Bayangkan Gus Dur tiba-tiba muncul di halaman Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, pada Muktamar ke-35 kemarin. Ia memakai sandal, kemeja longgar, lalu duduk di antara muktamirin. Mungkin panitia akan bingung: Gus Dur ini tamu kehormatan atau peserta yang tersesat?
Kalau ada yang bertanya, “Gus, siapa yang harus menang?” barangkali ia menjawab dengan guyon yang mengandung tamparan: “Yang menang itu yang setelah pemilihan masih bisa berteman.” Lalu ia tertawa. Sebab bagi Gus Dur, politik bukan sekadar soal siapa memperoleh suara terbanyak, melainkan bagaimana kekuasaan tetap tunduk kepada kemanusiaan.
Muktamar ke-35 NU telah berlangsung di Jombang, 27–31 Agustus 2026, dengan agenda menentukan arah organisasi dan kepemimpinan NU lima tahun ke depan. Dalam prosesnya, mekanisme pemilihan ketua umum sempat menjadi perdebatan dan akhirnya diputuskan melalui voting ketika musyawarah mufakat tidak mencapai titik temu.
Demokrasi Bukan Sekadar Prosedur
Di sinilah Gus Dur mungkin akan mengajak muktamirin kembali kepada pertanyaan yang lebih filosofis: untuk apa organisasi sebesar NU memiliki kekuasaan?
Jürgen Habermas, dalam Between Facts and Norms (1992), melihat demokrasi bukan sekadar prosedur pemungutan suara, tetapi proses pembentukan kehendak bersama melalui komunikasi yang rasional dan terbuka. Demokrasi kehilangan ruhnya ketika suara hanya menjadi angka, sementara percakapan berubah menjadi transaksi.
John Rawls, melalui Political Liberalism (1993), juga mengingatkan pentingnya public reason: keputusan bersama harus dapat dipertanggungjawabkan kepada warga dengan alasan yang masuk akal, bukan semata karena loyalitas kelompok. Dalam konteks NU, prinsip ini menemukan padanan yang akrab: musyawarah.
Gus Dur mungkin akan menambahkan: jangan sampai musyawarah hanya menjadi nama halus untuk mengamankan kepentingan elite.
Karena itu, voting bukan dosa demokrasi. Ia dapat menjadi jalan keluar ketika mufakat tidak tercapai. Yang menjadi masalah adalah ketika demokrasi direduksi menjadi perebutan angka, sementara persaudaraan, adab, dan tujuan khidmah ditinggalkan.
Tradisi fikih sebenarnya menyediakan perangkat etik yang kuat untuk membaca persoalan tersebut. Al-Syatibi, dalam Al-Muwafaqat (abad ke-14), menempatkan kemaslahatan sebagai salah satu orientasi penting hukum Islam. Hukum tidak berhenti pada bentuk lahiriah, tetapi diarahkan kepada tercapainya kemaslahatan manusia.
Jasser Auda, dalam Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law (2008), kemudian mengembangkan pendekatan maqashid secara lebih sistemik. Ia mengajak kita melihat hukum sebagai sistem yang memiliki tujuan, keterhubungan, keterbukaan, dan orientasi pada kemaslahatan.
Maka, pertanyaan fikih dalam Muktamar seharusnya tidak berhenti pada “sah atau tidak sah mekanismenya”. Pertanyaan yang lebih dalam adalah: apakah seluruh proses kepemimpinan itu menghasilkan maslahat bagi NU, umat, dan bangsa?
Dalam kaidah siyasah syar’iyyah, kekuasaan pada dasarnya adalah amanah. Kaidah tasharruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manuthun bi al-maslahah mengingatkan bahwa kebijakan pemimpin harus bergantung pada kemaslahatan rakyat. Dalam konteks jam’iyyah, kepemimpinan juga semestinya diukur dari kemampuannya menghadirkan maslahat, bukan dari seberapa kuat jaringan yang menopangnya.
Politik Kebangsaan dan Guyon Gus Dur
Karena itu, jika Gus Dur hadir di Jombang, barangkali ia akan mengingatkan bahwa NU tidak boleh kehilangan jarak kritis dengan kekuasaan negara.
Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam pembukaan Muktamar menunjukkan kedekatan NU dengan negara sekaligus memperlihatkan posisi strategis NU dalam kehidupan kebangsaan. Kedekatan penting, sebab NU memiliki sejarah panjang dalam menjaga keutuhan Indonesia. Tetapi kedekatan tidak boleh berubah menjadi ketergantungan.
