Arina.id — Amerika Serikat memperluas tekanan ekonomi terhadap Iran dengan meluncurkan paket sanksi baru yang tidak hanya menyasar Teheran, tetapi juga mengancam negara dan perusahaan yang berafiliasi dengan Iran. Kebijakan ini segera memicu respons berbeda dari sejumlah negara, terutama China yang menolak sanksi sepihak Washington.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent pada Senin (24/8/2026) mengumumkan apa yang disebut Washington sebagai Operation Economic Outcast. Kebijakan tersebut dirancang untuk memutus jalur ekonomi yang masih menopang Iran setelah hampir enam bulan perang AS-Israel dengan Iran.
Bessent mengatakan Washington ingin menciptakan “sesak napas ekonomi” terhadap Teheran dengan memperluas penggunaan sanksi sekunder.
“Tujuan kami adalah memutus setiap jalur ekonomi yang menopang rezim ini sampai Teheran berdiri sendiri,” kata Bessent.
Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadap hampir 60 individu, perusahaan dan kapal yang dituduh terlibat dalam jaringan minyak, pengadaan teknologi rudal dan nuklir, operasi siber serta kegiatan lain yang membantu Iran memperoleh pendapatan.
Dikutip dari Reuters, Washington juga memperluas cakupan risiko sanksi terhadap sektor digital, teknologi, emas, penerbangan dan pelayaran. Namun, untuk sementara, AS belum menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah institusi keuangan besar China yang berhubungan dengan perdagangan minyak Iran.
Langkah itu menunjukkan bahwa Washington masih berhitung dengan konsekuensi jika sanksi diterapkan langsung terhadap institusi keuangan China. China merupakan pembeli utama minyak Iran dan menjadi salah satu negara paling penting bagi kemampuan Teheran mempertahankan perdagangan luar negerinya. Reuters mencatat China menyerap lebih dari 80 persen minyak Iran yang dikapalkan.
China: Sanksi Tidak Menyelesaikan Konflik
Beijing menjadi salah satu negara yang paling tegas menolak strategi baru Washington.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian mengatakan perdagangan China-Iran dilakukan dalam kerangka hukum internasional dan tidak seharusnya diganggu Amerika Serikat.
“Kerja sama antara China dan Iran selalu dilakukan dalam kerangka hukum internasional dan tidak boleh diganggu atau dirusak,” kata Lin dalam konferensi pers Selasa (25/8/2026).
Lin menegaskan China menentang sanksi sepihak yang tidak memiliki dasar dalam hukum internasional maupun mandat Dewan Keamanan PBB.
China juga memperingatkan bahwa perang ekonomi dan kebijakan tekanan maksimum justru berisiko memperluas konflik.
“Perang ekonomi dan tekanan maksimum bukanlah solusi,” ujar Lin, seraya mendesak pihak-pihak yang bertikai kembali ke jalur dialog dan negosiasi. Beijing, kata dia, akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingannya.
Sikap China menjadi tantangan terbesar bagi strategi Washington. Jika Beijing tetap mempertahankan hubungan dagang dengan Iran, efektivitas sanksi sekunder AS akan sangat bergantung pada seberapa jauh Washington bersedia mengambil risiko konflik ekonomi dengan China.
Reuters mencatat bahwa sanksi baru AS memang menargetkan sekitar 60 individu, entitas dan kapal, tetapi belum menyasar lembaga keuangan China yang dicurigai membantu perdagangan minyak Iran.
UAE Ambil Langkah Memutus Perdagangan
Respons berbeda datang dari Uni Emirat Arab (UAE). Sebelum pengumuman paket sanksi terbaru Washington, UAE telah menghentikan seluruh aktivitas perdagangan, pertukaran dan transaksi keuangan dengan Iran sampai pemberitahuan lebih lanjut.
Keputusan tersebut telah memberikan dampak langsung terhadap jalur perdagangan Iran dengan negara lain, termasuk India.
UAE merupakan salah satu pusat perdagangan Iran yang paling penting di kawasan. Keputusan Abu Dhabi membuat transaksi yang sebelumnya melewati Dubai harus mencari jalur baru.
Bagi Iran, langkah tersebut mempersempit ruang gerak ekonomi yang selama bertahun-tahun digunakan untuk menghindari sanksi Amerika.
