Dengarkan artikel ini:
Enam negara antre impor pupuk dari Indonesia. Apakah ini awal era kebangkitan kekuatan geopolitik “food power” Jakarta?
“Control over food is concentrated in relatively few hands.” – Jennifer Clapp, Food (2012)
Cupin membaca berita pagi ini sambil menyeruput kopi di warung langganannya. Layar ponselnya menampilkan sebuah judul yang mungkin tidak menarik bagi kebanyakan orang: Indonesia akan mengekspor 250.000 ton pupuk urea ke Australia sebagai tahap pertama, dengan total komitmen ekspor mencapai sekitar satu juta ton ke India, Brasil, Filipina, dan Thailand.
Bagi Cupin, berita itu bukan sekadar angka perdagangan. Ia teringat bahwa Presiden Prabowo sendiri yang membahas rencana ini langsung dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese — sebuah sinyal bahwa pupuk kini bukan urusan kementerian teknis semata, melainkan sudah naik kelas menjadi agenda kepala negara.
Cupin mencoba memahami konteksnya lebih dalam. Produksi urea nasional mencapai 7,8 juta ton per tahun sementara kebutuhan domestik hanya sekitar 6,3 juta ton, sehingga tersisa surplus yang cukup signifikan untuk diekspor tanpa mengorbankan ketahanan dalam negeri.
Yang membuat Cupin semakin penasaran adalah fakta bahwa negara-negara ini tidak sekadar mengirim email permintaan resmi. Perwakilan Australia, India, hingga Polandia datang langsung ke Kantor Kementerian Pertanian di Jakarta untuk menjajaki kerja sama — sebuah pemandangan yang jarang terjadi dalam sejarah diplomasi komoditas Indonesia.
Cupin meletakkan ponselnya dan berpikir sejenak. Ia tahu bahwa ketegangan di Selat Hormuz telah mengguncang rantai pasok pupuk dunia, membuat harga urea internasional melonjak hampir dua kali lipat dalam hitungan bulan.
Dalam situasi seperti ini, Indonesia yang memiliki cadangan gas alam murah di Kalimantan Timur dan Sumatera sebagai bahan baku amonia tiba-tiba menjadi negara yang sangat dibutuhkan. Cupin mulai bertanya-tanya: apakah ini sekadar peluang dagang sesaat, atau ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di tangan Prabowo? Dan jika pupuk bisa menjadi instrumen kekuatan, apakah Indonesia siap memainkan peran itu di panggung dunia?
Food Power: Geopolitik Pangan Dunia
Cupin membuka laptopnya dan mulai mencari referensi. Ia menemukan konsep yang disebut Jennifer Clapp dalam bukunya Food sebagai “food power” — kemampuan sebuah negara menggunakan kendali atas produksi dan distribusi pangan sebagai instrumen diplomasi serta leverage dalam hubungan internasional.
Konsep ini bukan teori kosong, dan Cupin mengetahuinya dari sejarah. Amerika Serikat sudah mempraktikkannya sejak dekade 1950-an melalui program ekspor gandum PL-480, yang secara efektif menjadikan bantuan pangan sebagai alat pengaruh geopolitik selama Perang Dingin.
Rusia pun melakukan hal serupa dengan menjadi eksportir gandum terbesar dunia sebelum menginvasi Ukraina. Ketika Moskow menghentikan ekspor gandumnya, negara-negara Afrika Utara dan Timur Tengah langsung mengalami krisis pangan yang memperburuk ketidakstabilan politik mereka.
Cupin kemudian menemukan kerangka berpikir Michael Porter dalam The Competitive Advantage of Nations tentang apa yang disebut “diamond of national competitive advantage.” Menurut Porter, keunggulan kompetitif sejati bukan lahir dari satu faktor tunggal, melainkan dari kluster yang saling mendukung antara sumber daya alam, industri pendukung, dan permintaan domestik yang besar.
Indonesia, menurut pembacaan Cupin, memenuhi semua elemen dalam diamond tersebut secara bersamaan. Negara ini memiliki lahan tropis subur, tenaga kerja pertanian masif, cadangan gas alam untuk produksi amonia murah, serta pasar domestik 282 juta jiwa yang menjamin permintaan tetap tinggi.
