● Pembatasan akun Instagram Cabinet Couture membuktikan busana pejabat turut memantik reaksi politik warga.
● Pameran kemewahan pejabat publik berisiko mengikis kepercayaan masyarakat.
Browse Posts● Pejabat memikul tanggung jawab simbolis untuk menjaga empati sosial.
Pada akhir Juni lalu, perhatian publik tertuju pada akun Instagram Cabinet Couture Indonesia yang mengunggah foto-foto para pejabat beserta informasi mengenai merek dan harga pakaian, tas, jam tangan, sepatu, maupun aksesori yang mereka kenakan.
Setelah banyak posting yang viral, akun tersebut tidak lagi dapat diakses di Indonesia. Pada akun tersebut kemudian muncul pemberitahuan bahwa pembatasan dilakukan untuk memenuhi permintaan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Tidak lama kenudian, Cabinet Couture membuat akun baru. Namun, yang menarik, perbincangan publik tidak berhenti soal pemblokiran akun. Yang mengemuka justru pertanyaan yang jauh lebih mendasar: mengapa busana seorang pejabat dapat berubah menjadi persoalan politik warga?
Jawabannya terletak pada cara manusia memaknai simbol.
Busana mewah juga bentuk pesan politik
Dalam kehidupan sehari-hari, cara berpakaian memang merupakan hak setiap individu.
Namun, ketika seseorang menerima jabatan publik, simbol-simbol yang melekat pada dirinya tidak lagi sepenuhnya urusan pribadi. Apa yang dikenakan seorang pejabat menjadi bagian dari komunikasi politik yang terus-menerus dibaca, ditafsirkan, dan dievaluasi oleh masyarakat.
Ketika seorang presiden mengenakan pakaian adat saat upacara kenegaraan, memakai batik saat menghadiri acara tertentu, atau turun ke lapangan dengan sepatu bot ketika mengunjungi lokasi bencana, pilihan tersebut bukan semata-mata soal pakaian.
Semua itu merupakan pesan kepada publik mengenai siapa presiden itu dan bagaimana ia ingin dipersepsikan. Misalnya, sebagai sosok yang dekat dengan masyarakat dan memahami kehidupan mereka.
Inilah yang dalam kajian symbolic politics disebut sebagai penggunaan simbol untuk membentuk cara masyarakat memahami pengurus negara.
Read more: Pejabat dengan kekayaan tak wajar tidak bisa dipidana: salah siapa?
Dalam kehidupan sehari-hari pun, kita sering memilih pakaian tertentu agar dipersepsikan dengan cara tertentu. Seseorang mengenakan jas saat wawancara kerja atau memakai seragam profesinya karena berharap dipandang kompeten dan profesional.
Proses ini dikenal sebagai impression management yaitu kecenderungan manusia membangun kesan tertentu melalui cara berbicara, berperilaku, maupun berpenampilan.
Sementara itu, dalam dunia politik, pilihan busana seorang pejabat juga menjadi bagian dari upaya membangun kesan di mata publik.
Tafsir publik yang menentukan
Masalahnya, makna sebuah simbol tidak hanya ditentukan oleh orang yang menggunakannya, melainkan lahir dari cara publik menafsirkannya.
Simbol yang dimaksudkan untuk menunjukkan profesionalisme dapat dianggap masyarakat sebagai simbol kemewahan. Penampilan yang dimaksudkan untuk menunjukkan kesuksesan juga dapat dibaca warga sebagai tanda melebarnya jarak antara elite dan rakyat.
Fenomena ini menjelaskan mengapa unggahan mengenai harga pakaian pejabat mampu menarik perhatian publik, termasuk dalam bentuk posting akun Cabinet Couture.
Yang diperdebatkan masyarakat sebenarnya bukan nilai ekonominya saja, melainkan makna sosial yang melekat pada barang-barang tersebut. Sebuah jam tangan tidak lagi dipandang hanya sebagai penunjuk waktu, sementara tas atau sepatu tidak lagi sekadar aksesori.
Ketika dikenakan oleh pejabat publik, benda-benda tersebut berubah menjadi simbol status sekaligus simbol hubungan antara kekuasaan dan masyarakat.
Penelitian mengenai perilaku konsumen menunjukkan bahwa barang-barang mewah sering berfungsi sebagai penanda status sosial (conspicuous consumption). Pada saat yang sama, psikologi menunjukkan bahwa manusia secara alamiah cenderung untuk membandingkan dirinya dengan orang lain (social comparison).
