Dengarkan artikel ini.
Audio ini dibuat dengan teknologi AI.
Kurang dari setahun setelah rumahnya dijarah massa, Ahmad Sahroni kini tampak memiliki “wajah” yang berbeda.
Pada akhir Agustus 2025, nama Ahmad Sahroni menjadi salah satu yang paling ramai diperbincangkan di Indonesia — bukan karena prestasi legislatif, melainkan karena sebuah pernyataan yang memantik kemarahan luas.
Di tengah gelombang demonstrasi yang menyasar DPR, Sahroni menyebut mereka yang ingin membubarkan lembaga itu sebagai orang paling bodoh sedunia. Beberapa hari kemudian, rumahnya di Tanjung Priok dijarah massa. Ia dinonaktifkan oleh NasDem. Mahkamah Kehormatan Dewan menjatuhkan sanksi nonaktif enam bulan. Bagi banyak pengamat, karier politiknya tampak sedang memasuki babak terakhir.
Namun kurang dari setahun kemudian, Sahroni kembali menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR. Yang lebih menarik bukan sekadar fakta bahwa ia kembali — melainkan bagaimana publik menerimanya. Tidak ada gelombang protes berarti. Tidak ada koalisi sipil yang menuntut pembatalan.
Sebagian warganet yang dulu paling keras mengkritiknya bahkan mulai membicarakan rekam jejaknya dalam membela rakyat kecil di kasus-kasus hukum. Fenomena ini layak dianalisis secara serius — bukan sebagai pembelaan terhadap Sahroni, melainkan sebagai cermin dari cara kerja politik dan opini publik di Indonesia.
Lebih dari Sekadar Comeback
Ada godaan untuk membaca kebangkitan Sahroni semata sebagai bukti bahwa Indonesia adalah bangsa yang mudah memaafkan. Tapi penjelasan itu terlalu sederhana, dan dalam banyak hal, keliru.
Yang terjadi lebih tepat dijelaskan melalui dua lapis analisis: yang pertama menyangkut strategi dan karakter personal Sahroni sendiri, yang kedua menyangkut kondisi struktural demokrasi Indonesia yang membuat rehabilitasi semacam ini hampir selalu mungkin terjadi.
Dari sisi personal, masa nonaktif Sahroni tidak ia habiskan dengan menghilang. Sebaliknya, ia memilih hadir secara berbeda — terutama melalui media sosial. Ia bercerita ulang perjalanan hidupnya: bagaimana ia tumbuh di salah satu gang paling keras di Tanjung Priok, bekerja dari tukang semir sepatu hingga buruh pelabuhan, sebelum akhirnya membangun bisnis dan masuk ke arena politik. Narasi ini bukan hal baru dalam biografinya — tapi konteks krisis membuatnya terdengar berbeda. Di tengah periode paling rentan dalam karier politiknya, Sahroni tidak tampil defensif. Ia tampil reflektif.
Dalam psikologi sosial, ada teori yang relevan di sini. Elliot Aronson pada 1966 memperkenalkan apa yang kemudian dikenal sebagai Pratfall Effect: temuan bahwa figur yang sudah memiliki rekam jejak dan kredibilitas justru semakin disukai ketika mereka menampilkan kelemahan atau mengakui kesalahan secara terbuka. Kerentanan yang ditunjukkan bukan oleh orang yang dianggap tidak kompeten — melainkan oleh orang yang selama ini dianggap kuat — menciptakan efek kedekatan emosional yang sulit diciptakan dengan cara lain. Sahroni, disadari atau tidak, melakukan persis ini. Ia tidak membangun tembok. Ia membuka jendela.
Perubahan ini juga terlihat dalam register bicaranya. Sahroni yang sebelum skandal dikenal dengan gaya konfrontatif dan penuh bravado — berbicara keras, tidak jarang provokatif — tampil dengan nada yang lebih terukur setelah masa nonaktif. Bukan berarti ia kehilangan ketegasan, tapi ada pergeseran yang terasa: dari seseorang yang berbicara kepada publik, menjadi seseorang yang berbicara bersama publik. Dalam kerangka Pierre Bourdieu, ini adalah perpindahan sumber legitimasi — dari modal ekonomi dan status sebagai basis kewibawaan, menuju otoritas moral sebagai tumpuan kepercayaan. Dan dalam konteks Indonesia, perpindahan itu memiliki daya tarik yang kuat.
