penerimaan masyarakat terhadap pemanenan air hujan yang dilihat dari aspek pengetahuan, persepsi, dan sikap, juga tidak seragam. Semarang tengah memiliki tingkat penerimaan relatif lebih tinggi, sedangkan Semarang bawah menunjukkan tingkat penerimaan yang lebih rendah.
“Temuan ini sekaligus menunjukkan bahwa wilayah yang memiliki kebutuhan atau kerentanan air lebih tinggi belum tentu menjadi wilayah yang paling siap menerapkan suatu intervensi,” katanya.
Untuk menjawab kesenjangan ini, Yosef mengembangkan model sosio-spasial yang menggabungkan data fisik, sosial, dan karakteristik keruangan.
Model ini tidak hanya memperhitungkan curah hujan dan luas atap sebagai faktor potensi pemanenan air, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial dan karakteristik permukiman. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi wilayah berdasarkan potensi sekaligus kesiapan untuk menerapkan intervensi.
“Pendekatan ini memungkinkan kebijakan tidak hanya menjawab berapa besar potensi air yang tersedia, tetapi juga di mana intervensi memiliki peluang keberhasilan lebih tinggi. Dengan demikian, keputusan pembangunan dapat lebih mempertimbangkan data dan karakteristik wilayah,” katanya.
Pendekatan berbasis data ini semakin penting dalam menghadapi perubahan iklim. Variabilitas iklim dapat memengaruhi pola ketersediaan air. Sementara itu, pertumbuhan kawasan perkotaan meningkatkan tekanan terhadap sumber daya air.
BRIN pada 2026 juga menempatkan penguatan ketahanan air sebagai salah satu area penting pemanfaatan hasil riset untuk merespons tantangan perubahan iklim. Dalam agenda ini, BRIN mendorong pemanfaatan teknologi dan solusi berbasis riset untuk mendukung pengelolaan sumber daya air secara lebih terpadu.
Dalam konteks penelitian Semarang, pemanenan air hujan dapat menjadi salah satu bagian dari strategi diversifikasi sumber air. Namun, hasil penelitian menunjukkan penerapannya perlu ditempatkan dalam kerangka adaptasi yang mempertimbangkan kondisi lokal.
“Dalam menghadapi perubahan iklim, kita membutuhkan pendekatan adaptasi yang tidak hanya berbasis pada kondisi fisik lingkungan, tetapi juga memahami bagaimana masyarakat merespons dan beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Model sosio-spasial ini dapat menjadi salah satu pendekatan untuk membantu menentukan wilayah prioritas dan bentuk intervensi yang sesuai dengan karakter lokal,” ujar Yosef.
Salah satu temuan penting penelitian adalah bahwa tantangan pemanenan air hujan bukan semata-mata persoalan teknologi atau ketersediaan infrastruktur. Persepsi masyarakat menjadi salah satu faktor penting yang menentukan kemauan untuk menerapkan pemanenan air hujan.
Yosef merekomendasikan agar implementasi diarahkan berdasarkan karakteristik sosio-spasial masing-masing wilayah, dikembangkan melalui pendekatan komunitas, serta didukung contoh penerapan di fasilitas publik seperti sekolah dan kantor pemerintahan.
“Teknologi saja tidak cukup. Kita perlu membangun pemahaman dan kepercayaan masyarakat bahwa air hujan merupakan sumber daya yang dapat dikelola. Karena itu, intervensi fisik perlu berjalan bersama dengan edukasi, penguatan kapasitas, dan keterlibatan masyarakat,” katanya.
Pendekatan ini dapat membantu pemerintah daerah menghindari pola kebijakan one-size-fits-all. Wilayah dengan karakteristik berbeda dapat memperoleh bentuk intervensi dan strategi pemberdayaan yang berbeda pula.
Selain itu, model sosio-spasial yang dikembangkan menyediakan informasi mengenai keterkaitan antara kondisi lingkungan, masyarakat, dan ruang. Informasi itu dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam menentukan wilayah prioritas serta merancang intervensi adaptasi.
Pendekatan ini sejalan dengan penguatan peran riset dalam menyediakan dasar ilmiah bagi perencanaan kebijakan. Yosef menekankan pentingnya hasil riset dan data ilmiah dalam memperkuat perencanaan untuk menghadapi dampak perubahan iklim pada tingkat lokal.
Comments are closed.