Dalam Islamku, Islam Anda, Islam Kita (2006), Gus Dur berkali-kali menempatkan Islam, demokrasi, pluralisme, dan kebangsaan dalam hubungan yang tidak saling meniadakan. Bagi Gus Dur, keislaman tidak harus diwujudkan melalui dominasi politik identitas. Justru agama dapat menjadi kekuatan moral yang menjaga negara agar tidak kehilangan kemanusiaannya.
Di sinilah pemikiran Hannah Arendt dalam The Human Condition (1958) menjadi relevan. Politik pada dasarnya membutuhkan ruang bersama tempat manusia hadir sebagai warga, berbicara, berbeda pendapat, dan bertindak. Politik yang sehat bukan politik yang menghapus perbedaan, tetapi politik yang membuat perbedaan dapat hidup tanpa saling menghancurkan.
Tradisi pesantren mengenal adab berbeda pendapat, penghormatan kepada kiai, musyawarah, tawassuth, tawazun, dan tasamuh. Tantangannya adalah memastikan seluruh tradisi itu tidak berhenti sebagai slogan ketika berhadapan dengan kontestasi kekuasaan.
Ada satu warisan Gus Dur yang sering dilupakan: humor.
Bagi Gus Dur, humor bukan sekadar hiburan. Ia dapat menjadi metode kritik. Dengan tertawa, manusia mengambil jarak dari kesombongan dirinya sendiri. Kekuasaan yang tidak bisa ditertawakan biasanya mulai menganggap dirinya terlalu serius.
Mungkin jika seorang muktamirin bertanya, “Gus, bagaimana menjaga persatuan setelah kompetisi?” Gus Dur menjawab, “Gampang. Jangan menganggap lawan sebagai musuh. Kalau masih musuh, nanti susah diajak ngopi.”
Itu bukan kutipan sejarah, melainkan ilustrasi tentang watak guyon Gus Dur: ringan di permukaan, serius di dalam.
Dalam filsafat politik, humor semacam itu penting karena ia membongkar klaim kesakralan kekuasaan. Michel Foucault, dalam Power/Knowledge (1980), menunjukkan bahwa kekuasaan bekerja melalui pengetahuan, wacana, dan pembentukan kebenaran. Maka, kritik terhadap kekuasaan tidak selalu harus datang dalam bentuk pidato keras. Kadang sebuah lelucon justru mampu membuka ruang yang ditutup oleh bahasa resmi.
Muktamar telah selesai. Kepemimpinan baru telah lahir. Setelah forum berakhir, ujian sesungguhnya dimulai.
Yang perlu dijaga bukan hanya legitimasi organisatoris, tetapi legitimasi moral. NU harus tetap menjadi rumah besar bagi perbedaan. Kemenangan dalam forum tidak boleh melahirkan kesombongan, sementara kekalahan tidak boleh berubah menjadi dendam.
Jika Gus Dur hadir di Muktamar Jombang, mungkin ia tidak akan sibuk bertanya siapa yang memperoleh suara paling banyak. Ia akan bertanya: setelah semua suara dihitung, apakah suara orang kecil masih terdengar?
Ia mungkin juga bertanya: apakah NU masih mampu mengatakan “tidak” ketika negara keliru, sekaligus mengatakan “ya” ketika negara bekerja untuk kemaslahatan rakyat?
Pertanyaan-pertanyaan itu lebih penting daripada sekadar pergantian kepemimpinan. Sebab NU bukan hanya organisasi. Ia adalah salah satu rumah kebangsaan Indonesia.
Maka, jika Gus Dur benar-benar hadir, mungkin pesan terakhirnya sederhana: jangan terlalu serius memperebutkan kursi. Kursi itu benda mati. Yang hidup adalah amanah di atasnya.
Lalu ia tertawa. Ha ha ha.
Dan seluruh muktamirin mungkin ikut tertawa. Tetapi setelah tawa reda, mereka sadar: guyon Gus Dur ternyata sedang mengingatkan sesuatu yang sangat serius; bahwa kekuasaan harus kembali kepada khidmah, demokrasi harus kembali kepada adab, fikih harus kembali kepada maslahat, dan politik harus kembali kepada manusia.
Comments are closed.