Jakarta, NU Online
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyoroti kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang digadang-gadang jadi motor pembangunan justru mempercepat deforestasi dan merampas ruang hidup rakyat, khususnya di wilayah Papua.
Staf Penggalangan Dukungan Publik Walhi, Sandi Saputra Pulungan, menegaskan bahwa luas hutan Indonesia terus mengalami penyusutan dari waktu ke waktu. Ia menyebut, selain ekspansi industri tambang, kebijakan PSN menjadi faktor lain yang memperparah kerusakan hutan.
“Semakin hari hutan kita semakin berkurang. Kita tahu selain kebijakan-kebijakan tambang, ada juga kebijakan PSN yang mengancam hutan atau rimba yang ada, seperti di daerah Papua,” ujarnya ujarnya saat ditemui NU Online setelah Aksi Damai Hari Bumi di depan gerbang DPR RI, Jakarta, Jumat (24/4/2026).
Menurutnya, pelaksanaan PSN di Merauke, Papua menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan pembangunan justru berujung pada perampasan ruang hidup rakyat lokal. Ia menilai proyek tersebut tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup rakyat.
“PSN di Merauke, Papua itu hutan dibuat PSN tebu justru merampas ruang dan sumber kehidupan masyarakat ada di sana. Di saat kondisi bumi kita sedang kacau begini, di saat krisis iklim yang sedang melaju sangat cepat, satu sisi pemerintah membuat kebijakan PSN yang justru menebang pohon atau mengalih fungsikan pohon atau hutan yang ada di Papua,” katanya.
“Buat kita itu yang sangat bertolak belakang dengan kondisi bumi, dengan kondisi di Indonesia sekarang terkait dengan kebijakan PSN tersebut,” lanjut Sandi.
Walhi menilai kebijakan yang merusak lingkungan tidak bisa dilihat secara parsial. Sandi menegaskan bahwa seluruh kebijakan yang berdampak pada kerusakan ekologis harus segera dihentikan dan dievaluasi secara menyeluruh.
“Semua kebijakan yang merusak lingkungan hidup atau merusak ekologis, ya buat kita itu yang harus disegera diselesaikan oleh pemerintah. Artinya bukan cuma tambang, bukan cuma PSN, semua kebijakan yang merusak ekosistem, ekologis, lingkungan hidup itu yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Walhi bersama rakyat terdampak telah menempuh jalur hukum sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan tersebut. Gugatan bahkan telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh tokoh-tokoh masyarakat adat dari Papua.
“Secara umum, selama kebijakannya tidak berpihak terhadap ekologi, terhadap lingkungan, terhadap rakyat, atau justru merampas sumberan kehidupan rakyat, selama itu juga walhi akan selalu menolak,” tegas Sandi.
Comments are closed.