India Mulai Terkena Dampaknya
India menjadi salah satu negara yang berpotensi ikut terkena dampak meski New Delhi tidak secara terbuka menyatakan bergabung dengan kampanye sanksi Washington.
Merujuk laporan Reuters, ekspor India ke Iran diperkirakan kembali turun setelah UAE menghentikan perdagangan dan transaksi keuangan dengan Teheran.
Perdagangan bilateral India-Iran telah jatuh lebih dari 90 persen dibandingkan level tertingginya sekitar US$17 miliar pada 2018/2019. Kini perdagangan India dengan Iran sebagian besar terbatas pada barang-barang yang memperoleh pengecualian kemanusiaan.
Pada paruh pertama 2026, India masih mengekspor beras senilai sekitar US$383 juta ke Iran. Ekspor teh mencapai US$14,34 juta.
Namun yang menjadi masalah lintas perdagangan ini bukan hanya sanksi, tetapi jalur pembayaran.
Selama ini sebagian eksportir India menggunakan jaringan perdagangan melalui Dubai. Dengan dihentikannya transaksi oleh UAE, perusahaan India mulai mempertimbangkan jalur alternatif, termasuk melalui Turki.
India juga masih memiliki kepentingan energi. Impor minyak mentah Iran oleh India mencapai sekitar US$707 juta pada enam bulan pertama 2026. Perdagangan minyak tersebut sebelumnya dimungkinkan melalui pengecualian yang diberikan Amerika Serikat. Artinya, tekanan Washington terhadap Iran mulai berubah menjadi persoalan yang lebih luas. Kini bukan lagi sekadar hubungan Amerika-Iran, tetapi menyentuh rantai perdagangan negara ketiga.
Respons Kencang Iran
Juru bicara pemerintah Iran Fatemeh Mohajerani mengatakan pemerintah dan Presiden Masoud Pezeshkian akan membawa negara tersebut melewati tekanan ekonomi baru.
Pemerintah, kata dia, tidak menutup mata terhadap kesulitan ekonomi yang dihadapi Iran. Namun Teheran meyakini persatuan nasional dan pengalaman menghadapi sanksi selama bertahun-tahun akan memungkinkan negara itu bertahan.
Pernyataan tersebut diperkuat oleh pejabat keamanan Iran. Juru bicara Garda Revolusi Iran, Hossein Mohebbi, menyebut penggunaan perang ekonomi oleh Amerika sebagai tanda bahwa Washington gagal mencapai tujuan melalui tekanan militer.
Iran juga memperingatkan bahwa tindakan terhadap infrastruktur atau kepentingan strategisnya dapat memicu respons terhadap kepentingan AS dan jalur energi di kawasan.
Menteri Ekonomi Iran Ali Madanizadeh mengatakan Teheran telah “sepenuhnya siap” menghadapi sanksi baru Amerika.
Bagi Iran sanksi kebijakan ekonomi Amerika bukan hal baru. Negara mullah itu telah menghadapi berbagai lapisan sanksi Amerika selama bertahun-tahun. Sanksi tersebut telah melemahkan ekonomi Iran, tetapi belum berhasil memaksa Teheran meninggalkan kebijakan regional maupun posisi politiknya secara fundamental.
The Washington Post menilai strategi terbaru Bessent merupakan upaya untuk menekan Iran melalui ekonomi setelah pilihan militer belum menghasilkan penyelesaian yang diinginkan Washington.
Persoalan utama bagi Amerika kini bukan sekadar seberapa keras sanksi tersebut, tetapi apakah dunia bersedia mengikutinya.
Reuters menilai strategi baru Washington membutuhkan kerja sama negara-negara lain agar efektif. China, Rusia, India, Pakistan, Qatar dan Turki merupakan bagian dari jaringan perdagangan Iran yang tidak mudah diputus tanpa konsekuensi geopolitik dan ekonomi.
Bahkan Reuters menilai langkah yang diumumkan Bessent masih jauh dari “serangan ekonomi” maksimal yang sebelumnya dijanjikan. Terlebih Washington belum langsung menghantam institusi keuangan besar China atau UAE yang dapat menjadi simpul penting aliran uang Iran.
Comments are closed.