Bener Meriah, NU Online
Empat bulan setelah bencana hidrometeorologi melanda Kabupaten Bener Meriah, Aceh, sejumlah penyintas di Kampung Seni Antara, Kecamatan Permata, masih hidup dalam ketidakpastian. Bantuan hunian sementara (huntara) dari Pemerintah yang diharapkan menjadi solusi hingga kini belum juga mereka terima.
Sedikitnya enam kepala keluarga (KK) yang rumahnya rusak berat dilaporkan belum mendapatkan bantuan apa pun sejak bencana terjadi pada 26 November 2025. Rumah-rumah mereka bahkan ada yang mengalami kerusakan hingga hampir 100 persen, sehingga tidak lagi layak ditempati.
Salah seorang warga, Taufik, menggambarkan kondisi yang dialaminya. Rumah yang selama ini menjadi tempat berteduh kini hanya menyisakan puing-puing. Selain itu, kebun yang menjadi sumber penghidupan juga ikut terdampak.
“Kerusakannya sangat parah. Rumah kami sudah tidak bisa ditempati lagi, tapi sampai sekarang belum ada bantuan yang kami terima,” ujarnya pada Sabtu (28/3/2026).
Tidak hanya hunian, bantuan lain seperti jaminan hidup (jadup) dan perabotan rumah tangga juga belum diterima. Kondisi ini membuat warga harus bertahan dengan keterbatasan, bahkan bergantung pada bantuan seadanya dari lingkungan sekitar.
Upaya untuk mendapatkan bantuan sebenarnya sudah dilakukan berulang kali. Taufik mengaku telah menyerahkan berbagai dokumen kepada pemerintah desa sejak Januari 2026. Namun, hingga kini belum ada kepastian yang jelas.
“Sudah beberapa kali kami kirim berkas, diminta ulang lagi, tapi hasilnya belum ada. Kami hanya ingin kejelasan,” katanya.
Di tengah ketidakpastian tersebut, harapan warga sederhana: mendapatkan kepastian dari pemerintah, apakah mereka berhak menerima bantuan atau tidak. “Kalau memang tidak dapat, bilang saja. Jangan digantung seperti ini,” ungkap Taufik.
Situasi ini juga menjadi perhatian berbagai pihak. Ketua PW Ansor Aceh, Azwar A. Gani, menilai bahwa penanganan pascabencana harus lebih responsif dan transparan, terutama bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.
“Empat bulan adalah waktu yang cukup lama. Pemerintah harus memastikan bahwa korban benar-benar mendapatkan haknya, terutama hunian yang layak,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa kejelasan data dan distribusi bantuan menjadi kunci utama dalam pemulihan pascabencana. “Jangan sampai masyarakat yang sudah kehilangan rumah justru kehilangan harapan karena proses yang tidak jelas,” tambahnya.
Menurut Azwar, Pemerintah perlu mempercepat proses verifikasi dan memastikan tidak ada warga yang terlewat dalam pendataan. “Ini bukan hanya soal administrasi, tetapi soal kemanusiaan. Mereka butuh tempat tinggal, bukan sekadar janji,” tegasnya.
Di Kampung Seni Antara, hari-hari berlalu dengan ketidakpastian. Di antara reruntuhan rumah dan lahan yang rusak, warga terus menunggu—nunggu bantuan, menunggu kepastian, dan menunggu kehidupan mereka kembali normal. Namun hingga kini, bagi sebagian penyintas, bantuan itu masih sebatas harapan.
Comments are closed.