Jakarta, Arina.id—Pemerintah diminta cermat dalam menunjuk perwakilan Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza. Figur yang dipilih diharapkan memiliki kredibilitas dan dapat diterima oleh kedua pihak yang berkonflik, yakni Israel dan Palestina.
Hal ini disampaikan Pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi menyusul keputusan Indonesia untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace/BOP) bentukan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
“Harus dicari orang yang bisa diterima oleh para pihak bukan hanya Amerika, tapi juga Israel dan Palestina. Orang yang menurut saya punya reputasi terutama di bidang katakanlah kegiatan lintas bangsa atau lintas iman,” kata Hasibullah kepada Arina.id, Minggu (25/1/2026).
Menurutnya, sosok tersebut juga harus mampu menjelaskan secara jernih posisi Indonesia yang menolak keberadaan Israel bukan karena sentimen antisemit atau anti-Yahudi, melainkan karena Israel belum memberikan kemerdekaan kepada Palestina.
“Indonesia tidak punya hukum bermusuhan seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo mengikuti adagium yang mengatakan satu musuh terlalu banyak, seribu kawan terlalu sedikit,” ungkapnya.
Sebab kemerdekaan Palestina adalah nilai tertinggi yang diatur dalam pembukaan undang-undang dasar (UUD 1945) bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa.
“Jadi harus orang yang membawa pikiran-pikiran itu, bukan orang yang memahami konflik Palestina hanya dalam kacamata sektarian, agama, atau kelompok tertentu. Indonesia tidak berada pada posisi itu,” jelasnya.
Sebaliknya, cara pandang bangsa Indonesia adalah cara pandang yang humanis, terbuka, dan menghormati kesetaraan bangsa-bangsa lain.
“Oleh karena itu kalau ditanya siapa yang mau ditunjuk untuk mewakili Indonesia menurut saya orang yang bisa diterima oleh para pihak, terutama mereka yang berkonflik yaitu orang-orang Hamas dan juga orang-orang Israel,” tuturnya.
Ia menyarankan agar Indonesia menunjuk lebih dari satu wakil. Satu figur yang memiliki penerimaan baik di kalangan Israel, dan satu lagi yang diterima oleh Hamas serta negara-negara Arab.
Sebelumnya, Indonesia bersama Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab resmi bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza untuk menjalankan rencana perdamaian Presiden AS Donald J. Trump sesuai Resolusi DK PBB 2803 (2025).
Berdasarkan Resolusi Resolusi DK PBB 2803 yang diadopsi pada 17 November 2025, Dewan Keamanan PBB menyambut pembentukan Board of Peace (BoP) sebagai administrasi transisi di Gaza, yang diinisiasi melalui peace plan Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump.
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengatakan langkah Indonesia untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian untuk Gaza (Board of Peace/BOP) bentukan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif.
Menurut Eddy, keputusan Presiden Prabowo Subianto itu juga sejalan dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk berperan aktif dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia.
“Saya mendukung Presiden Prabowo yang menyampaikan bahwa bergabung dengan BOP adalah kesempatan bersejarah bagi Indonesia untuk berperan lebih aktif mewujudkan perdamaian dunia,” katanya dikutip Antara.
Sebelumnya, Presiden Prabowo saat menandatangani piagam Dewan Perdamaian di Davos, Swiss, Kamis (22/1) mengatakan ini merupakan momentum bersejarah sekaligus peluang nyata untuk mendorong upaya perdamaian, khususnya bagi rakyat Palestina.
“Saya kira ini kesempatan bersejarah, ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza,” katanya usai penandatanganan.
Keikutsertaan ini dimaksudkan untuk menjaga agar proses transisi Gaza tetap mengarah pada solusi dua negara (two–State solution), dan tidak berkembang menjadi pengaturan permanen yang mengabaikan hak-hak rakyat Palestina.
Comments are closed.