Tapi penjelasan personal saja tidak cukup. Kebangkitan Sahroni juga hanya mungkin karena kondisi struktural yang spesifik. Pertama, posisinya sebagai Bendahara Umum NasDem menempatkannya pada posisi yang secara institusional sulit dieliminasi secara permanen. Partai membutuhkan seseorang seperti dia — dan dalam logika organisasi politik patronase, kebutuhan itu hampir selalu mengalahkan tekanan publik dalam jangka menengah. Sanksi enam bulan menjadi semacam safety valve: cukup untuk meredakan kemarahan, tidak cukup untuk mengakhiri karier.
Kedua, dan ini yang paling penting secara analitik: kemarahan publik yang tidak terinstitusionalisasi memiliki half-life yang pendek. Demo Agustus 2025 menghasilkan reaksi yang dramatis dan cepat — tapi tidak menghasilkan mekanisme akuntabilitas baru, tidak melahirkan preseden hukum yang mengubah cara DPR diperlakukan ketika anggotanya melakukan kesalahan publik serupa. Tanpa institusionalisasi, kemarahan yang besar sekalipun akan memudar seiring datangnya isu-isu baru yang menyita perhatian.
Ketiga — dan ini mungkin faktor yang paling jarang dibahas — Sahroni tidak memiliki musuh politik yang terorganisir. Political death yang permanen di Indonesia hampir selalu membutuhkan lebih dari sekadar kemarahan publik yang difuse. Ia membutuhkan aktor atau kelompok yang memiliki insentif kuat, kapasitas organisasi, dan komitmen jangka panjang untuk menjaga narasi kejatuhan tetap hidup. Kasus Setya Novanto berakhir permanen karena ada KPK dengan mandat institusional yang jelas. Kasus Ahok di arena elektoral bertahan bukan semata karena besarnya kemarahan, tapi karena ada koalisi kelompok yang punya kepentingan ideologis untuk memastikan ia tidak kembali. Sahroni tidak menghadapi situasi seperti itu. Tidak ada rivalitas elite yang membuat seseorang berkepentingan untuk terus mempersoalkannya. Dalam kondisi itu, rehabilitasi hampir selalu tinggal menunggu waktu.
Pelajaran dari Sebuah Perjalanan
Lalu apa yang bisa kita pelajari dari semua ini?
Ada dua pelajaran yang menarik untuk ditarik, dan keduanya bergerak ke arah yang berbeda.
Pelajaran pertama adalah tentang kepercayaan publik dan cara membangunnya kembali. Jika transformasi Sahroni adalah transformasi yang tulus — dan tanda-tanda ke arah itu ada — maka perjalanannya menjadi contoh tentang bagaimana kerendahan hati dan kesediaan untuk berefleksi secara terbuka bisa menjadi jalan yang lebih efektif dibanding pembelaan diri. Publik Indonesia, seperti publik di mana pun, tidak selalu menuntut kesempurnaan dari tokoh-tokoh yang mereka perhatikan. Yang lebih sering mereka tuntut adalah kejujuran — tentang kesalahan, tentang perubahan, tentang siapa seseorang sebenarnya di luar panggung kekuasaan.
Pelajaran kedua berkaitan dengan sistem, bukan individu. Kebangkitan Sahroni juga membuka pertanyaan yang lebih luas tentang bagaimana mekanisme akuntabilitas politik kita bekerja — atau belum bekerja secara optimal. Ketika sanksi etik sepenuhnya berada dalam kendali logika partai, efektivitasnya sebagai instrumen koreksi akan selalu terbatas. Ini bukan soal Sahroni saja, melainkan tentang desain institusi yang perlu terus diperbaiki agar kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif bisa dibangun di atas fondasi yang lebih kokoh.
Reinkarnasi Sahroni — jika itu memang yang sedang kita saksikan — adalah kisah yang menarik justru karena ia tidak hitam putih. Di dalamnya ada pertanyaan tentang apakah seseorang benar-benar bisa berubah, tentang seberapa panjang ingatan publik, dan tentang apa yang sesungguhnya kita harapkan dari mereka yang kita percayakan untuk mewakili kita. Pertanyaan-pertanyaan itu tidak punya jawaban tunggal — dan mungkin memang tidak seharusnya.
Pada akhirnya, ada sesuatu yang lebih tua dari politik dalam cerita ini — sebuah pertanyaan yang telah lama digeluti filsafat moral: apakah manusia benar-benar bisa berubah, atau ia hanya belajar menyesuaikan diri? Aristoteles percaya bahwa karakter terbentuk dari kebiasaan, bukan peristiwa tunggal. Artinya, ujian sesungguhnya bagi Sahroni bukan terletak pada momen dramatis kejatuhan atau kebangkitannya — melainkan pada pilihan-pilihan kecil yang ia buat setiap hari setelahnya, jauh dari sorotan kamera dan keramaian komentar. (D74)
Comments are closed.