Anak muda Indonesia tidak sedang meninggalkan agama, mereka meninggalkan lembaganya. Apa artinya itu bagi dua organisasi yang seluruh kekuatan politiknya dibangun dari jumlah?
Muktamar ke-35 NU baru saja tuntas di Jombang, menetapkan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais ‘Aam dan KH Abdul Hakim Mahfudz sebagai Ketua Umum PBNU 2026-2031.
Di balik hiruk-pikuk suksesi itu, ada pertanyaan yang jarang naik ke meja sidang: siapa yang akan mengisi barisan jamaah dua dekade dari sekarang.
Kekuatan politik organisasi massa keagamaan sebetulnya tidak pernah lahir dari kebenaran ajarannya. Ia lahir dari kemampuan menukar satu jenis modal menjadi jenis lain.
Sosiolog Pierre Bourdieu menyebut mekanisme itu konversi modal, yakni proses ketika modal sosial (jaringan, keanggotaan, loyalitas jamaah) ditukar menjadi modal politik berupa akses, kursi, dan daya tekan. NU dan Muhammadiyah selama seabad memegang kurs tukar yang sangat menguntungkan, sebab jumlah pengikut mereka nyaris tak pernah diperdebatkan siapa pun.
Kurs itulah yang membuat keduanya diperhitungkan jauh melampaui urusan ibadah. Setiap rezim sejak Orde Baru merasa perlu merawat hubungan dengan kedua ormas ini, bukan karena kesalehan, melainkan karena angka di belakangnya.
Masalahnya, kurs itu hanya berlaku selama modal sosialnya benar-benar bisa dihitung dan digerakkan. Begitu keanggotaan berubah menjadi afiliasi rasa, nilai tukarnya ikut goyah.
Tapi benarkah modal sosial itu sedang menyusut, atau sekadar berpindah bentuk? Dan kalau memang menyusut, dari mana kita yakin penyebabnya adalah pergantian generasi, bukan siklus usia yang biasa?
Jamaah yang Pindah ke Lapangan Padel
Angka paling telanjang soal ini datang dari lembaga survei, bukan dari ormas. Berbicara di Kongres Umat Islam Indonesia VIII pada Juli 2026, pendiri Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi memaparkan analisis dua sampai tiga juta data survei yang dihimpun sejak 1999, dan menemukan Gen Z makin jarang menjadikan agama sebagai pertimbangan saat mengambil keputusan.
Yang menggantikan bukan ateisme, melainkan komunitas lain. Burhanuddin menyebut responden usia lebih tua umumnya aktif di majelis taklim, NU, HMI, PMII, dan IMM, sementara Gen Z lebih banyak berkumpul di komunitas hobi seperti padel dan K-Pop.
Data praktik ritual memperkuat pola itu. Merujuk IDN Research Institute yang dikutip situs KBB, hanya sekitar 35 persen Gen Z rutin menjalankan ritual keagamaan, dibanding 43 persen pada milenial, meski catatan yang sama menegaskan mereka bukan kehilangan iman melainkan menuntut keotentikan.
Artinya yang ditolak tampaknya bukan agama, tapi perantaranya. Riset Burhanuddin juga mencatat Gen Z makin kurang percaya pada otoritas dan hierarki, sebuah temuan yang menyasar tepat di jantung organisasi yang bekerja lewat struktur dan kepatuhan.
Kalau dibaca lewat kacamata konversi modal, ini bukan krisis dakwah, melainkan krisis pembukuan. Keanggotaan yang cair, partisipasi yang bersyarat, dan loyalitas yang menempel pada figur alih-alih lembaga membuat modal sosial sulit dihitung, dan modal yang sulit dihitung sulit ditukar.
Kedua organisasi bukannya tidak sadar. Sebuah opini di NU Online Banten mengakui NU belum optimal memanfaatkan kanal digital dan masih bersandar pada otoritas yang, bagi Gen Z, harus dibuktikan relevansinya lebih dulu.
