Bincangperempuan.com- Sisa kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kian menyempit memaksa Indonesia berhadapan dengan pilihan sulit: mempertahankan subsidi energi dengan risiko membengkakkan utang negara, atau memangkasnya dengan risiko menggerus daya beli masyarakat menengah ke bawah.
Pesan ini mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Perspektif Kebijakan Ekonomi Makro dan Keadilan Subsidi dalam Wacana Transisi Energi di Indonesia” yang digelar secara daring kolaborasi Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN) bersama dengan Lapor Iklim, Kamis (20/08/2026) pagi. Untuk itu, diperlukan perbaikan kebijakan subsidi energi bersamaan dengan percepatan transisi ke energi terbarukan.
Transisi Energi Bukan Sekadar Hemat Anggaran Negara
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty mengatakan bahwa kebijakan energi perlu dilihat dari berbagai kerangka sekaligus. “Transisi energi di Indonesia tidak lagi dipandang sebagai upaya pemangkasan beban pengeluaran APBN jangka pendek, tetapi merupakan strategi jangka panjang agar bangsa ini dapat mewujudkan ketahanan energi yang berkeadilan. Wacana ini diperkuat oleh dinamika geopolitik global yang semakin menantang, sehingga pemerintah dituntut untuk terus mengoptimalkan APBN sebagai peredam kejut (shock absorber) dari gejolak eksternal dalam memastikan ketersediaan energi bagi konsumsi masyarakat. Oleh sebab itu, diversifikasi bauran energi ke arah energi terbarukan menjadi langkah transisi yang sangat solutif bagi kebutuhan saat ini,” ujar Telisa.
Telisa menambahkan bahwa kebijakan transisi energi harus dijalankan secara bertahap, inklusif, dan partisipatif melalui sosialisasi matang yang melibatkan masyarakat serta pemangku kepentingan. “Agenda ini memerlukan dukungan subsidi yang berkeadilan, yang diwujudkan secara terukur melalui integrasi data profil sosial-ekonomi (DTSEN) berbasis desil kesejahteraan keluarga, sehingga skema bantuan dapat berjalan secara tertarget berbasis penerima. Pendekatan ini penting agar kebijakan transisi tidak mengorbankan dimensi sosial ekonomi aktual masyarakat. Kelompok desil miskin dan rentan memperoleh perlindungan memadai, sementara daya beli kelas menengah tetap terjaga di tengah tekanan ekonomi yang sedang berlangsung,” katanya.
Buruh Terancam Tambah Utang dan Hilang Waktu Produktif
Dari sudut pandang pekerja, Nining Elitos dari PP FSBB KASBI/DBN KASBI mengingatkan bahwa pemangkasan subsidi energi berdampak langsung pada penurunan nilai gaji riil buruh. Sebab, pengeluaran untuk kebutuhan dasar terus membengkak.
Menurut Nining, pengurangan subsidi juga berpotensi memicu kelangkaan barang dan antrean panjang, yang pada akhirnya menguras energi dan waktu buruh yang seharusnya bisa dipakai untuk hal produktif.
Dalam situasi ekonomi yang sudah sulit, tekanan tersebut berpotensi memperbesar gejolak sosial. Nining menekankan masyarakat sebagai pihak yang terdampak harus dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan agar transisi energi berjalan inklusif. “Pemerintah juga perlu memastikan adanya pentahapan yang jelas dan konsisten, sekaligus memperkuat data sosial-ekonomi sebagai dasar penentuan penerima subsidi. Dalam konteks transisi energi, masyarakat juga perlu dilindungi dari dampak lingkungan, konflik pengelolaan sumber daya, hingga praktik pembangunan yang mengorbankan ruang hidup,” tambah Nining.
Baca juga: Ketika Laut Diberi Jeda: Cara Nelayan Bengkulu Memulihkan Gurita dan Menghemat Energi Melaut
Kelas Menengah Rentan Jatuh Miskin, PLTS Atap Jadi Solusi
Persoalan ketepatan sasaran menjadi perhatian penting dalam rencana peralihan dari subsidi barang menuju subsidi langsung kepada masyarakat. Tata Mustasya menilai penggunaan data desil perlu dilakukan secara hati-hati karena klasifikasi kesejahteraan tidak selalu mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya.
“Bentuk desil menjadi problem baru. Mungkin maksud pemerintah baik untuk memilah mana yang mampu dan mana yang tidak, tetapi justru bisa menciptakan pemiskinan baru bagi masyarakat,” ujar Tata.
Menurutnya, perbaikan kebijakan subsidi energi ke subsidi orang harus memasukkan desil 5-8 yang beririsan dengan kelas menengah. Kelas menengah saat ini mengalami kenaikan biaya hidup sehari-hari dan sangat rentan turun ke desil 1-4. Situasi ini berbeda dengan masa Pemerintahan SBY dan Joko Widodo yang hanya memasukkan desil 1-4 sebagai penerima subsidi orang. “Pemerintah juga dapat memberikan subsidi penuh untuk pemasangan PLTS atap untuk warga desil 5 dan 6 yang akan menghemat subsidi energi sekaligus memperbaiki kesejahteraan,” sebut Tata.
Dalam jangka menengah dan panjang, pemerintah harus melakukan reformasi struktural di sektor energi, dengan melakukan elektrifikasi sektor transportasi dan rumah tangga sehingga terjadi peralihan dari BBM dan LPG ke listrik. Di sektor kelistrikan, percepatan energi terbarukan, terutama sebagai bagian dari ambisi 100 GW energi surya, harus diwujudkan untuk keluar dari kerentanan energi yang sudah terjadi puluhan tahun.
Pajak Industri Ekstraktif untuk Perluas Anggaran Negara
Direktur Program Trend Asia, Ahmad Ashov Birry, menilai ketergantungan pada energi fosil membiarkan Indonesia terus rentan terhadap krisis harga global. Menurut Ashov, agenda iklim tidak boleh hanya berfokus pada penurunan emisi polusi tanpa menghitung siapa yang menanggung risikonya. Masyarakat miskin kota, misalnya, paling rentan terkena dampak krisis lingkungan sekaligus tekanan ekonomi.
Ashov menekankan bahwa transisi energi dan penyesuaian aturan anggaran negara memang tidak terhindarkan. Namun, rakyat tidak boleh terus-menerus menjadi pihak yang menanggung beban—baik dalam bentuk mahalmya biaya hidup, kerusakan lingkungan, maupun dampak sosial.
“Agar krisis berulang tidak memperdalam pemiskinan rakyat, ruang anggaran negara sebenarnya bisa diperlebar melalui pengenaan pajak yang lebih ketat kepada industri ekstraktif (pengeruk sumber daya alam),” tutup Ashov.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Comments are closed.