Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Kebun Binatang Surabaya (KBS), Choirul Anwar, sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan pakan satwa periode 2016–2024. Kasus tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp10,2 miliar. Tersangka diduga menyalahgunakan anggaran Perusahaan Daerah Taman Satwa KBS untuk pengeluaran fiktif, kepentingan pribadi, dan kebutuhan lain yang tidak sesuai peruntukan. Mencuatnya kasus ini kembali memunculkan pertanyaan mengenai tata kelola serta kondisi satwa di kebun binatang milik Pemerintah Kota Surabaya tersebut. Atta Verin dari Forum Konservasi Satwa Liar Indonesia menilai kasus itu menunjukkan lemahnya pengawasan dalam pengadaan pakan. Menurutnya, Pemerintah Kota Surabaya perlu memperbaiki sistem perekrutan, pemantauan, dan evaluasi manajemen KBS. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia, Tony Sumampau, menegaskan bahwa kesejahteraan satwa tidak cukup dinilai dari ketersediaan pakan. Kandungan nutrisi, variasi makanan, kondisi kandang, kebersihan, serta kesempatan satwa menampilkan perilaku alaminya juga harus diperhatikan. Sebagai contoh, satwa karnivora tidak seharusnya hanya diberi daging ayam karena harganya lebih murah. Mereka juga membutuhkan variasi daging merah, tulang, dan sumber kalsium. Tony mendorong agar kebun binatang dipimpin orang yang memahami konservasi, bukan sekadar memiliki kemampuan bisnis dan mencari pemasukan. Manajemen KBS memastikan proses hukum tersebut tidak mengganggu perawatan satwa. Direktur Operasional dan Umum Perumda KBS, Nurika Widyasanti, menyatakan seluruh satwa dalam kondisi baik dan sehat. Pakan diberikan secara terukur pada pagi dan sore hari sesuai kebutuhan setiap spesies. Kepala Departemen Animal Health KBS, Rahmat Suharta, mengatakan kondisi satwa dipantau setiap hari. Pemeriksaan feses dilakukan secara berkala dan vaksinasi diberikan setiap tahun. Dia juga membantah foto-foto satwa kurus yang kembali…This article was originally published on Mongabay
Comments are closed.