Cupin juga membaca teori Heckscher-Ohlin yang dikembangkan ekonom Swedia Eli Heckscher dan muridnya Bertil Ohlin dalam Interregional and International Trade, yang menyatakan bahwa sebuah negara akan mengekspor komoditas yang intensif menggunakan faktor produksi paling berlimpah di negara tersebut. Indonesia dengan tiga faktor berlimpah sekaligus — lahan, tenaga kerja, dan gas alam — adalah contoh nyata yang bahkan melampaui prediksi model klasik ini.
Langkah Prabowo mendirikan Southeast Asia Fertilizer Association bersama Malaysia dan Brunei pada April 2026, dengan Indonesia sebagai Ketua perdana, mengingatkan Cupin pada logika pembentukan OPEC. Bedanya, kali ini yang dikonsolidasikan bukan minyak bumi, melainkan pupuk — komoditas yang kini setara urgensinya dengan energi dalam arsitektur ketahanan pangan global.
Tapi Cupin tetap realistis dan bertanya pada dirinya sendiri: apakah keunggulan komparatif ini cukup untuk menjadikan Indonesia benar-benar berkuasa di meja pangan dunia? Dan hambatan struktural apa yang masih menghalangi langkah besar ini?
Masa Depan Pangan Dunia di Tangan Prabowo
Cupin tahu bahwa potensi saja tidak cukup. Jeffrey Sachs dan Andrew Warner dalam studi klasik mereka tentang “resource curse” menunjukkan bahwa negara-negara kaya sumber daya justru sering gagal mengoptimalkan keunggulannya karena jebakan rent-seeking dan lemahnya institusi.
Namun, Cupin juga mengingat bahwa Indonesia pernah membantah teori tersebut melalui kebijakan hilirisasi nikel di era sebelumnya. Ketika larangan ekspor bijih nikel mentah diterapkan dan pemrosesan nilai tambah dipaksa dilakukan di dalam negeri, nilai ekspor nikel melonjak dari Rp17 triliun menjadi Rp510 triliun — sebuah preseden yang sangat relevan untuk diterapkan pada sektor pangan.
Cupin melihat bahwa langkah-langkah awal ke arah yang benar sudah mulai terlihat di era Prabowo. Rencana ekspansi tujuh pabrik pupuk baru senilai Rp50 triliun dalam lima tahun ke depan, kemitraan Pupuk Kaltim dengan perusahaan Denmark untuk membangun pabrik amonia hijau berkapasitas satu juta ton per tahun, serta program biodiesel B40 yang menghemat belasan miliar dolar dari impor BBM adalah fondasi yang sedang diletakkan.
Dani Rodrik dalam The Globalization Paradox mengingatkan bahwa setiap negara berkembang kaya sumber daya menghadapi trilemma antara memaksimalkan pendapatan ekspor, membangun industri hilir yang lebih kompleks, dan menjaga stabilitas politik domestik. Cupin memahami bahwa menavigasi trilemma ini membutuhkan keseimbangan yang sangat cermat, bukan pilihan biner.
Yang menarik bagi Cupin adalah fakta bahwa cadangan beras nasional per April 2026 mencapai 4,5 juta ton — cukup untuk sebelas bulan kebutuhan domestik. Angka ini memberi ruang politik yang luas bagi Prabowo untuk mulai berpikir ofensif, bukan sekadar defensif, dalam strategi pangan nasional.
David Ricardo dalam On the Principles of Political Economy and Taxation mengajarkan bahwa perdagangan menguntungkan semua pihak ketika setiap negara mengkhususkan diri pada barang dengan biaya peluang terendah. Indonesia, dengan keunggulan komparatif berlapis dalam pangan — dari sawit yang menguasai 59 persen produksi dunia hingga pupuk urea terbesar di Asia — memiliki argumen ekonomi yang sangat kuat untuk mengambil peran lebih besar.
Cupin menutup laptopnya dan menyandarkan punggung ke kursi. Ia menyadari bahwa pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia memiliki potensi menjadi kekuatan pangan dunia — data dan teori sudah menjawab itu dengan tegas.
Pertanyaan sesungguhnya, pikir Cupin, adalah soal waktu dan kemauan politik. Geopolitik pangan kini memang berada di tangan Prabowo, dan sejarah akan mencatat apakah momentum langka ini — ketika dunia mengetuk pintu Jakarta untuk membeli pupuk — berhasil dikonversi menjadi posisi strategis jangka panjang yang menguntungkan tidak hanya negara, tetapi juga jutaan petani kecil yang selama ini menjadi tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. (A43)
Comments are closed.