Jakarta, NU Online
Aksi Kamisan Ke-904 digelar di depan Istana Merdeka. Aksi ini merupakan bagian dari konsistensi gerakan masyarakat sipil dalam menuntut keadilan atas berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, sastrawan sekaligus sosiolog Okky Madasari menyoroti kecenderungan menguatnya militerisasi di ruang sipil serta lemahnya akuntabilitas dalam penanganan kasus kekerasan terhadap aktivis.
Okky menilai bahwa pendekatan militer mulai merambah ke berbagai sektor sipil, termasuk birokrasi dan aparatur negara. Menurutnya, kondisi ini berpotensi mengubah karakter institusi sipil yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.
“Dari level ASN, kepala daerah, birokrasi-birokrasi kita, semuanya akan berwajah militer. Semuanya akan berpikir seperti militer,” ujarnya saat menyampaikan Kuliah Jalanan di Depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (16/4/2026).
Ia menjelaskan bahwa nilai-nilai yang melekat dalam militer, seperti disiplin, kepatuhan, dan komando, tidak dapat dijadikan fondasi utama dalam sistem demokrasi yang membutuhkan ruang kebebasan berpikir.
“Demokrasi dan militerisme akan selalu bertolak belakang. Demokrasi membutuhkan ruang berpikir, sementara di militer semuanya hanya komando,” tuturnya.
Selain itu, Okky mengkritik kecenderungan penanganan kasus kekerasan terhadap aktivis yang kerap berhenti pada narasi motif pribadi. Ia menilai pendekatan semacam ini justru menutup kemungkinan adanya tanggung jawab yang lebih luas, terutama secara struktural.
“Ketika hari ini diberitakan bahwa itu semua dilakukan karena motif pribadi, maka tak ada cara lain selain kita harus melawan. Kita tidak bisa menerima begitu saja,” katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa dalam sistem dengan rantai komando yang kuat, penjelasan berbasis tindakan individu perlu diuji secara kritis.
“Dalam kehidupan militerisme tidak ada inisiatif pribadi. Tapi ketika diminta pertanggungjawaban, selalu yang dihadirkan adalah tanggung jawab pribadi,” ucapnya.
Okky juga menilai bahwa praktik impunitas masih menjadi persoalan serius dalam penegakan hukum di Indonesia. Menurutnya, berbagai kasus kekerasan terhadap aktivis belum menyentuh pihak yang diduga bertanggung jawab secara struktural.
“Dari tahun ke tahun kita selalu melihat pelanggaran HAM, kasus kekerasan pada aktivis tidak pernah menyentuh siapa yang memerintahkan. Semuanya berhenti pada pelaku lapangan,” ujarnya.
Selain itu, ia menyoroti adanya upaya untuk mendiskreditkan gerakan masyarakat sipil melalui pelabelan negatif terhadap aktivis, termasuk tuduhan bahwa mereka didanai oleh pihak asing.
“Cara kekuasaan untuk mendiskreditkan kritik adalah dengan mengatakan bahwa aktivisme mereka dibiayai pihak asing. Padahal itu tidak benar,” katanya.
Dalam situasi tersebut, Okky menekankan pentingnya menjaga solidaritas dan keberanian masyarakat sipil dalam menyuarakan keadilan.
“Kita sedang berada dalam situasi di mana ada upaya untuk mematikan suara kritis. Karena itu tidak ada jalan lain selain memperkuat solidaritas,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa perjuangan HAM tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian kasus masa lalu, tetapi juga mencakup berbagai pelanggaran yang masih terjadi saat ini dan berpotensi terjadi di masa depan.
“Pelanggaran HAM bukan hanya soal masa lalu, tetapi juga yang terjadi hari ini dan yang mungkin akan terjadi di masa depan,” katanya.
Aksi Kamisan merupakan gerakan solidaritas yang secara rutin digelar setiap hari Kamis oleh keluarga korban pelanggaran HAM bersama jaringan masyarakat sipil. Aksi ini menjadi ruang pengingat bagi negara untuk menuntaskan berbagai kasus pelanggaran HAM serta menolak praktik impunitas yang terus berulang.
Comments are closed.