Tayangan Xpose di Trans7 bikin geger dan menunjukkan muka bopeng kita, ketika banyak dari kita melihat Trans7 berusaha menyuguhkan pesantren dan sisi lainnya, spesifik Lirboyo bukan untuk belajar ngaji melainkan mengungkap yang katanya sisi gelap dunia pesantren. Hasilnya? Tayangan itu malah menyingkap sisi gelap dunia jurnalisme dan kita yang kerap penuh prasangka, setengah tahu, dan sepenuhnya gagal memahami tradisi yang sudah ratusan tahun membentuk negeri ini.
Tak butuh waktu lama, tayangan Trans7 soal pesantren itu menuai kecaman. Alumni Lirboyo, para santri, bahkan masyarakat umum merasa dihina. Tayangan tersebut, Anda tahu, melukai banyak pihak dan seperti menunjukkan bias urban terhadap lembaga pendidikan Islam yang justru punya kontribusi bagi bangsanya, sesuatu yang harusnya negara melakukannya.
Komisi Penyiaran I pun akhirnya turun tangan. Tapi yang lebih menyedihkan, kejadian itu memperlihatkan satu hal yang makin nyata: negara dan masyarakat kota masih belum benar-benar mengerti apa itu pesantren.
Padahal kalau mau jujur, sistem pendidikan nasional kita kini tampak gagap arah. Sekolah negeri kekurangan guru, sekolah swasta makin mahal, sementara universitas berlomba mencari peringkat. Di tengah itu semua, pesantren tetap berdiri — dengan semangat gotong royong, tanpa subsidi besar, dan dengan kurikulum kehidupan yang tidak diajarkan di mana pun: kesabaran, keikhlasan, hormat pada guru, dan cinta ilmu.
Pesantren memang lahir dari rakyat kecil, tapi tidak pernah kecil secara peran. BRIN bahkan menyebut pesantren sebagai “ruang sipil yang tangguh, tempat masyarakat mengorganisir diri di luar logika negara dan pasar” (BRIN.go.id, 2023). Dalam bahasa sederhana: ketika negara gagal jadi pelindung, pesantren-lah yang menjaga nalar masyarakat.
Tentu, ada saja yang sinis. Bagi sebagian kaum urban, pesantren dianggap kolot, ketinggalan zaman, atau bahkan tak rasional. Padahal, Gus Dur sudah menjawab prasangka itu puluhan tahun lalu.
“Pesantren telah menciptakan kebudayaannya sendiri, lengkap dengan sistem nilai dan struktur sosial yang mandiri. Ia bukan lembaga pinggiran, tapi pusat pembentukan masyarakat bawah yang otentik,” tulis Gus Dur dalam Pesantren Sebagai Subkultur)
Kalimat Gus Dur itu terasa makin relevan sekarang, di era ketika banyak orang berteriak “modernisasi” tapi lupa apa yang hendak dimodernkan. Modernitas tanpa akar budaya justru membuat kita kehilangan arah. Pesantren mungkin tak punya laboratorium canggih, tapi ia punya laboratorium sosial yang jauh lebih penting: keikhlasan, keberlanjutan, dan kepekaan terhadap sesama.
Greg Fealy, peneliti asal Australia yang sudah puluhan tahun meneliti NU, bahkan mengatakan dalam wawancara dengan CRCS UGM,“Pesantren dan NU punya daya hidup politik yang luar biasa karena mereka tumbuh dari masyarakat, bukan dari negara.
Daya hidup inilah yang membuat pesantren tidak pernah benar-benar bisa diatur sepenuhnya oleh negara. Ia bisa bersinergi, tapi tak tunduk. Ia bisa membantu, tapi tak mau dijinakkan. Maka wajar jika pesantren sering kali menjadi “oposisi kultural” terhadap negara — bukan dalam arti politik, tapi dalam menjaga keseimbangan nilai dan nurani.
Ironinya, justru ketika pesantren tetap teguh menjaga nilai, mereka malah sering disalahpahami oleh publik kota yang sibuk menilai segalanya lewat ukuran dunia kerja. Di mata mereka, santri dianggap kurang “produktif” atau “tidak adaptif,” padahal dari pesantrenlah lahir generasi yang tahan banting dan sabar menghadapi kerasnya hidup — dua hal yang justru hilang dari pendidikan modern.
Maka barangkali pertanyaannya bukan lagi apakah pesantren bisa menyesuaikan diri dengan modernitas, tapi: apakah negara dan masyarakat kota siap belajar kembali kepada pesantren? Karena kalau ukuran kemajuan hanya sebatas nilai ujian dan gelar akademik, maka pesantren akan selalu tampak “tertinggal.” Tapi jika kemajuan diukur dari seberapa kuat kita menjaga nurani dan kebersamaan, maka pesantren jauh lebih maju dari sistem pendidikan mana pun di negeri ini.
Gus Dur menulis lagi, “Pesantren adalah benteng moral yang tetap hidup karena ia bersumber dari masyarakat, bukan dari kekuasaan.” Kalimat itu terdengar seperti doa — dan mungkin peringatan. Sebab kalau negara terus gagal menciptakan ruang pendidikan yang berkeadilan, dan masyarakat kota terus menertawakan hal-hal yang tak mereka pahami, maka kelak yang tersisa dari bangsa ini hanyalah formalitas pendidikan tanpa ruh.
Dan ketika itu terjadi, pesantren barangkali tetap akan ada — berdiri dengan sederhana, tanpa pamrih, tetap mengajarkan hal-hal yang dilupakan dunia modern: adab, kesabaran, dan keikhlasan.
Jadi, apakah pesantren harus terus menjadi subkultur?
Atau sebenarnya, kitalah yang sudah terlalu dangkal untuk menyadari bahwa ia justru kultur utama yang masih tersisa di negeri ini?
Comments are closed.