Wilhelmina Ice masih mengingat bagaimana sejumlah pertanyaan tentang tubuh, menstruasi, dan kesehatan reproduksi pernah ia simpan sendiri. Informasi yang diterimanya di sekolah, menurutnya, sangat minim sementara berbagai mitos di lingkungan sekitar justru membuatnya bingung. Untuk bertanya kepada orang tua atau orang terdekat pun, rasa malu dan anggapan bahwa pembicaraan tentang otonomi tubuh merupakan hal tabu yang kerap menjadi penghalang.
“Kadang saya bingung dan malu bertanya. Ada rasa takut dianggap aneh, salah bicara, bahkan takut dimarahi karena menanyakan sesuatu yang dianggap belum pantas untuk dibicarakan,” ujar Wilhelmina Ice, salah satu Youth Champion BodyTalk 1.0 dalam peluncuran daring BodyTalk 2.0 Indonesia oleh NLR Indonesia, Kamis 20 Agustus 2026.
Situasi itu mulai berubah ketika ia mengikuti program BodyTalk. Melalui diskusi, ilustrasi, alat bantu pembelajaran, hingga berbagi pengalaman bersama teman sebaya, Ice mengaku menemukan ruang belajar yang lebih terbuka dan tidak menghakimi. “Saya yang dulu cukup tertutup, sekarang bisa lebih terbuka, berbicara, diskusi, bahkan berani cerita pengalaman saya ke teman-teman sebaya,” kata dia.
Bagi Ice, pengalaman ini menjadi alasan mengapa program seperti BodyTalk perlu menjangkau lebih banyak anak muda, terutama mereka yang tinggal di daerah dengan akses informasi dan ruang diskusi yang masih terbatas. Menyambut BodyTalk 2.0, ia berharap program ini tidak sekadar menjadi sarana edukasi.
“Tapi juga menjadi tempat di mana kami merasa didengar, dihargai, dan berani bicara soal tubuh dan hak kami sendiri,” tuturnya.
Berangkat dari sejumlah kemajuan yang ada, NLR Indonesia kini melanjutkan inisiatif tersebut melalui BodyTalk 2.0. Program bertema “Growing Forward: Suara Remaja, Hak atas Tubuh, dan Perubahan yang Berkelanjutan” ini diluncurkan sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Remaja Internasional 2026 yang diperingati setiap 12 Agustus. Peluncuran itu sekaligus menjadi momentum untuk memperkenalkan arah dan desain baru BodyTalk 2.0, melanjutkan pembelajaran serta capaian program sebelumnya, sekaligus memperkuat komitmen dan kolaborasi lintas sektor.
Program ini, menurut Program Manager Disability, Equity, and Inclusion (DEI) NLR Indonesia Fahmi Arizal, tidak hanya melihat kerentanan kondisi anak dan remaja dengan disabilitas atau kusta semata, tetapi juga persoalan lain yang beririsan dengan gender, kesehatan reproduksi, hingga akses terhadap perlindungan dari kekerasan seksual dan berbasis gender.
“Anak muda dengan disabilitas dan kusta memiliki kerentanan berlapis. Kerentanan itu tidak hanya terkait disabilitasnya saja, tetapi juga ada kerentanan spesifik yang diakibatkan oleh isu gender dan kesehatan reproduksi,” ujar Fahmi.
Jika BodyTalk 1.0 lebih banyak membuka ruang bagi anak dan orang muda untuk mengenali tubuh, kesehatan reproduksi, dan hak mereka, BodyTalk 2.0 membawa perhatian pada persoalan yang lebih jauh: apa yang terjadi ketika mereka menghadapi kekerasan dan membutuhkan pertolongan?
Pengalaman NLR Indonesia menunjukkan, akses menuju keadilan, layanan, dan perlindungan bagi penyintas kekerasan seksual dan berbasis gender masih menyimpan banyak hambatan. Karena itu, fase baru ini memberi perhatian lebih besar pada layanan yang aman, inklusif, dan mampu merespons kebutuhan anak dan orang muda dengan disabilitas dan kusta.
“Ternyata banyak sekali kasus kekerasan berbasis gender yang dialami anak dan orang muda dengan disabilitas dan kusta. Ketika ingin melakukan penanganan lebih lanjut, masih banyak gap dan tantangan bagi mereka,” kata Fahmi.
Karena itu, BodyTalk 2.0 tidak lagi hanya berfokus pada penguatan individu, tetapi mendorong terbentuknya ekosistem pendukung yang melibatkan keluarga, komunitas, pemerintah, penyedia layanan, dan sistem perlindungan.
“Kami menempatkan anak dan remaja dengan disabilitas dan kusta sebagai stakeholder, pemilik hak, bukan sekadar penerima manfaat. Mereka adalah subjek atau pelaku utama program ini,” kata Fahmi.
