Lebih dari satu abad telah berlalu sejak Marah Rusli mengukir tragedi Siti Nurbaya: Kasih Tak Sampai dalam memori kolektif pembaca Nusantara.
Sejak diterbitkan pertama kali oleh Balai Pustaka pada 1922, narasi ini telah menjadi potret bagi kisah cinta yang kandas akibat benturan adat. Namun, jika kita hanya memandangnya sebagai roman remaja masa lalu yang berakhir tragis, kita sedang melakukan penyederhanaan yang gegabah.
Membuka kembali lembaran demi lembaran novel ini di era digital saat ini memberikan sensasi getir yang mendesak. Muncul sebuah kesadaran: mungkinkah kita belum benar-benar beranjak dari bayang-bayang Datuk Maringgih?
Dalam teks klasiknya, Siti Nurbaya digambarkan sebagai perempuan cerdas dengan pemikiran maju di zamannya. Namun, segala kecerdasan itu tidak berdaya ketika ia dihadapkan pada kenyataan bahwa dirinya adalah aset bagi kelangsungan martabat keluarganya. Saat ayahnya, Baginda Sulaiman, jatuh bangkrut akibat tipu muslihat Datuk Maringgih, Nurbaya secara efektif berubah menjadi instrumen pelunasan utang.
Di sinilah letak relevansi pertamanya: perempuan sebagai objek, dalam hal ini alat tawar. Dalam konteks modern, kita mungkin jarang melihat perempuan “dijual” secara terang-terangan untuk melunasi utang piutang. Namun, praktik ini bertransformasi menjadi perjodohan terselubung yang sering kali berbalut narasi “bakti anak kepada orang tua” atau tekanan ekonomi yang dikemas dengan bahasa kasih sayang.
Baca Juga: Nikah di KUA atau Pakai Resepsi? Keputusan di Tangan Pasangan, Bukan Desakan Ortu
Banyak perempuan di era modern masih terjebak dalam pilihan sulit ketika keluarga besar memberikan tekanan psikologis untuk memilih pasangan yang dianggap “mapan secara finansial” atau “berstatus sosial tinggi”. Alasannya klasik: demi mengangkat derajat keluarga atau menjamin stabilitas masa depan.
Dalam skenario ini, otonomi tubuh dan keinginan personal perempuan kembali menjadi komoditas yang dikorbankan demi kepentingan kelompok.
Nurbaya-Nurbaya modern masih ada di sekitar kita; mereka adalah sosok-sosok yang mengubur impian dan cintanya demi membayar “utang budi” atau ekspektasi keluarga yang tidak realistis.
Sementara itu, sering kali kita hanya memandang Datuk Maringgih sebagai tokoh antagonis tua yang haus nafsu. Padahal, jika dibedah lebih dalam, ia adalah representasi dari kekuatan modal yang pongah—sebuah manifestasi dari kapitalisme awal yang berkelindan dengan patriarki.
Maringgih tidak mencintai Nurbaya. Ia hanya ingin mendominasi apa yang diinginkan orang lain dan menggunakan kekayaannya sebagai senjata untuk menghancurkan martabat orang lain.
Di zaman sekarang, logika “Maringgihisme” ini masih bernapas kuat melalui budaya konsumerisme dan glorifikasi status sosial. Kita hidup di era ketika nilai seseorang sering kali diukur dari apa yang ia miliki dan siapa yang ia pamerkan di sampingnya.
Dalam struktur sosial yang masih sangat patriarkis, memiliki pasangan yang rupawan atau berasal dari keluarga terpandang sering dianggap sebagai trofi pencapaian status.
Baca Juga: Transpuan Dapat Energi Sehat di NTT, Bagaimana di Ibu Kota?
Logika kepemilikan ini sangat berbahaya karena meniadakan sisi kemanusiaan. Ketika hubungan dipandang sebagai transaksi atau simbol status, kedaulatan individu di dalamnya akan lenyap.
Datuk Maringgih modern tidak lagi menggunakan surat utang fisik. Melainkan menggunakan kekuatan ekonomi, manipulasi psikologis, atau posisi jabatan untuk mengontrol orang lain—terutama perempuan dalam posisi rentan secara struktural.
Salah satu poin krusial dalam Siti Nurbaya adalah konflik antara kaum muda terdidik (Samsulbahri) dengan tatanan lama yang kaku. Samsulbahri mewakili harapan akan perubahan, pendidikan, dan cinta yang didasarkan pada kesetaraan intelektual. Namun, harapan itu hancur di tangan tradisi yang lebih memuja gelar, kekayaan, dan silsilah.
Apakah hari ini kita sudah bebas dari sekat-sekat tersebut? Kenyataannya, kelas sosial masih menjadi tembok besar dalam hubungan personal.
Kita melihat bagaimana aplikasi kencan atau lingkaran pergaulan tetap tersegregasi berdasarkan latar belakang pendidikan dan tingkat pendapatan. Fenomena “hipergami” atau tuntutan untuk menikah dengan kelas yang lebih tinggi masih menjadi beban berat bagi banyak individu.
Sering kali, cinta dianggap tidak cukup jika tidak disertai dengan “kesepadanan” status sosial di mata publik. Hal ini menciptakan tekanan mental yang luar biasa bagi kaum muda. Mereka dipaksa untuk mencapai standar materi tertentu sebelum merasa layak untuk dicintai.
Pada akhirnya, cinta yang seharusnya menjadi ruang kebebasan dan aktualisasi diri, justru kembali menjadi penjara baru yang diatur oleh standar eksternal yang dangkal.
Baca Juga: Difoto Tanpa Izin dan Disebar ke Medsos: Mahasiswa Baru Jadi Incaran KBGO
Kita sering lupa bahwa Nurbaya bukan sekadar korban yang pasif. Dalam keterbatasannya, ia memiliki keberanian untuk berdiskusi, menyampaikan pendapat melalui surat-surat, dan menunjukkan ketidaksukaannya secara terbuka.
Ia adalah sosok yang mencoba bernegosiasi dengan takdirnya sendiri. Tragisnya, suara Nurbaya akhirnya terbungkam oleh racun—simbol dari kekejaman sistem yang tidak menginginkan adanya pembangkangan.
Hari ini, perempuan memiliki ruang suara yang lebih luas melalui media sosial dan gerakan advokasi. Namun, kita harus waspada terhadap cara-cara baru dalam membungkam suara tersebut. Gaslighting, pelecehan di ruang digital, hingga stigmatisasi terhadap perempuan yang memilih jalan hidup nonkonvensional adalah bentuk-bentuk modern dari “racun” yang diterima Nurbaya.
Perlawanan Nurbaya adalah pengingat bagi kita bahwa perjuangan untuk kesetaraan bukan sekadar tentang hak politik. Ini adalah tentang hak untuk menentukan nasib sendiri tanpa dihantui oleh rasa bersalah yang dipaksakan oleh lingkungan.
Selama kedaulatan individu masih digadaikan demi status dan materi. Selama itu pula tragedi Siti Nurbaya akan terus relevan untuk kita bicarakan.
(Editor: Nurul Nur Azizah)
Comments are closed.