Jakarta, NU Online
Menjelang pelaksanaan Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama di Tambak Beras Jombang, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) menggelar forum Kabla Muktamar bertajuk Siapa Pengendali NU? Susur Galur Kuasa dan Arsitektur Organisasi Nahdlatul Ulama pada Sabtu (18/7/2026).
Diskusi ini menghadirkan sejumlah intelektual dan pengamat NU untuk membedah perubahan lanskap otoritas dan distribusi kuasa di tubuh organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut.
Cendekiawan Fachry Ali menilai bahwa pertanyaan mengenai siapa sesungguhnya pengendali NU semakin sulit dijawab pada masa sekarang. Menurutnya, pusat-pusat pengaruh di dalam NU tidak lagi berada pada figur atau institusi tertentu, melainkan bergerak secara lebih cair dan bahkan cenderung anonim.
“Pengendali NU kian lama kian anonim. Sulit lagi menunjuk secara pasti siapa yang sesungguhnya menentukan arah organisasi. Ada banyak pusat pengaruh yang bekerja secara bersamaan,” ujarnya.
Fachry mengingatkan bahwa situasi ini menuntut NU untuk terus menjaga independensinya. Sebagai organisasi masyarakat sipil yang lahir jauh sebelum negara Indonesia berdiri, NU perlu menjaga diri sekaligus menjaga jarak dari berbagai bentuk intervensi negara.
Menurutnya, salah satu pelajaran penting yang dapat dipetik dari perjalanan sejarah NU adalah kemampuan organisasi ini untuk mempertahankan otonominya di tengah perubahan rezim politik dan konfigurasi kekuasaan nasional.
Sementara itu, Dekan Fakultas Islam Nusantara (FIN) Unusia, Ahmad Suaedy melihat bahwa perubahan otoritas di tubuh NU tidak dapat dilepaskan dari transformasi dunia digital. Menurutnya, otoritas keagamaan yang sebelumnya bertumpu pada struktur formal dan hierarki tradisional kini mengalami pergeseran.
“Dunia digital telah mengubah cara otoritas diproduksi dan didistribusikan. Apa yang terjadi di NU sesungguhnya juga terjadi di banyak institusi lain. Otoritas tidak lagi sepenuhnya berada di tangan elite formal, tetapi juga dipengaruhi oleh ruang-ruang digital yang lebih cair dan terbuka,” ujarnya.
Perubahan tersebut, lanjut Suaedy, menghadirkan tantangan baru bagi NU. Di satu sisi, digitalisasi membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi warga nahdliyin. Namun, di sisi lain, ia juga melahirkan berbagai pusat legitimasi baru yang tidak selalu sejalan dengan struktur organisasi formal.
Adapun Plt. Rektor Unusia, Syahrizal Syarif, menyoroti dinamika hubungan antara Rais Aam dan Ketua Umum Tanfidziyah yang terus mengalami perubahan sepanjang sejarah NU modern. Menurutnya, sejak Muktamar Situbondo tahun 1984 hingga hari ini, relasi antara kedua otoritas tertinggi di NU tersebut menunjukkan pasang surut yang sangat dinamis.
“Hubungan antara Rais Aam dan Ketua Umum Tanfidziyah tidak pernah bersifat statis. Ada masa ketika otoritas syuriah sangat dominan, tetapi ada pula periode ketika tanfidziyah tampil lebih menonjol. Dinamika itu merupakan bagian dari proses penyesuaian organisasi terhadap perubahan zaman,” jelasnya.
Syahrizal menegaskan bahwa perdebatan mengenai distribusi kuasa di tubuh NU sesungguhnya bukan sesuatu yang baru. Sejak kembali ke Khittah 1926, NU terus mencari format terbaik untuk menjaga keseimbangan antara otoritas keagamaan dan kepemimpinan administratif.
Diskusi yang dimoderatori oleh Any Rufaedah tersebut merupakan diskusi perdana dari lima rangkaian Serial Diskusi Kabla Muktamar Ke-35 NU yang diselenggarakan oleh Sindikat Akademisi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia). Forum ini akan berlangsung setiap hari Sabtu, mulai 18 Juli hingga 15 Agustus 2026 di Kampus Unusia Jakarta, sebagai ruang refleksi kritis menjelang Muktamar ke-35 NU di Tambak Beras, Jombang.
“Melalui serial diskusi tersebut, Unusia berupaya menghadirkan pembacaan yang lebih mendalam mengenai berbagai persoalan strategis yang dihadapi NU, mulai dari distribusi kuasa dan arsitektur organisasi, kesejahteraan warga nahdliyin, transformasi pesantren, relasi NU dengan negara, hingga proyeksi bentuk organisasi NU pada satu abad mendatang,” ungkap Koordinator Serial Diskusi Fariz Alnizar.
Muktamar Ke-35 NU dipandang tidak semata sebagai agenda pergantian kepemimpinan, melainkan juga sebagai momentum untuk melakukan refleksi kritis mengenai arah dan masa depan NU sebagai organisasi keagamaan, sosial, dan kebangsaan di tengah perubahan sosial dan politik yang semakin kompleks.
Comments are closed.