Luka gajah Tesso Nilo: Mampukah program restorasi pemerintah memulihkan ekosistem?

12 December 2025, 02:32 published

Taman Nasional Tesso Nilo menjadi sorotan karena populasi gajah di dalamnya terus menurun.

Dari total kawasan seluas 81.739 hektare, separuhnya atau sekitar 40 ribu hektare telah dibuka dan ditanami sawit secara ilegal.

Selain itu, banyak pula warga pendatang yang merambah masuk ke kawasan hutan, membuat habitat gajah semakin sempit. Tak ayal, jumlah mereka terus menurun. Konflik satwa dengan warga pun tak terhindarkan.

Baru-baru ini, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penertiban atau pemulihan kawasan hutan di Taman Nasional Tesso Nilo. Pada tahap awal, restorasi ditetapkan di area seluas 31.000 hektare, yang nantinya meluas menjadi 80.000 hektare.

Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) juga merelokasi warga yang merambah ke kawasan inti taman nasional, namun sebagian warga menolak.

Lantas, bagaimana agar program restorasi berjalan efektif?

Dalam edisi terbaru Ask the Expert, kami berbincang dengan Jatna Supriatna, Profesor Konservasi Biologi, Universitas Indonesia.

Jatna menekankan bahwa upaya pemulihan harus berbasis sains. Tesso Nilo, yang sebagian besar merupakan wilayah gambut, membutuhkan penanganan khusus, termasuk mempertimbangkan tingkat keasaman tanah dan ketersediaan pakan gajah.

Menurut Jatna, jika pemerintah benar-benar serius memulihkan kawasan, kelapa sawit harus dihilangkan sepenuhnya. “Kebun sawit harus dihancurkan dan diganti dengan pohon asli rawa gambut,” ujarnya.

Jatna menilai, kawasan itu sudah tidak layak disebut taman nasional karena sudah menjadi area bancakan berbagai aktivitas manusia, mulai dari perusahaan sawit hingga pemukiman ilegal.

“Tesso Nilo adalah taman nasional yang paling buruk di Indonesia. Saya sudah pernah ke 55 taman nasional, tidak ada yang seperti Tesso Nilo,” ujarnya.

Ia juga menyoroti keberadaan jalan-jalan ‘hantu’ yang dibangun perusahaan di sekitar kawasan. “Kalau berani, jalan-jalan itu tutup. Selama ini warga pendatang itu ikut masuk karena melihat akses yang dibuka perusahaan,” ujarnya.

Pembiaran seperti ini, ujar Jatna, membuat kawasan hutan rusak dan perambah semakin mudah masuk ke habitat satwa.

Karena itu, rehabilitasi kawasan harus diikuti penegakan hukum terhadap pelaku perambahan dan audit kepemilikan sawit ilegal di kawasan hutan. Skema transisi sosial bagi masyarakat terdampak pun mesti disiapkan.