Jakarta, NU Online
Ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil kian membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Data 350.org Indonesia menunjukkan subsidi energi mencapai Rp381,3 triliun dalam APBN 2026 atau hampir 10 persen dari total belanja negara. Angka ini bahkan berpotensi melonjak hingga Rp530 triliun seiring kenaikan harga minyak global yang telah melampaui asumsi 70 dolar AS per barel.
Indonesia Team Leader 350.org Indonesia, Silsilia Nurmala Dewi, mengungkapkan kondisi tersebut sebagai “bom waktu” fiskal yang mengancam stabilitas ekonomi sekaligus menggerus alokasi untuk layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kenaikan harga minyak dunia, termasuk lonjakan di atas 100 dolar AS per barel akibat konflik geopolitik, semakin memperparah tekanan terhadap APBN.
“Kita membayar energi fosil berkali-kali lewat pajak, lewat tagihan, dan lewat dampak krisis iklim yang makin nyata. Kita yang paling menanggung beban berlapis dari energi fosil,” tegasnya dalam webinar The Great Energy Pivot: Membangun Pilar Kedaulatan dengan Transisi Energi, Rabu (22/4/2026).
Ia menambahkan, energi terbarukan kini semakin terjangkau. Teknologi seperti tenaga surya dan baterai dinilai mampu menekan biaya listrik hingga 20 persen pada sistem tertentu.
“Matematikanya jelas, energi terbarukan jauh lebih murah. Yang mahal justru kelambanan politik,” ujarnya.
Silsilia juga mendesak Indonesia untuk hadir dan mengambil peran strategis dalam konferensi internasional penghapusan energi fosil di Santa Marta, Kolombia, pada 28-29 April 2026.
“Forum ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinan dalam transisi energi berkeadilan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada subsidi fosil yang membebani negara,” tegasnya.
Sementara itu, peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Jaya Darmawan, menilai kebijakan fiskal Indonesia masih belum berpihak pada keadilan energi.
“Subsidi energi fosil yang besar menunjukkan adanya ketergantungan struktural. Tanpa reformasi fiskal, APBN akan terus terbebani dan ruang untuk transisi energi semakin sempit,” ujarnya.
Ia mendorong reformasi melalui pajak progresif sektor lingkungan, termasuk pajak karbon, pajak produksi batu bara, hingga pajak windfall sektor ekstraktif. Selain itu, realokasi subsidi dinilai penting untuk mendukung transisi energi dan perlindungan lingkungan.
Menurut Jaya, kehadiran Indonesia dalam konferensi internasional tersebut dapat menunjukkan komitmen terhadap transisi energi sekaligus mengurangi beban APBN akibat ketergantungan pada energi fosil.
“Kehadiran Indonesia di forum itu sangat penting agar tidak terus terjebak dalam subsidi fosil yang membebani APBN sekaligus memperparah krisis iklim,” ujarnya.
Comments are closed.