Jembatan Prabowo di Vladivostok-Rusia

Kunjungan Presiden Indonesia Prabowo Subianto ke Vladivostok–Rusia pada Kamis, 3 September 2026 untuk Forum Ekonomi Timur (EEF) ke-11 adalah bentuk “kestabilan emosi” kebijakan luar negeri Indonesia yakni bebas aktif.

Politik bebas aktif bukan sekadar doktrin diplomasi. Ia adalah anugerah sekaligus warisan intelektual dan politik yang sangat berharga bagi Indonesia. Politik luar negeri ini bukan kebijakan yang lahir secara instan, melainkan hasil ijtihad panjang para pendiri republik dalam mencari posisi Indonesia di tengah pergulatan kekuatan dunia. 

Pengalaman getir akibat kolonialisme Belanda dan pendudukan Jepang tidak membuat Indonesia terperangkap dalam dendam sejarah. Sebaliknya, pengalaman pahit itu justru menjadi pelajaran penting dalam membangun hubungan dan kemitraan strategis dengan negara lain. Indonesia pascakemerdekaan memilih untuk tidak mengurung diri dalam luka masa lalu, melainkan mengolah sejarah menjadi pijakan bagi masa depan.

Browse Posts

Gus Kikin Pilih Gudfan Jadi Bendahara Umum PBNU

CAT PPIH 2027 Non Nakes Digelar Serentak di 35 Titik

Studi Ungkap Anak Terlalu Banyak Main Gadget Sejak Usia 1 Tahun Berdampak pada Prestasi Akademik dan Melemahnya Memori

Di sinilah kedewasaan sebuah bangsa diuji: sejarah kelam tidak harus diwariskan sebagai permusuhan abadi. Masa lalu harus diingat, tetapi tidak boleh menjadi penjara bagi masa depan. Bangsa yang besar bukan bangsa yang melupakan sejarah, melainkan bangsa yang mampu belajar darinya tanpa menjadi tawanan sejarah.

Ketika Perang Dunia II berakhir dan dunia memasuki era Perang Dingin, Indonesia juga tidak memilih untuk menjadi bagian permanen dari salah satu blok. Ketika Blok Barat dan Blok Timur berhadapan, Indonesia menjalin hubungan dengan keduanya. Pada saat yang sama, Indonesia bersama negara-negara lain ikut membangun Gerakan Non-Blok sebagai ikhtiar agar negara-negara yang baru merdeka tidak terseret ke dalam pertarungan kepentingan dua kekuatan besar. Semangat tersebut kemudian berkembang menjadi politik yang tidak sekadar “tidak memihak”, tetapi aktif menciptakan ruang dialog dan perdamaian.

Hari ini tantangannya memang berbeda, tetapi logikanya hampir sama. Ketika Amerika Serikat dan China berhadapan dalam persaingan ekonomi, teknologi, perdagangan, dan pengaruh geopolitik, Indonesia tetap menjaga hubungan dengan keduanya. Begitu pula dalam perang Rusia-Ukraina, Indonesia tidak memilih memutus komunikasi dengan salah satu pihak. Sebaliknya, Indonesia berusaha tetap berbicara dan membuka kemungkinan bagi penyelesaian konflik. Dalam konteks ini, politik bebas aktif bukan berarti Indonesia tidak memiliki posisi. Justru sebaliknya, Indonesia memiliki posisi: kepentingan nasional dan perdamaian internasional harus ditempatkan di atas keberpihakan kepada blok tertentu.

Namun, politik bebas aktif bukan tanpa tantangan. Negara-negara yang memiliki kepentingan besar terhadap Indonesia terkadang melihat kebijakan tersebut sebagai sesuatu yang tidak jelas, tidak pasti, bahkan oportunistis. Ada pula yang menggambarkan Indonesia seperti memiliki “seribu wajah” karena dapat berbicara dengan Amerika Serikat, China, Rusia, Eropa, maupun kekuatan lainnya. Kritik semacam itu perlu diterima sebagai konsekuensi dari politik luar negeri yang tidak ingin dikunci oleh satu blok. Sebab, dalam dunia yang semakin multipolar, kemampuan untuk berbicara dengan semua pihak justru merupakan aset diplomatik. Bebas aktif bukan politik tanpa arah; ia adalah politik yang mempertahankan kebebasan menentukan arah.

