Surabaya (beritajatim.com) – Polemik iuran warga di sebuah perumahan elite di Surabaya memanas setelah surat edaran pengurus RT dan paguyuban mengenai penarikan iuran Rp30 ribu per bulan beredar di media sosial.
Persoalan tersebut kemudian menjadi perbincangan di jagat maya. Sejumlah warga mempertanyakan penarikan iuran tambahan yang dinilai memiliki peruntukan serupa dengan fasilitas yang disebut telah tercakup dalam Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) yang dibayarkan kepada manajemen perumahan.
Dalam unggahan yang beredar, tampak surat edaran pengurus RT yang mengimbau warga membayar iuran Rp30 ribu setiap bulan.
Dana tersebut disebut akan digunakan untuk memberikan apresiasi atau bonus kepada pekerja di lingkungan perumahan. Selain itu, iuran juga diperuntukkan bagi pembelian dan perawatan aksesori serta berbagai kegiatan dalam rangka menyambut dan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
Dalam surat tersebut, warga diarahkan mentransfer iuran ke rekening atas nama Diana Kang.
Warga Pertanyakan Iuran Tambahan
Polemik muncul setelah salah seorang warga menyampaikan keberatan melalui media sosial. Warga tersebut mempertanyakan dasar penarikan iuran karena sejumlah kebutuhan yang disebut dalam surat edaran dinilai telah menjadi bagian dari layanan manajemen perumahan.
Diketahui, penghuni perumahan juga telah dikenakan Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) sebesar Rp600 ribu.
Unggahan tersebut kemudian mendapat beragam respons dari warganet yang diduga merupakan penghuni perumahan. Sebagian akun mempertanyakan mekanisme pengelolaan iuran dan menyayangkan munculnya dugaan perlakuan berbeda terhadap warga yang tidak mengikuti permintaan pengurus.
Sejumlah warga juga mendorong pihak manajemen perumahan turun tangan untuk menjelaskan persoalan tersebut dan mencari penyelesaian.
Nama Pengurus Ikut Jadi Sorotan
Polemik tersebut kemudian ikut menyeret nama DK yang tercantum sebagai penerima transfer dalam surat edaran.
Sorotan bahkan melebar ke tempat DK bekerja, yakni Panther Solutions Group. Aktivitas perusahaan tersebut turut menjadi sasaran komentar di media sosial akibat polemik yang sebenarnya berkaitan dengan persoalan internal warga perumahan.
Pendiri sekaligus Direktur Utama Panther Solutions Group, Enrico Changgih, kemudian memberikan klarifikasi mengenai posisi Diana Kang di perusahaannya.
Enrico membenarkan bahwa DK merupakan salah satu bagian dari manajemen Panther Solutions Group dan kebetulan tinggal di perumahan tersebut.
Menurut Enrico, keterlibatan DK dalam kepengurusan lingkungan merupakan aktivitas pribadi sebagai warga.
“Keterlibatan beliau dalam kepengurusan lingkungan murni didasari niat baik sebagai warga untuk dapat bersama-sama menjaga keharmonisan bertetangga, terutama dalam memeriahkan acara Kemerdekaan RI,” kata Enrico, Sabtu (8/8/2026).
Panther Solutions Hentikan Perdebatan di Media Sosial
Enrico mengatakan, perdebatan yang berkembang di media sosial turut berdampak terhadap Panther Solutions Group. Akun media sosial perusahaan bahkan mulai dipenuhi komentar negatif dari warganet.
Ia menilai persoalan pribadi yang terjadi di lingkungan tempat tinggal salah satu karyawannya tidak seharusnya menyeret perusahaan yang tidak memiliki keterlibatan langsung dalam persoalan tersebut.
“Kami menyadari perdebatan di media sosial telah berdampak pada reputasi perusahaan meskipun secara tidak langsung. Saya telah memerintahkan secara langsung kepada seluruh jajaran direksi dan manajemen Panther Solutions untuk segera menghentikan seluruh aktivitas membalas komentar maupun perdebatan di Threads dan media sosial lainnya,” ujarnya.
Langkah tersebut diambil untuk mencegah polemik semakin meluas dan menyeret pihak-pihak lain yang sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan persoalan iuran warga.
Dorong Mediasi antara Warga dan Pengembang
Enrico berharap polemik yang berkembang di media sosial tidak terus menjadi konflik terbuka. Ia mendorong agar persoalan tersebut diselesaikan melalui dialog dengan melibatkan seluruh pihak terkait.
Menurutnya, warga, pengurus lingkungan, manajemen perumahan, pengembang, serta instansi terkait perlu duduk bersama untuk mencari solusi yang dapat diterima semua pihak.
“Dari pada beradu argumen di internet, kami mengajak semua pihak untuk duduk bersama. Kami siap memfasilitasi proses mediasi yang netral dan objektif antara pengurus warga, penghuni, maupun pihak pengembang agar tercapai kesepakatan yang harmonis,” pungkas Enrico.
Polemik iuran tersebut kini menjadi perhatian warga dan publik di media sosial. Penyelesaian melalui dialog diharapkan dapat mengakhiri perdebatan sekaligus mencegah persoalan internal lingkungan berkembang menjadi konflik yang lebih luas. (ted)
Comments are closed.