Dengarkan artikel ini:
Audio ini dibuat menggunakan AI.
Ketika Indonesia berencana membangun “bengkel resmi” pesawat angkut Hercules di Kertajati, yang sedang dipertaruhkan kiranya bukan sekadar kontrak perawatan pesawat, melainkan posisi Indonesia di peta pengaruh militer Indo-Pasifik. Dari pembeli, menjadi penentu. Mungkinkah itu terjadi?
Selama puluhan tahun, Indonesia seolah nyaman berada di kursi pembeli. Alutsista datang dari Amerika Serikat, Eropa, atau Rusia, pesawat rusak dikirim ke bengkel luar negeri, teknisi bbelajar dari manual terjemahan.
Posisi itu tidak salah, tetapi ia tidak menciptakan kekuatan tawar. Indonesia besar sebagai pasar, tetapi kecil sebagai penentu.
Pro-kontra pun mewarnai statement Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin yang mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui tawaran Secretary of War Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat pemeliharaan pesawat angkut militer Lockheed C-130 Hercules.
Bandara Kertajati pun telah disiapkan, namun rencana tersebut mendapat resistensi isu terkait kedaulatan dan keberpihakan blok militer, terutama di tengah persaingan negara adidaya.
Sebagai informasi C-130 Hercules adalah salah satu pesawat angkut militer paling tersebar di dunia, dioperasikan lebih dari enam puluh negara.
Di Asia Tenggara, Hercules bukan sekadar pesawat, melainkan tulang punggung logistik, dengan mengangkut pasukan ke perbatasan, menurunkan bantuan ke daerah bencana, mendarat di landasan darurat di pulau terpencil.
Indonesia sendiri mengoperasikan Hercules sejak era Soekarno saat bermitra dengan Presiden AS saat itu John F. Kennedy yang menariknya dipantik kasus barter pilot CIA Alan Lawrence Pope saat Pemberontakan PRRI/PERMESTA dekade 1950-1960an.
Menjadi negara di luar AS yang mengoperasikan Hercules, Indonesia memiliki rekam jejak operasional paling keras di kawasan, Papua, banjir Aceh, gempa Lombok, hingga proses operasi pencarian hingga titik koordinat evakuasi di tengah laut.
Dari latar belakang itulah muncul gagasan membangun fasilitas Maintenance, Repair, and Overhaul atau MRO khusus C-130 di Bandara Internasional Jawa Barat, Kertajati, Majalengka.
Gagasan ini terdengar teknis. Pada permukaannya memang begitu. Tetapi jika ditelusuri lebih dalam, hal itu kiranya menyimpan potensi transformasi yang melampaui urusan “bengkel” atau isu sensitif terkait kedaulatan. Mengapa demikian?
MRO sebagai Instrumen Daya Tawar?
Pakar logistik Deborah Cowen pernah menulis bahwa logistik modern bukan sekadar urusan efisiensi, melainkan alat proyeksi kekuasaan. Siapa yang menguasai rantai pasok, menguasai sustainment, menguasai kemampuan suatu negara untuk bergerak dan bertahan, secara langsung atau tak langsung bisa menguasai orbit pengaruh.
Dalam konteks pertahanan, ini berarti siapa yang memperbaiki pesawat sebuah negara, secara tidak langsung menentukan seberapa jauh pesawat itu bisa terbang dan seberapa lama ia bisa beroperasi.
AS memahami logika ini jauh sebelum teorinya ditulis. Edward Luttwak menyebutnya geo-ekonomi, yakni konflik modern bergeser dari perang terbuka ke persaingan ekonomi-strategis.
Pangkalan militer bisa ditolak, tetapi fasilitas MRO yang dibangun bersama, yang menyerap teknisi lokal dan mengintegrasikan prosedur teknis dari mitra asing, bekerja jauh lebih halus dan sulit dicabut.