Intimisasi Indonesia dan Rusia

Hubungan Indonesia dan Rusia memiliki modal sejarah yang relatif kuat. Keduanya tidak memiliki sejarah konflik militer secara langsung yang meninggalkan permusuhan struktural sebagaimana terjadi dalam hubungan sejumlah negara lain. Bahkan ketika Rusia masih berbentuk Uni Soviet, hubungan dengan Indonesia lebih banyak diwarnai kerja sama daripada konfrontasi. Dalam perjalanan sejarahnya, Uni Soviet pernah menjadi salah satu mitra penting Indonesia, termasuk dalam pembangunan dan kerja sama strategis pada masa awal republik. Karena itu, hubungan Indonesia-Rusia hari ini sesungguhnya memiliki fondasi historis yang cukup panjang.

Hubungan tersebut juga tidak berhenti pada politik. Kerja sama Indonesia dan Rusia telah berkembang dalam berbagai bidang, mulai dari ekonomi, pertahanan, energi, pendidikan, teknologi hingga hubungan antarmasyarakat. Secara geopolitik, kedua negara juga mempunyai titik temu sebagai negara yang sama-sama berkepentingan terhadap tatanan internasional yang lebih terbuka dan tidak sepenuhnya didominasi oleh satu kekuatan. Dalam konteks inilah, hubungan Indonesia-Rusia memiliki ruang untuk terus dikembangkan tanpa harus dimaknai sebagai keberpihakan Indonesia kepada Rusia.

Pertemuan Prabowo dengan Vladimir Putin di Vladivostok memperlihatkan bahwa hubungan tersebut berada pada level yang semakin intensif. Pertemuan bilateral itu berlangsung di sela-sela EEF ke-11, dan Putin menilai intensitas komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia. Prabowo sendiri tercatat telah bertemu Putin lima kali sejak menjadi Presiden, serta melakukan kunjungan kedua ke Rusia pada 2026. 

Karena itu, kedekatan Indonesia dan Rusia seharusnya tidak dilihat semata-mata melalui kacamata konflik Rusia-Ukraina atau persaingan Rusia dengan Barat. Hubungan bilateral memiliki dimensi yang jauh lebih luas. Kedekatan historis tersebut dapat menjadi fondasi bagi hubungan baru yang lebih pragmatis, produktif, dan saling menguntungkan. Indonesia tidak harus menjadi sekutu Rusia untuk dapat bekerja sama dengan Rusia. Sebaliknya, Rusia juga tidak harus menjadi bagian dari pilihan blok Indonesia. Hubungan yang matang justru memungkinkan dua negara berbeda sistem dan kepentingan untuk membangun kerja sama berdasarkan kepentingan bersama.

Jembatan Prabowo

Di sinilah metafora jembatan menjadi menarik. Dalam pidatonya di EEF ke-11, Prabowo menekankan pentingnya membangun jembatan kerja sama di tengah dunia yang semakin terfragmentasi. Ia bahkan menggambarkan Samudra Pasifik bukan sebagai pemisah Indonesia dan Rusia, melainkan sebagai penghubung—bukan tembok, tetapi “jalan raya” bagi kedua perekonomian.

Jembatan adalah metafora yang tepat bagi politik luar negeri Indonesia. Jembatan tidak menghapus dua sisi yang berbeda. Ia justru mengakui bahwa kedua sisi itu berbeda, tetapi memungkinkan keduanya saling bertemu. Dalam konteks geopolitik, Indonesia tidak harus memilih antara Amerika Serikat dan China, antara Barat dan Timur, atau antara Rusia dan Ukraina untuk membuktikan keberpihakannya. Indonesia dapat membangun jembatan komunikasi di antara pihak-pihak yang berbeda. Bahkan Prabowo dalam pidatonya menempatkan kerja sama di bidang pangan, energi, ilmu pengetahuan, logistik, dan perdagangan sebagai bentuk jembatan praktis di tengah fragmentasi global. 

Pada akhirnya, “Jembatan Prabowo” di Vladivostok bukan sekadar tentang hubungan Indonesia-Rusia. Ia adalah simbol bagaimana Indonesia ingin menempatkan dirinya dalam tata dunia yang sedang berubah. Indonesia tidak ingin menjadi tembok yang memisahkan satu kekuatan dengan kekuatan lainnya. Indonesia ingin menjadi jembatan yang memungkinkan komunikasi, perdagangan, kerja sama, dan perdamaian tetap berlangsung. Inilah esensi politik bebas aktif: bukan berdiri tanpa sikap, melainkan berdiri bebas agar dapat aktif menghubungkan pihak-pihak yang berjarak. Jika dunia sedang membangun semakin banyak tembok, Indonesia justru harus konsisten membangun jembatan. Dan Vladivostok mungkin menjadi salah satu tempat di mana jembatan itu mulai ditegaskan kembali.