Nada serupa muncul dari seberang. Di Suara Muhammadiyah, Mohammad Nur Rianto Al Arif menulis bahwa ideologi Muhammadiyah masih sering diperkenalkan sebagai kumpulan dokumen untuk dihafal, bukan kerangka berpikir yang hidup, sehingga terasa jauh dari kegelisahan harian anak muda.
Kekosongan itu tidak dibiarkan menganggur. Al Arif memperingatkan bahwa tanpa fondasi ideologis yang kuat, algoritma media sosial akan mengambil alih peran pendidikan kader, dan yang naik ke permukaan adalah wacana keagamaan yang paling emosional, bukan yang paling dalam.
Sebagian kebutuhan spiritual itu pun bisa dibaca sedang bergeser ke praktik yang tampak sekuler. Meditasi, mindfulness, jurnal refleksi, sampai tarot berfungsi seperti ritual tanpa lembaga: menawarkan ketenangan dan makna tanpa mensyaratkan kepatuhan pada struktur mana pun.
Semua ini bukan mengatakan bahwa hanya sedikit Gen Z yang tetap setia kepada NU. Muktamar ke-35 memperlihatkan kapasitas mobilisasi NU masih nyata, dengan cabang-cabang yang memberangkatkan rombongan bus ke Jombang.
Pola ini mengindikasikan sesuatu yang lebih spesifik ketimbang “anak muda menjauh dari agama”. Yang melemah adalah tautan formal ke lembaga, bukan identitas kulturalnya.
Kalau begitu, apakah kerugiannya benar-benar bersifat politis, bukan cuma soal administrasi kartu anggota? Dan seandainya politis, kerugian itu menimpa siapa lebih dulu: ormasnya, atau kekuasaan yang selama ini memakai mereka sebagai jangkar stabilitas?
Ketika Klaim Massa Menggantikan Massa
Ancaman sesungguhnya bukan kepunahan, melainkan devaluasi. NU dan Muhammadiyah hampir pasti masih berdiri pada 2045; yang bisa menguap adalah isi dari klaim yang mereka bawa ke meja politik.
Data Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan KPU Semester I 2026 mencatat 214,3 juta pemilih, dengan milenial 32,13 persen dan Gen Z 24,56 persen. Gen Z memang belum blok tunggal terbesar, tapi bersama milenial mereka sudah menguasai sekitar 57 persen daftar, dan Komisioner KPU August Mellaz memperkirakan porsi itu melonjak ke 60 sampai 70 persen pada 2029.
Konsekuensinya lugas jika premis di awal diterima. Nilai tukar modal sosial NU dan Muhammadiyah ke modal politik akan ditentukan oleh kelompok yang justru paling renggang ikatannya dengan keduanya.
Di titik itu, keduanya tetap bisa duduk di meja kekuasaan, tetapi sebagai pemegang legitimasi simbolik, bukan pemilik barisan yang bisa digerakkan. Kekuatan yang bersandar pada klaim selalu lebih rapuh daripada kekuatan yang bersandar pada absensi.
Dari sini muncul jebakan bagi NU dan Muhammadiyah. Semakin tipis basis mudanya, semakin besar dorongan mencari kompensasi lewat kedekatan dengan negara, padahal politisasi agama itulah yang menurut catatan KBB membuat Gen Z memilih menjaga jarak sejak awal.
Ironinya, devaluasi semacam ini biasanya tidak terasa sampai terlambat. Selama undangan ke Istana masih datang dan mikrofon masih disediakan, sebuah organisasi bisa merasa kuat justru pada saat fondasinya paling sepi.
Figur populer memang masih bisa menambal sebagian. Namun, karena loyalitas Gen Z menempel pada orang dan bukan pada struktur, jembatan personal selalu berumur lebih pendek daripada institusi yang membangunnya.
Jadi, soal utamanya bukan bertahan hidup, tapi mempertahankan nilai. Modal sosial hari ini hanya bisa dikumpulkan oleh lembaga yang bersedia diuji, bukan oleh lembaga yang menuntut dipatuhi, dan sepuluh akun TikTok tidak akan mengubah kenyataan itu. (R100)
Comments are closed.