Sementara itu, Konsultan BodyTalk 1.0, Mawar Nita Pohan mencatat program yang berlangsung pada April 2021 hingga Maret 2024 di Medan, Makassar, Ambon, dan Sumba Timur itu berhasil mencapai sekitar 85 persen tujuan yang ditetapkan, bahkan sejumlah hasil melampaui target. Menurut Mawar, capaian BodyTalk 1.0 tidak terlepas dari kemampuan para pihak untuk beradaptasi dengan dinamika di lapangan. Pelaksanaan program, ujarnya, tidak harus terpaku pada rancangan awal, tetapi perlu merespons peluang dan kebutuhan masyarakat agar dampaknya lebih optimal.
“Salah satu capaian penting adalah meluasnya jangkauan informasi tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi (HKSR). Dari target 100 anggota komunitas, kegiatan BodyTalk di empat wilayah itu mampu menjangkau 1.385 orang,” ucap Mawar.
Evaluasi BodyTalk 1.0 juga menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan keberanian anak serta remaja dengan disabilitas dalam menjaga otonomi tubuh. Sebanyak 75 persen peserta mengetahui bagian tubuh yang tidak boleh disentuh, sementara 87 persen menyatakan mampu mengatakan “tidak” ketika seseorang memeluk tanpa izin. Program ini juga mendorong perubahan perilaku, termasuk dalam menjaga kebersihan, perlindungan, dan keselamatan diri.
Pendekatan adaptif itu diharapkan kembali diterapkan dalam BodyTalk 2.0, sehingga pengembangan program maupun hasil yang ditargetkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di wilayah masing-masing. Selain itu, Mawar menilai, dukungan lingkungan, mulai dari keluarga hingga sekolah dan layanan kesehatan menjadi fondasi yang perlu terus diperkuat.
“Bagaimana agar lingkungan di sekitar anak ini dapat bersinergi sehingga informasi dari satu sisi dapat diperkuat dari sisi lainnya. Ini sebuah sistem dan mekanisme yang perlu kita pertahankan dan perkuat agar dampaknya lebih optimal,” ucap Mawar.
Program BodyTalk 2.0 ini akan menyasar anak dan remaja dengan disabilitas dan kusta di empat wilayah yang berbeda dari sebelumnya, yakni Kota Kupang, Situbondo, Banyuwangi, serta Kota Palu. Dengan cakupan wilayah dan fokus yang diperluas, tantangan BodyTalk 2.0 bukan hanya memastikan informasi kesehatan reproduksi (kespro) tersampaikan, tetapi juga memastikan lingkungan di sekitar mereka mampu merespons kebutuhan tersebut mulai dari keluarga, sekolah, hingga layanan kesehatan.
Merespon hal ini, Kementerian Kesehatan menilai masih ada sejumlah kebutuhan yang perlu diperkuat. Menurut Weni Kusumaningrum dari Direktorat Pelayanan Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan, penguatan kesehatan reproduksi bagi anak dan remaja dengan disabilitas perlu berjalan beriringan dengan dukungan lingkungan dan layanan yang inklusif. Kebutuhan itu, kata dia, tidak hanya berkaitan dengan edukasi, tetapi juga akses terhadap fasilitas dasar yang menunjang kespro, termasuk sanitasi yang layak.
“Sejauh ini yang kami lakukan dengan Kemendikdasmen terkait isu kesehatan reproduksi yaitu penguatan dengan anak-anak disabilitas intelektual. Kenapa? Karena mereka memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dibanding disabilitas lainnya,” ujar Weni.
Selain itu, Kemenkes melihat masih terdapat celah dalam pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja, terutama kelompok berisiko dan mereka yang memiliki ragam disabilitas. “Keluarga utamanya ayah, juga tokoh masyarakat dan tokoh agama berperan sangat penting. Kita juga perlu melihat kelompok berisiko tinggi dan perlunya menjangkau ragam disabilitas lain,” katanya.
Jika Kemenkes menyoroti celah dalam edukasi dan layanan kesehatan reproduksi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melihat tantangan klasik yaitu koordinasi antar-kementerian dan lembaga yang masih menghadapi sekat masing-masing. Wakil Menteri PPPA Veronica Tan mengakui penguatan perlindungan anak dan kelompok disabilitas membutuhkan kerja lintas sektor yang mampu membongkar hambatan di setiap institusi.
“Kita mengakui keterbatasan antara kementerian dan lembaga yang diharuskan berkolaborasi. Kita harus menguraikan satu per satu bottleneck yang terjadi di setiap kementerian dan lembaga,” ujar Veronica.
Di tengah upaya membangun layanan yang lebih terpadu, Veronica menilai suara orang muda justru perlu ditempatkan sebagai bagian dari solusi. Menurutnya, edukasi tentang tubuh, kesehatan seksual dan reproduksi, serta relasi sehat merupakan bagian dari perlindungan yang membantu remaja mengenali risiko dan berani mencari pertolongan.
“Peluncuran BodyTalk 2.0 ini sebagai bentuk pelatihan yang memberikan kompetensi kepada anak-anak muda kita untuk menjadi corong bagi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Berinvestasi pada orang muda, memajukan hak perlindungan dan kesehatan remaja ini sangat penting,” katanya.
Comments are closed.