David Vine dalam kajiannya tentang jaringan basa AS menunjukkan bahwa kekuatan proyeksi Paman Sam tidak selalu dimulai dari serbuan militer, melainkan dari infrastruktur akses yang tersebar di seluruh penjuru dunia.
MRO Kertajati berpotensi menempatkan Indonesia di simpul jaringan semacam itu, tetapi dari sisi yang berbeda, bukan sebagai negara tuan rumah yang diakses, melainkan sebagai penyedia layanan yang dibutuhkan.
Perbedaan ini signifikan. Ketika negara-negara tetangga membawa Hercules mereka ke Kertajati untuk perawatan, Indonesia tidak hanya mendapat pendapatan devisa.
Indonesia mendapat informasi tentang kondisi armada kawasan, membangun hubungan teknis yang erat dengan militer negara lain, dan perlahan mengakumulasi pengaruh yang tidak tertulis dalam perjanjian mana pun.
Inilah yang dimaksud dengan infrastruktur sebagai kekuasaan. Bukan dramatis, tidak ada ledakan atau deklarasi. Tetapi dalam jangka panjang, ia lebih tahan lama dari aliansi formal mana pun.
Secara “cuan”, terdapat pula beberapa aspek positif. Mulai dari Bandara Kertajati yang lebih produktif dibanding saat ini, pergerakan ekonomi di sekitar kawasan bisa lebih bergeliat, transfer teknologi secara otomatis terjadi, pun dengan kemungkinan pembukaan pabrik sparepart untuk kurangi biaya ekspor dari pabrikan yang bisa serap tenaga kerja lokal, hingga pendidikan vokasi pencetak teknisi pesawat.
Risiko, Dilema, dan Kedaulatan yang Sesungguhnya
Tentu saja gambaran ini tidak datang tanpa bayangan. Singapura, melalui ST Engineering, telah lama memposisikan diri sebagai hub MRO terbesar Asia Tenggara.
Australia memiliki fasilitas serupa yang melayani operator di kawasan Pasifik. Keberhasilan Kertajati berarti redistribusi pasar yang selama ini mereka kuasai.
Tekanan diplomatik, hambatan regulasi, dan persaingan harga adalah respons yang hampir pasti menyusul atau sedang bermain dalam tahap narasi.
Di dalam negeri, sekali lagi, kekhawatiran lain mengintai. Sebagian kalangan mempertanyakan apakah fasilitas MRO yang melibatkan mitra teknis Amerika ini pada akhirnya menjadi embrio akses militer asing.
Kekhawatiran itu valid dan tidak bisa dimata-matai sebagai paranoia. Sejarah mencatat bahwa ketergantungan teknis dapat berubah menjadi ketergantungan strategis, terutama jika transfer pengetahuan tidak benar-benar terjadi dan lisensi teknis tetap dipegang pihak asing. Apalagi yang dihadapi adalah Amerika Serikat dengan segala kepentingannya.
Maka pertanyaan terpenting bukan apakah MRO ini perlu dibangun, melainkan siapa yang benar-benar memegang kendali setelah fasilitas itu berdiri.
Apakah teknisi Indonesia menguasai prosedur teknis secara mandiri, atau selamanya bergantung pada kehadiran konsultan asing?
Apakah intellectual property tersedia bagi insinyur lokal, atau terkunci di balik perjanjian lisensi yang menguntungkan Lockheed Martin?
Kedaulatan dalam konteks ini bukan soal siapa yang memiliki tanahnya, melainkan siapa yang menguasai pengetahuannya.
Jika pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan serius, MRO Kertajati bisa menjadi tonggak perubahan postur strategis Indonesia, dari pembeli yang bergantung menjadi penyedia yang diperhitungkan.
“Cuan geopolitik” abad kedua puluh satu kiranya tidak selalu dimulai dari rudal. Kadang bisa saja dimulai dari siapa yang paling dipercaya memperbaiki sayap pesawat kawasan. (J61)
Comments are closed.