Di dataran tinggi Gayo, dari Bener Meriah hingga Aceh Tengah, biji kopi yang akhirnya jadi secangkir espresso di kafe kota hampir selalu melewati tangan-tangan perempuan.
Memetik, menyortir, mencuci, dan menjemur seolah seperti tugas perempuan. Mereka hadir di hampir setiap titik rantai nilai. Namun upah yang mereka terima seringkali kecil, bahkan serendah Rp500 per kegiatan, dan jarang ditawar. Sementara mereka bergelut dengan dingin, suami atau anak laki-laki mereka biasanya baru bergerak belakangan, ke titik pengumpulan atau langsung duduk di meja tawar-menawar dengan kolektor.
Mengapa perempuan tetap mau bekerja dengan bayaran sekecil itu? Perempuan bekerja di ladang bukan hal baru di mana pun. Yang menarik justru pola tawar-menawarnya.
Dalam pengamatan lapangan saya untuk riset disertasi soal peran perempuan di rantai nilai kopi Gayo, upah sekecil apa pun kerap diiyakan begitu saja tanpa negosiasi berarti dari perempuan. Bandingkan dengan laki-laki yang menurut pengakuan sejumlah pelaku usaha kopi di sana, baru mau turun kerja kalau menurut mereka pantas untuk dilakukan.
Pertanyaan sederhana tapi penting dijawab serius: kenapa?
Jawaban paling gampang adalah mereka bilang, perempuan itu biasanya “pasrah” atau “tidak berdaya ketika menawar gaji dan pekerjaan, akibatnya tak punya posisi tawar.” Apa penyebabnya? Tentu saja polanya lebih rumit dari itu dan tidak sesederhana itu.
Ekonom Rusia Alexander Chayanov pernah menunjukkan, hampir seabad lalu, keluarga petani tidak selalu berpikir seperti pengusaha yang menghitung untung rugi per jam kerja. Yang menentukan siapa bekerja dan untuk imbalan apa biasanya kebutuhan dapur, bukan logika upah pasar. Kalau harus ngebul hari itu, seseorang akan bekerja, berapapun bayarannya.
James Scott menyebut logika ini sebagai logika “keselamatan lebih dulu”. Bekerja dengan upah kecil tetap terasa lebih aman daripada tidak bekerja sama sekali, karena risiko kekurangan hari ini jauh lebih nyata daripada peluang upah lebih baik besok. Marilyn Waring, lewat kritiknya terhadap cara dunia menghitung ekonomi, menambahkan satu hal penting: kerja seperti ini nyaris tidak pernah masuk hitungan resmi. Ia dianggap perpanjangan tugas rumah tangga, bukan “pekerjaan” yang layak dihargai setara pasar. Titik upah minimum perempuan pun jadi nyaris nol. Bukan karena tenaga mereka tidak berharga, tapi karena motivasi kerjanya memang bukan upah itu sendiri, melainkan memastikan dapur tetap menyala dan anak tetap bisa jajan.
Sumang: Ketika Adat Menentukan Siapa yang Boleh Menawar
Di Gayo, ada istilah adat yang menurut saya jadi kunci untuk memahami pola ini secara lebih lokal: sumang. Maknanya, seperangkat aturan kepatutan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.
Sumang dijaga demi mempertahankan mukemel, harga diri dan marwah keluarga, yang dalam budaya Gayo dianggap salah satu nilai paling utama dalam hidup bermasyarakat. Ada beberapa bentuknya, salah satunya disebut sumang kenunulen, sumbang cara duduk, yang melarang laki-laki dan perempuan duduk terlalu dekat atau sejajar dalam satu ruang karena dianggap bisa menimbulkan kecurigaan.
Salah satu bentuk sumang, menurut catatan lapangan yang saya kumpulkan, adalah larangan tidak tertulis bagi perempuan untuk tak bisa duduk setara dengan laki-laki. Khususnya dalam konteks dagang.
Norma ini awalnya dimaksudkan untuk menjaga kepatutan, bukan dirancang untuk menyingkirkan perempuan dari ekonomi. Tapi dalam praktiknya, ketika norma yang sama dibawa ke ruang dagang, seperti rapat koperasi atau tawar-menawar harga yang biasanya diisi laki-laki. Perempuan cenderung menahan diri untuk tidak duduk sejajar atau bicara banyak, sekadar demi menjaga mukemel itu tadi.
Aturan ini dijaga berlapis oleh keluarga di rumah, sampai petue, tetua adat di tiap kampung yang jadi rujukan soal batas kepatutan semacam ini. Ironisnya, salah satu nilai adat yang paling dijunjung dalam sistem yang sama justru genap mupakat, musyawarah bersama. Tapi kalau perempuan sendiri menahan diri untuk tidak duduk sejajar di ruang musyawarah itu, mufakat yang dihasilkan pun jarang benar-benar mewakili suara mereka.
