Kabar mengenai masyarakat mengalami berbagai persoalan ketika daerah mereka ada industri skala besar seperti sawit, kayu, tambang dan berbagai proyek infrastruktur termasuk yang berlabel proyek strategis nasional (PSN), terjadi dibanyak penjuru wilayah di Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Masyarakat adat, masyarakat lokal, petani, masyarakat pesisir, nelayan mengalami kehilangan ruang hidup dan kerusakan lingkungan ketika investasi atau proyek besar datang. Perempuan, jadi pihak yang mengalami dampak berlipat ketika krisis terjadi. Para perempuan adat di Maluku, misal, mereka terkepung berbagai ancaman kekerasan imbas aktivitas perusahaan-perusahaan ekstraktif. Sebagian perusahaan itu mendapat izin dari pemerintah, namunada juga yang ilegal tetapi dibiarkan. Di Kabupaten Seram Bagian Barat, perempuan adat terancam perusahaan nikel. Di Seram Timur dan Utara, terancam perusahaan minyak dan gas. Belum lagi ancaman dari aktivitas tambang emas di Kabupaten Buru dan Maluku Barat Daya. Ada juga pembangunan geotermal di Buru dengan lahan berisiko tumpang tindih dengan hutan adat dan permukiman warga. Perempuan di Maluku juga terancam oleh eksploitasi tambang marmer di Seram Bagian Barat dan pasir garnet di Seram Bagian Selatan. Ada juga galian C dan batu pelicin beton-aspal di Kei. Apriliska Titahena, perempuan adat Hunitetu Seram Bagian Barat sekaligus Koem Muda Maluku, salah satu yang khawatir dengan kondisi ini. Bagaimana tidak, dari luas daratan Maluku sekitar 46.914 km², kekayaan alam dalam kuasa banyak perusahaan. Imbasnya tidak hanya di daratan, juga pesisir, tempat hidup dan sumber pencaharian masyarakat rusak. “Ketika tambang-tambang ini merusak bagian di darat maka lautnya juga berdampak,” kata April. Yuk, segera followWhatsApp Channel Mongabay Indonesia dan dapatkan berita terbaru setiap…This article was originally published on Mongabay
Comments are closed.