Kebangkitan Kedua

Audio dibuat menggunakan AI.

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

KATA PEMRED #29
PinterPolitik.com

Pada pagi 20 Mei 2026, di hari ulang tahun ke-118 Boedi Oetomo, presiden berjalan menuju mimbar Senayan dengan suara langkah yang tidak pernah terdengar di paripurna manapun selama 27 tahun terakhir: langkah seorang kepala negara yang datang sendiri membawa angka. Pukul 10:25 palu sidang diketuk; pukul 11:10 ia turun. 451 anggota dewan tercatat hadir, kuorum terpenuhi, Wakil Presiden Gibran duduk di barisan depan. Untuk pertama kali sejak Reformasi memberikan otonomi penuh kepada teknokrasi keuangan, seorang presiden RI menyampaikan sendiri Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal — dokumen yang selama 2 dekade selalu didelegasikan kepada Menteri Keuangan. 3 jam kemudian, di Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengumumkan keputusan yang tidak dibayangkan pasar: BI-Rate naik 50 basis poin menjadi 5,25 persen — 2 kali lipat ekspektasi konsensus. 2 sidang, 2 mikrofon, 2 institusi yang sepanjang 27 tahun berbicara dalam 2 bahasa berbeda. Hari itu, mereka berbicara sekata.

Yang terjadi di Senayan dan Thamrin bukan 2 peristiwa, melainkan 1 rekomposisi institusional yang lama ditunggu. Untuk pertama kalinya sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 memberikan independensi penuh kepada Bank Indonesia, otorship fiskal dan stabilitas moneter berbicara dalam jendela 5 jam dengan koherensi yang eksplisit. Presiden tidak datang ke DPR untuk menyalip teknokrasi; ia datang untuk menyempurnakan apa yang selama hampir 3 dekade terbelah. Dalam terminologi political economy global, ini disebut fiscal presidency — bukan ekspansi kekuasaan ke ranah teknokrasi, melainkan kembalinya otorship politis atas arsitektur fiskal yang memang seharusnya dipikul oleh mandat elektoral.

Preseden globalnya tidak baru. Pada 1981, Ronald Reagan berdiri di hadapan sesi gabungan Kongres untuk secara pribadi memperkenalkan kerangka pemulihan ekonominya; pada 2017, Narendra Modi meluncurkan Goods and Services Tax dalam sidang tengah malam Lok Sabha dengan dimensi simbolik kemerdekaan yang sengaja. Keduanya momen ketika kepala negara berhenti mendelegasikan narasi ekonomi. Yang dilakukan Prabowo memajukan otorship politis dari Agustus — bulan Nota Keuangan — ke Mei, memperpanjang siklus presidensial atas arsitektur fiskal dari 5 menjadi 8 bulan.

Pasar membaca lebih cerdas daripada yang sering diakui. 2 hari sebelumnya, rupiah ditutup pada Rp 17.668 per dolar — level terlemah sejak republik berdiri; yield SBN 10 tahun di 6,85 persen; Credit Default Swap 5 tahun melonjak ke 89,53 basis poin; cadangan devisa tergerus ke USD 146,2 miliar, terendah sejak Juli 2024. Jika pagi itu seorang Menteri Keuangan yang naik mimbar dan BI menaikkan 25 basis poin sesuai konsensus, sinyalnya akan dibaca sebagai respons defensif yang tidak terkoordinasi. Yang terjadi sebaliknya: presiden hadir sendiri, BI menaikkan 2 kali lipat ekspektasi, keduanya dalam 5 jam. Pasar membacanya sebagai policy synchronization — premi risiko yang 3 bulan terakhir mahal, untuk pertama kalinya mendapat harga diskon dari sinyal yang konsisten.

Yang sering luput adalah 1 fakta struktural. Pada akhir April 2026, kepemilikan asing atas Surat Berharga Negara tinggal 12,75 persen — jauh dari 38,5 persen yang menjadi norma pada era 2014–2015. Arsitektur fiskal Indonesia kini jauh lebih ter-domestikasi dibanding ketika Chatib Basri menghadapi taper tantrum di akhir 2013. Implikasinya halus tetapi penting: otorship politis presiden hari ini berbobot lebih besar bukan karena kekuasaannya bertambah, tetapi karena audiensnya berubah. Yang harus diyakinkan bukan lagi terutama pengelola dana di London dan New York, melainkan investor domestik — perbankan, dana pensiun, BPJS Ketenagakerjaan, asuransi, dan jutaan ritel yang memikul 87 persen risiko sovereign. Mereka adalah kantong tabungan kelas menengah yang sepanjang 2 dekade tidak pernah merasa ikut hadir dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan, tetapi yang tabungan haji dan asuransi pendidikan anaknya akhirnya bergantung pada apa yang diputuskan di ruangan itu.