Ini bukan sekadar aturan sopan santun. Kalau perempuan tidak punya tempat di meja negosiasi, mereka juga tidak punya kendali atas harga dan upah kerja mereka sendiri. Laki-laki jadi kolektor, negosiator, penentu harga. Perempuan jadi tenaga di titik produksi: memetik, menyortir, mencuci, menjemur. Harganya sudah ditentukan orang lain sebelum mereka sempat bersuara. Ketika harga sudah dikunci pihak lain sebelum perempuan sempat bersuara, meja negosiasi itu sebenarnya sudah runtuh sejak awal, jauh sebelum mereka sempat duduk di sana.
Dampaknya merembet sampai ke urusan aset. Sertifikat lahan kebun kopi di Gayo hampir selalu tercatat atas nama suami. Tanpa kepemilikan formal atas tanah yang mereka garap sehari-hari, perempuan kehilangan posisi tawar secara hukum atas kebun itu sendiri.
Pola ini terlihat jelas ketika Koperasi Kopi Wanita Gayo (Kokowagayo) mencoba berdiri sendiri. Banyak anggotanya sebelumnya bergabung di koperasi campuran, tempat laki-laki dan perempuan sama-sama jadi anggota. Tapi dalam setiap rapat, perempuan yang hadir bisa dihitung dengan jari, tak lebih dari tiga orang dari puluhan anggota, kalah suara oleh rasa segan yang sama di depan suami, saudara, atau ipar, gambaran nyata dari logika sumang kenunulen yang bekerja diam-diam di ruang publik. Mereka baru berani bersuara dan ikut mengambil keputusan setelah membentuk forum sendiri, khusus perempuan.
Bahkan untuk bergabung ke koperasi khusus ini pun, perempuan tetap membutuhkan surat keterangan hak guna dari suami. Sebuah proses yang kerap memicu kecemasan tersendiri soal status kebun kalau suatu saat bercerai. Padahal di dataran tinggi Gayo, kebun kopi adalah bentuk tabungan utama keluarga, tempat mereka menyimpan hasil kerja bertahun-tahun. Tanpa kontrol atas lahan, mereka kehilangan kendali atas masa depan mereka sendiri.
Jadi kalau ditanya kenapa perempuan hampir selalu hadir di sepanjang rantai nilai kopi Gayo tapi jarang berada di posisi penentu harga, jawabannya bukan karena mereka tidak mampu bernegosiasi, namun adat sudah lebih dulu menutup pintu itu sebelum mereka sempat mencoba.
Yang Receh Bukan Berarti Tidak Penting
Salah satu narasumber kunci riset saya, seorang pelaku usaha kopi perempuan di Bener Meriah, punya cara menyoal ini yang saya rasa tepat. Ia mengatakan kopi harus dilihat dari perspektif kemanusiaan.
“Kopi jangan dilihat dagang tapi napas masyarakat, bukan pedagangnya,” katanya.
Ucapan ini terasa lebih berat kalau melihat posisinya sendiri. Ia perempuan yang berhasil menembus posisi yang biasanya tertutup untuk perempuan: dari staf koperasi, jadi pendiri koperasi, sampai punya perusahaan ekspor sendiri. Justru keberhasilannya itu menegaskan betapa langkanya perempuan yang berhasil pindah dari sisi produksi ke sisi negosiasi dalam rantai nilai ini.
Ia pernah ditawari gaji Rp 15 sampai Rp 20 juta per bulan untuk menetap bekerja di bawah orang lain. Ia menolak, memilih belajar berdiri sendiri.
“Kalau semua laki-laki, kenapa perempuan tidak bisa berdiri?” katanya.
Ironisnya, untuk sampai ke titik bisa bertanya seperti itu, perempuan biasanya harus melewati bertahun-tahun kerja di posisi-posisi yang nilainya dianggap receh. Pola yang sama yang membuat begitu banyak perempuan lain di rantai nilai kopi ini tetap berada di titik semula.
Bagi saya, ini bukan sekadar cerita menyentuh soal keuletan perempuan desa. Ini punya implikasi konkret buat cara kita menghitung ekonomi pertanian kopi.
Kalau biaya tenaga kerja perempuan terus-menerus dihargai jauh di bawah kontribusi riilnya, atau bahkan tidak dihitung sama sekali karena dianggap “bantu-bantu”, maka setiap klaim keberlanjutan yang ditempel di kemasan kopi specialty yang dijual mahal di kafe-kafe kota sebenarnya berdiri di atas subsidi tak terlihat dari tenaga perempuan.
Narasi “Woman Coffee” yang belakangan mulai dipakai sejumlah pelaku usaha kopi Gayo untuk pasar Eropa bisa jadi peluang sekaligus jebakan. Ia jadi peluang kalau nilai tambah dari narasi itu benar-benar dikembalikan ke perempuan yang mengerjakannya. Ia jadi jebakan kalau cuma menjadi label pemasaran baru, sementara pola upah recehnya tidak pernah diubah.
Jadi lain kali menyeruput kopi Gayo, ada baiknya bertanya dulu– bukan cuma soal notes rasanya, tapi juga siapa yang memetik kopi itu, dan berapa yang benar-benar sampai ke tangannya.
(Editor: Luviana Ariyanti)
Comments are closed.