Ketika media sosial memperlihatkan kontras antara kehidupan elite dan masyarakat (apalagi di tengah ekonomi yang menghimpit), yang muncul bukan hanya rasa kagum atau iri, melainkan juga persepsi mengenai semakin lebarnya jarak sosial.
Blunder simbolis menggerus kepercayaan
Bukan cuma terkait ekonomi, manusia sering kali membentuk penilaian moral secara spontan dan intuitif sebelum menyusun alasan yang rasional.
Oleh karena itu, ketika masyarakat melihat pejabat mengumbar simbol-simbol kemewahan yang sangat kontras dengan pengalaman hidup mereka sendiri, pertanyaan yang muncul bukan lagi, “Berapa harga tas itu?”, melainkan, “Apakah para pemimpin memahami kehidupan masyarakat yang mereka pimpin?”
Read more: Kegagalan komunikasi pemerintah: Rakyat butuh dialog empatik, bukan represi elitis
Di sinilah persoalan simbol berubah menjadi persoalan kepercayaan publik. Kepercayaan kepada pemerintah tidak hanya dibangun melalui keberhasilan menghasilkan kebijakan yang baik, tetapi juga melalui keyakinan bahwa para pemimpin memahami kehidupan masyarakat yang mereka wakili.
Ketika simbol-simbol yang ditampilkan mencerminkan empati, publik lebih mudah mempercayai bahwa para pemimpinnya berpihak pada kepentingan mereka.
Sebaliknya, ketika simbol-simbol tersebut dipersepsikan sebagai privilese atau jarak sosial, kepercayaan itu dapat terkikis, bahkan tanpa perubahan kebijakan sekalipun.
Dengan demikian, para pejabat seharusnya tidak memahami perdebatan busana sebagai tuntutan agar mereka hidup miskin atau menolak hak atas kepemilikan pribadi.
Persoalannya bukan pada mahal atau murahnya barang yang dikenakan, melainkan pada kesadaran bahwa setiap simbol yang ditampilkan akan selalu dibaca dalam konteks jabatan publik yang diemban.
Dari kesadaran itu, upaya akun Cabinet Couture juga bisa kita anggap sebagai bentuk aksi koreksi masyarakat terhadap perilaku para pejabat.
Menguji empati lewat simbol
Fenomena Cabinet Couture Indonesia mengingatkan bahwa di era media sosial, hampir tidak ada lagi simbol yang benar-benar bersifat privat bagi seorang pejabat. Setiap foto, pakaian, kendaraan, maupun aksesori dapat membentuk persepsi mengenai karakter dan kepemimpinannya.
Dalam situasi seperti itu, komunikasi politik tidak lagi hanya menuntut kecakapan berbicara, tetapi juga kebijaksanaan memilih simbol-simbol yang akan mewakili negara di hadapan rakyatnya, termasuk jam tangan dan tas mewah.
Sebelum masyarakat menilai program, kebijakan, atau pidato seorang pemimpin, mereka terlebih dahulu membaca simbol-simbol yang ditampilkannya. Busana kemudian menjadi bahasa politik—bahasa yang dapat memperpendek jarak antara pemimpin dan rakyat, tetapi juga dapat memperlebarnya.
Di situlah kekuasaan diuji, bukan hanya melalui kebijakan yang dihasilkan, melainkan juga melalui kemampuan seorang pemimpin menunjukkan, melalui simbol maupun tindakannya, bahwa ia tetap memahami kehidupan rakyat yang memberikan mandat kepadanya.
Rasa percaya dapat bertumbuh ketika seseorang dipersepsikan sebagai bagian dari “kita”, bukan sebagai pihak yang semakin menjauh dari kehidupan kelompoknya.
Karena itu, simbol-simbol yang dianggap memperlebar jarak sosial tidak hanya mengubah cara masyarakat memandang seorang pemimpin, tetapi juga dapat mengikis kepercayaan yang menjadi fondasi kepemimpinannya.
Read more: Ironi populisme era Jokowi dan Prabowo: Memperkuat elite, meminggirkan rakyat
Dalam demokrasi, bahasa politik yang paling mudah dipahami masyarakat bukanlah kemewahan yang dipertontonkan, melainkan empati yang mereka rasakan.
Ignatia Sarasvati berkontribusi dalam penyuntingan artikel ini.
Comments are closed.