Chatib Basri — Menteri Keuangan 2013–2014 yang melewati taper tantrum, kini kontributor Financial Times — telah lama merumuskan bahwa di negara berkembang yang menghadapi tekanan eksternal akut, independensi bank sentral dan otorship fiskal presiden bukan lagi 2 hal yang harus dipisahkan demi kredibilitas, melainkan 2 suara yang harus berbicara dalam 1 paragraf demi stabilitas. Eswar Prasad dari Cornell University menyebutnya fase generasi kedua: independensi bank sentral Asia yang lahir dari trauma 1997–1998 kini tidak lagi membutuhkan separasi yang lebih sempurna, melainkan protokol komunikasi yang lebih matang. Spektrumnya jelas: Turki menunjukkan apa yang terjadi ketika tekanan politik mengikis independensi tanpa proses — lira terjun, inflasi tembus 85 persen; sementara Brasil yang baru independen pada 2021 dan India dengan komite moneter sejak 2016 menempuh jalur sebaliknya, independensi yang dilengkapi koordinasi. Indonesia, sejak 1999 berdiri di kutub paling murni, hari itu bergeser ke kutub kedua. Yang terjadi di Jakarta adalah versi Indonesia dari protokol itu.

Ada paradoks dalam arsitektur Reformasi yang jarang dibicarakan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 memberikan BI independensi penuh sebagai respons terhadap politisasi moneter Orde Baru — benar dan diperlukan pada zamannya. Tetapi paket yang sama tidak pernah merancang mekanisme komunikasi politik antara presiden dan bank sentral di saat krisis. Yang dirancang adalah pemisahan, bukan koordinasi. 20 Mei 2026 tidak menghapus independensi itu — tidak satu kata pun dalam undang-undang itu berubah hari itu. Yang berubah adalah gramatika di antara 2 institusi: dari 2 pernyataan terpisah menjadi 2 suara dalam 1 paragraf.

Bayangkan jika presiden tidak hadir. KEM-PPKF disampaikan Menteri Keuangan; 3 jam kemudian BI menaikkan 50 basis poin. Pasar akan membaca BI sebagai institusi yang panik di tengah disorientasi fiskal, dan rupiah berpotensi menembus Rp 18.000. Dengan hadir sendiri pagi itu, Prabowo mengubah keputusan BI dari respons defensif menjadi bagian dari paket terkoordinasi. Ia mengembalikan APBN ke fungsi konstitusionalnya — instrumen politik tertinggi negara, yang otorship-nya harus dipikul pemegang mandat elektoral, bukan dititipkan kepada teknokrasi yang tidak punya kursi di mata pemilih. Bahwa keputusan itu jatuh pada Hari Kebangkitan Nasional bukan kebetulan.

Tetapi presidensi fiskal membawa konsekuensi yang sering luput dari pujian. Ketika presiden mengambil mikrofon itu, ia mengambil tanggung jawab penuh atas setiap angka yang lahir darinya. Tidak ada lagi teknokrat yang bisa dipersalahkan ketika defisit melebar, tidak ada lagi Menteri Keuangan yang bisa diberhentikan sebagai sinyal koreksi. Volatilitas pasar dan volatilitas politik, yang 2 dekade dipisahkan lapisan teknokrasi, kini tinggal terpisah selapis kertas Pidato Kenegaraan. Itu taruhan — dan barangkali itulah yang membuatnya reformasi institusional yang sungguh-sungguh: bukan ekspansi kekuasaan, melainkan konsolidasi akuntabilitas pada 1 kursi yang punya alamat elektoral. Yang lain memilih diam pagi itu bukan karena tak bisa bersuara, melainkan karena sudah menghitung.

Pada 20 Mei 1908, di sebuah ruangan kecil di STOVIA, sekelompok mahasiswa kedokteran mendirikan Boedi Oetomo — Kebangkitan Nasional. Intinya kesadaran sederhana yang lama tertunda: keputusan tentang nasib bangsa tidak bisa selamanya diserahkan kepada orang lain. Pada 20 Mei 2026, di gedung yang sama-sama bernama Nusantara, sebuah kebangkitan kedua berlangsung lebih sunyi — bukan tentang kemerdekaan dari kekuasaan asing, melainkan dari pendelegasian. Sejarah fiskal Indonesia mungkin akan diingat dalam 2 jilid: sebelum hari ini, ketika angka adalah produk teknokrasi yang dititipkan ke politik; dan sesudahnya, ketika angka adalah keputusan politik yang dititipkan ke teknokrasi. Pertanyaannya bukan lagi apakah presiden boleh menjual angka, melainkan apakah angka-angka itu — dalam 3 tahun ke depan — akan mengajarkannya hal yang belum ia tahu, dan apakah ia cukup besar untuk mendengarkan.

**********************